YLBHI Nilai UU ITE Sebagai Ancaman Kebebasan Berpendapat

YLBHI Nilai UU ITE Sebagai Ancaman Kebebasan Berpendapat
Polemik UU ITE
Editor : Admin News — Kamis, 18 Februari 2021 10:43 WIB
terasjakarta.id - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyambut baik wacana revisi UU ITE. Pasalnya, YLBHI menilai UU ITE merupakan salah satu ancaman kebebasan dalam berpendapat.

Setidaknya ada YLBHI mencatat ada sebanyak 351 kasus pelanggaran hak dan kebebasan sipil yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Kasus-kasus tersebut didominasi oleh pelanggaran hak berekspresi dan menyatakan pendapat di muka umum.

Secara rinci terdapat pelanggaran hak berekspresi atau berpendapat secara lisan (26%), pelanggaran hak menyampaikan pendapat melalui unjuk rasa (25%).

Kemudian pelanggaran hak berekspresi atau berpendapat secara digital (17%), Pelanggaran hak mencari dan menyampaikan informasi (16%), serta pelanggaran terhadap data pribadi (16%).

"Data LBH-YLBHI menunjukkan penangkapan sewenang-wenang tinggi sekali angkanya (3.539 orang) dan sebagian besar terkait dengan penyampaian pendapat di muka umum khususnya aksi penolakan omnibus law Cipta Kerja," demikian pernyataan yang dikeluarkan YLBHI, Kamis (18/2/2021).

"Padahal angka ini hanya yang didampingi dan di 17 Provinsi. Juga terdapat kasus pembubaran dan pelarangan aksi damai," lanjutnya.

Selain itu, data YLBHI menunjukkan terjadi penangkapan sewenang-wenang terhadap peserta aksi damai khususnya pada aksi penolakan omnibus law Cipta Kerja sejumlah 3376.

Bahkan Kepolisian mengaku telah menangkap 5918 terkait aksi penolakan Omnibus Law Cipta Kerja. 

YLBHI menuturkan bahwa penangkapan besar-besaran ini menunjukkan bahwa seolah-olah demonstrasi adalah kegiatan terlarang seperti di zaman orde baru.

Menurutnya, berbagai pelanggaran kebebasan berpendapat dan berekspresi ini berakar dari berbagai kebijakan yang bertentangan dengan Konstitusi dan UU.

"Diantaranya surat telegram Kapolri Surat Telegram nomor ST/1100/IV/HUK.7.1./2020 tertanggal 4 April 2020 mengenai penghinaan terhadap presiden dan pejabat negara, Surat Telegram Kapolri Nomor: STR/645/X/PAM.3.2./2020 tertanggal 2 Oktober 2020 untuk menghadapi aksi penolakan Omnibus Law Cipta Kerja serta SKB 11 kementerian dan lembaga terkait penanganan radikalisme dan penguatan wawasan kebangsaan pada Aparatur Sipil Negara ASN," sebut YLBHI.

Setidaknya, YLBHI menuntut pemerintah terhadap beberapa poin, diantaranya: 

I. Presiden melakukan evaluasi terhadap penegakan hukum oleh Kepolisian khususnya pelanggaran terhadap pelaksanaan hak kebebasan berpendapat serta memerintahkan kebijakan yang melanggar kebebasan berpendapat dicabut.

II. Memastikan tidak ada lagi pembubaran sewenang-wenang, penangkapan dan kriminalisasi terhadap orang/kelompok yang menyampaikan pendapat di muka umum yang dilakukan secara damai.

III. Memprioritaskan revisi terhadap UU yang menghambat serta melanggar kebebasan berpendapat dan berekspresi antara lain UU ITE.

IV. Tidak meneruskan RUU atau pasal-pasal dalam RUU termasuk RKUHP yang berpotensi menghambat serta melanggar kebebasan berpendapat dan berekspresi. (adt)

UU ITE YLBHI Revisi UU ITE Ancaman Kebebasan Berpendapat

Loading...

Related Post