Polri Bakal Lebih Slow Tangani Kasus-kasus UU ITE, Utamakan Mediasi

Polri Bakal Lebih Slow Tangani Kasus-kasus UU ITE, Utamakan Mediasi
Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (Foto: Antara)
Editor : Donald News — Rabu, 17 Februari 2021 02:57 WIB
terasjakarta.id


Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo langsung mengambil sikap dalam menanggapi  permintaan dari Presiden Joko Widodo agar Polri lebih selektif dalam menangani  kasus dan pelanggaran UU Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE.

 

Kapolri langsung memerintahkan jajarannya untuk  mengedepankan upaya mediasi dalam menangani kasus pelanggaran UU ITE yang tidak berpotensi menimbulkan konflik horizontal.

"Bila perlu kalau memang tidak berpotensi menimbulkan konflik horizontal, enggak perlu ditahan, proses mediasi," kata Kapolri dalam Rapat Pimpinan (Rapim) Polri 2021 di Polri, Jakarta, Selasa (16/2/2021)

Mantan Kabareskrim Polri ini memberi contoh, kasus-kasus ITE yang tidak berpotensi menimbulkan konflik horizontal itu seperti kasus pencemaran nama baik. "Yang sifatnya pencemaran nama baik, lalu hal yang masih bisa diberikan edukasi, laksanakan edukasi dengan baik," tukasnya.

Berbeda jika Polri menangani  kasus pelanggaran UU ITE yang berpotensi menimbulkan konflik horizontal. Menurut Listyo Sigit, kasus seperti ini  perlu segera diusut tuntas. Contohnya seperti kasus dugaan rasisme yang dilakukan oleh tersangka Ambroncius Nababan terhadap mantan Anggota Komnas HAM Natalius Pigai.

"Misalnya isu tentang Pigai kemudian muncul reaksi mereka bergerak, yang seperti itu tentu harus diproses tuntas," kata Listyo Sigit.

Lebih lanjut, kata Listyo Sigit,  pihaknya akan lebih mengedepankan edukasi dan upaya persuasif dengan langkah-langkah yang bersifat restorative justice sehingga penggunaan ruang siber dan digital bisa berjalan dengan baik.

Sigit menyebut pihaknya ingin mengawal proses penegakan hukum dengan memperhatikan hak asasi manusia (HAM).

Kemudian penyaringan kasus ITE bertujuan agar masyarakat tidak menggunakan pasal ITE untuk saling melapor.

"Atau yang lebih dikenal dengan istilah mengkriminalisasikan dengan UU ITE, ini bisa ditekan dan dikendalikan ke depan," ujar mantan Kadiv Propam Polri ini. (Ant/don)


 

Polri lebih sslow tangani kasus-kasus UU ITE utamakan mediasi

Loading...

Related Post