Demi Kesehatan Bersama, Haji Rasyidi Minta Warga Jakarta Jangan Takut Disuntik Vaksin 

Demi Kesehatan Bersama, Haji Rasyidi Minta Warga Jakarta Jangan Takut Disuntik Vaksin 
Haji Rasyidi
Editor : Potan Rumah Rakyat — Kamis, 18 Februari 2021 15:32 WIB
terasjakarta.id
Pemprov DKI Jakarta sudah menggelar tahap kedua vaksinasi. Presiden Jokowi dan Gubernur Anies secara langsung memantau kegiatan vaksinasi di Pasar Tanah Abang pada Rabu 17 Februari 2021.

Suntik vaksin salah satu cara menangkal supaya tidak terpapar covid-19, untuk itu masyarakat diharapkan tidak menolak untuk disuntik vaksin. 

Hal itu dikatakan Anggota DPRD DKI Fraksi PDI Perjuangan Haji Rasyidi. Menurutnya dengan melakukan vaksinasi sama halnya menyelamatkan orang lain. 

"Vaksinasi harus didukung oleh masyarakat, karena ini untuk kebaikan warga jakarta," kata Pak Haji biasa disapa, saat dihubungi, Kamis (18/2/2021).

Menurut Pak Haji, pemerintah pusat dan Pemprov DKI sudah melakukan berbagai kajian dan uji klinis terhadap vaksin, jadi masyarakat tidak perlu ragu untuk di suntik vaksin covid-19.

"Vaksin yang diberikan kepada masyarakat sudah melalui uji klinis, termasuk segi keagamaan, MUI sudah menyatakan vaksin halal," jelas Pak Haji. 

"Apalagi presiden dan jajaran pemerintahan sudah di suntik vaksin, jadi tidak perlu diragukan," tambahnya. 

Pak Haji juga menjelaskan, beberapa negara di Asia bahkan mengikuti langkah vaksinasi yang dilakukan pemerintah. 

"Jepang baru kemarin melakukan vaksinasi kepada tenaga kesehatan. Hal itu menunjukan Jepang mengikuti langkah indonesia dalam hal vaksinasi," pungkasnya.  

Untuk diketahui,  Penerima Bantuan Sosial (Bansos) warga terdampak Covid-19 terancam tidak lagi menerima bantuan jika menolak vaksinasi Covid-19.

Hal itu sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2021 sebagai perubahan Perpres Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease.

Perpres tersebut berlaku untuk warga di Indonesia. Namun, khusus warga Ibu Kota, ada tambahan sanksi bagi penolak vaksin Covid-19.

Sementara Pemprov DKI Jakarta melalui Perda Nomor 2 Tahun 2020 diatur tentang sanksi bagi mereka yang menolak vaksinasi Covid-19 dengan ancaman denda Rp 5 juta.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, kedua aturan tersebut bisa berlaku untuk seluruh warga Jakarta.

Selain tidak dapat Bansos, mereka harus membayar denda.

"Bisa dua kali kenanya, kan begitu aturan. Pemerintah pusat tidak kasih Bansos, di DKI didenda," kata Riza.

Demi Kesehatan Bersama Haji Rasyidi Warga Jakarta Jangan Takut Disuntik Vaksin 

Loading...

Related Post