KPJ: Jakarta Butuh Teknologi Baru Atasi Banjir

KPJ: Jakarta Butuh Teknologi Baru Atasi Banjir
ilustrasi banjir
Editor : Potan Berita Anda — Senin, 22 Februari 2021 09:27 WIB
terasjakarta.id
Ketua Umum Koalisi Peduli Jakarta (KPJ), Amos Hutauruk menilai, Pemprov DKI Jakarta butuh terobosan teknologi baru untuk menangani banjir yang selalu datang dari hulu ke hilir dengan kapasitas debit air yang besar serta curah hujan tinggi dan dengan waktu lama.

“Untuk itu saatnya para Ahli (teknokrat) diberikan kesempatan membuat sebuah terobosan seperti di Negara Belanda serta negara-negara maju lainnya yang telah berhasil menangani banjir.” kata Amos, dalam keterangan tertulisnya, Senin (22/2/2021).

Rencana tersebut jelas Amos, antara lain perluasan sungai atau kali, normalisasi dan naturalisasi, revitalisasi situ, Danau embung, dan Waduk, perluasan RTH, sistem informasi banjir terpadu, pembangunan drainase vertikal, pembangunan polder secara multi tahun, serta program infrastruktur terintegrasi penanganan banjir yang melibatkan daerah penyangga.

Amos berharap bencana banjir Jakarta menjadi kepedulian dan tugas Kita bersama untuk gotong royong membantu warga yang terkena bencana banjir.

“Apalagi di tengah situasi masa pandemi covid-19 ini, bahwa pentingnya kita tetap melakukan protokol kesehatan 3M (prokes) dalam situasi apapun.” ujar Amos.

Menumbuhkan rasa sense of crisis and sense of belong sebagai mahluk ciptaan yang sempurna akan teruji saat kita saling bahu membahu dan membantu sesama menangulangi bencana.

“KPJ mengajak untuk dapat berpikir jernih dalam menyikapi bencana banjir tanpa saling menyalahkan satu sama lain di media sosial, karena yang kita butuhkan adalah hasil kerja bersama agar bencana banjir cepat surut dan masyarakat dapat beraktifitas kembali.” tutur Amos.

Amos menyarankan Gubernur Anies Baswedan agar fokus Kerja saja mengurus dan menata DKI Jakarta serta mengabaikan segelintir orang yang menghujat melihat kondisi yang terjadi.

Koalisi Peduli Jakarta menunggu hasil kerja dari 3 rekomendasi pansus banjir DPRD yang telah disampaikan tahun lalu kepada pemprov DKI Jakarta.

Untuk diketahui sebelumnya, pada tahun 2020 Panitia Khusus (Pansus) Banjir DPRD DKI Jakarta pernah menyampaikan 3 rekomendasi untuk pemprov DKI Jakarta yang perlu di evaluasi, karena ditemukan adanya kebijakan dalam penanggulangan banjir yang belum tepat sasaran dan kami menagih janji tersebut.

Pertama, Pemprov DKI Jakarta perlu memiliki rencana induk (Grand master plan) penanggulangan banjir, agar tidak mengacu grand master plan yang lama, karena kondisi pemanfaatan ruang lahan saat ini sudah banyak perkembangan.

Kedua, memaksimalkan sistem peringatan dini dan evakuasi, agar warga tidak menjadi korban yang dirugikan secara materiil, juga disiapkan tempat penampungan layak huni yang menyiapkan ruang medis serta dapur umum untuk pengungsi.

Ketiga, memperkuat kolaborasi pemerintah dan masyarakat. Masyarakat dapat di dorong dan diedukasi pengetahuannya membangun rumah kompos, melakukan Urban farming serta membudayakan semangat gotong royong untuk mengkampanyekan bahaya banjir.


KPJ Jakarta Teknologi Baru Atasi Banjir

Loading...

Related Post