Presiden Jokowi Minta Polri Selektif Terima Laporan Pelanggaran UU ITE, Kapolri: Siap Laksankan!

Presiden Jokowi Minta Polri Selektif Terima Laporan Pelanggaran UU ITE, Kapolri: Siap Laksankan!
Presiden Joko Widodo memberikan arahan dalam Rapat Pimpinan TNI dan Polri Tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, (15/2/2021) (Foto: Antara)
Editor : Donald News — Selasa, 16 Februari 2021 02:22 WIB
terasjakarta.id


Presiden Joko Widodo akhirnya menanggapi kritik publik tentang penerapan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang terkesan  mengharamkan adanya kritikan kepada pemerintah dan adanya rasa ketidakadilan dalam masyarakat.

Kepala Negara mengatakan,  dia  bisa saja meminta kepada DPR untuk merevisi Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) itu jika penerapan produk legislasi tersebut tidak memberikan keadilan bagi masyarakat.

"Kalau Undang-Undang ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan ya saya akan minta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi undang-undang ini, Undang-Undang ITE ini," kata Presiden Jokowi dalam Rapat Pimpinan TNI dan Polri 2021 di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/2/2021) malam.
Presiden menekankan agar penerapan UU ITE tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan.

Jika tidak dapat memberikan rasa keadilan, Presiden mengatakan akan meminta parlemen untuk menghapus pasal-pasal karet yang ada dalam UU ITE. Sebab, menurut dia, pasal-pasal dalam UU ITE tersebut bisa menjadi hulu dari persoalan hukum.
"Terutama menghapus pasal-pasal karet yang penafsirannya bisa berbeda-beda, yang mudah diinterpretasikan secara sepihak," ujar Presiden.

Presiden mengingatkan bahwa semangat UU ITE adalah untuk menjaga ruang digital Indonesia agar lebih bersih, sehat, beretika, dan bisa dimanfaatkan secara produktif. Namun, dia tidak ingin implementasi UU tersebut justru menimbulkan rasa ketidakadilan.

Belakangan, kata Kepala Negara, UU ITE banyak digunakan oleh masyarakat sebagai rujukan hukum untuk membuat laporan ke pihak kepolisian. Namun dalam penerapannya, kerap timbul proses hukum yang dianggap beberapa pihak kurang memenuhi rasa keadilan.
Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi juga meminta Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dan jajarannya agar lebih selektif mensikapi dan menerima pelaporan pelanggaran UU ITE

"Saya minta kepada Kapolri, jajarannya lebih selektif, sekali lagi lebih selektif, menyikapi dan menerima pelaporan pelanggaran UU ITE," kata Presiden

Presiden meminta jajaran Polri menerjemahkan secara hati-hati terhadap pasal-pasal dalam UU ITE yang bisa menimbulkan multitafsir.

"Buat pedoman interpretasi resmi terhadap pasal-pasal Undang-Undang ITE biar jelas,"ujar Kepala Negara.
Menanggapi permintaan Presiden Jokowi itu,  Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo berjanji Polri akan selektif dalam menerapkan UU ITE. Langkah ini dilakukan Polri sejalan dengan Pemerintah yang membuka ruang kritik dan saran.
Jenderal Sigit mengatakan, pihaknya akan lebih mengedepankan edukasi dan upaya persuasif dengan langkah-langkah yang bersifat restorative justice, sehingga penggunaan ruang siber dan digital bisa berjalan dengan baik.
Namun demikian, pihaknya mengingatkan warganet agar tetap mematuhi aturan serta etika yang berlaku dalam bermedia sosial. (Antara/don)


Presiden Jokowi minta polri selektif terima laporan pelanggaran UU ITE Kapolri siap laksanakan.

Loading...

Related Post