Rekomendasi Sanksi 31 Kepala Daerah Dikirim Bawaslu Jateng ke Kemendagri

Rekomendasi Sanksi 31 Kepala Daerah Dikirim Bawaslu Jateng ke Kemendagri
Editor : Admin News — Selasa, 26 Februari 2019 19:12 WIB
terasjakarta.id


Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah mengirimkan hasil rekomendasi dugaan pelanggaran yang dilakukan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dan 31 kepala daerah ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). 

Puluhan kepala daerah itu diduga melanggar Undang-Undang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) saat menghadiri deklarasi mendukung Jokowi-Ma’ruf Amin di salah satu hotel di Solo. 

Ketua Bawaslu Jawa Tengah, Fajar Subkhi mengatakan, Bawaslu hanya menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan para kepala daerah tersebut. Mengenai sanksi atas dugaan pelanggaran kampanye itu, kata dia, Bawaslu hanya memberikan rekomendasi dan penentuan adanya sanksi ada di Kemendagri.

“Kita tunggu saja tanggapan dari Kemendagri. Kita sebatas mengirimkan rekomendasi. Tugas Bawaslu sudah selesai,” katanya seusai diskusi bertemakan Pemilu dan Problematikanya, Selasa (26/2/2019).

Menurut Fajar, surat rekomendasi itu sudah dikirimkan ke Kemendagri melalui e-mail dan faksimili pada Senin (25/2/2019) sore. “Sudah kita kirimkan kemarin sore, kita tunggu saja,” ucapnya.

Soal pernyataan Mendagri Tjahjo Kumolo yang menilai sikap 31 kepala daerah itu tidak melanggar aturan, Fajar menyerahkan sepenuhnya masalah itu ke Kemendagri. “Itu ranah Kemendagri, ya silakan saja. Yang jelas kita sudah lakukan pembuktian,” katanya.

Diketahui, Bawaslu merekomendasikan ke Kemandagri untuk memberikan sanksi kepada 31 kepala daerah dan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo pada deklarasi mendukung Jokowi-Ma’ruf Amin. Keputusan Bawaslu tersebut kemudian memicu polemik dan memantik reaksi dari Ganjar.

Dia lalu mengistilahkan Bawaslu Jateng telah offside atau melakukan kesalahan dengan menyatakan 35 kepala daerah yang mengikuti deklarasi dukungan calon presiden melanggar etika berdasarkan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda).

"Logikanya simpel saja, kalau saya melanggar etika siapa yang berhak menentukan saya melanggar? Apakah Bawaslu? Wong itu bukan kewenangannya," kata Ganjar, Minggu (24/2/2019) malam. 

kepala daerah kemendagri

Loading...

Related Post