Sanksi Denda hingga Penundaan Pemberian Jaminan Sosial bagi Penolakan Vaksin

Sanksi Denda hingga Penundaan Pemberian Jaminan Sosial bagi Penolakan Vaksin
Vaksinasi massal di Istora Senayan
Editor : Admin News — Minggu, 14 Februari 2021 11:33 WIB
terasjakarta.id - Pemerintah akan memberikan sanksi bagi masyarakat yang menolak untuk di vaksinasi. Sanksi diberikan kepada masyarakat yang masuk kedalam sasaran wajib vaksin, namun menolak untuk di vaksin.

Hal itu mengacu Peraturan Presiden (Perpres) No.14/2021 tentang Perubahan atas Perpres No.99/2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.

Guna menunjang Perpres tersebut, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan melakukan pendataan dan menetapkan sasaran penerima vaksin Covid-19.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengeluarkan Perpres No.14/2021.

"Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin Covid-l9 berdasarkan pendataan wajib mengikuti vaksinasi Covid- 1 9," demikian bunyi pasal 13 A ayat 2-3, dikutip Minggu (14/2/2021). 

"Dikecualikan dari kewajiban bagi sasaran penerima vaksin covid-19 yang tidak memenuhi kriteria penerima vaksin covid-19 sesuai dengan indikasi vaksin covid-19 yang tersedia," sebutnya.

Kemudian pada ayat 4 pasal 13 A disebutkan bahwa setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin covid- 19 yang tidak mengikuti vaksinasi covid- 19 dapat dikenakan sanksi administratif. Diantaranya adalah:

a. Penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial

b. Penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan

c. Denda.

Dimana pada ayat 5 pasal 13 A disebutkan pengenaan sanksi administratif dilakukan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, atau badan sesuai dengan kewenangannya. Bahkan jika yang menolak divaksin saat yang sama juga menyebabkan terhalangnya vaksinasi maka bisa dikenakan sanksi lain.

“Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin covid- 19, yang tidak mengikuti vaksinasi covid-19 sebagaimana dimaksud dalam pasal 13A ayat 2 dan menyebabkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan penyebaran covid- 19, selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13A ayat 4 dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan undang-undang tentang wabah penyakit menular,” bunyi pasal 13B. 

Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi  mengatakan alasan adanya sanksi tersebut karena saat ini masih dalam situasi pandemi. Dimana vaksinasi merupakan jalur keluar dari pandemi Covid-19.

“Tentunya karena kita dalam situasi pandemi. Dan upaya vaksinasi ini merupakan salah satu jalan keluar yang harus didukung semua pihak termasuk masyarakat. Bukan saja anggaran untuk penyediaan vaksin yang dialokasikan besar tetapi juga penanganan untuk menangani yang sakit serta kehilangan akibat kematian,” kata Siti, Minggu, (14/2/2021). 

Terkait apakah pemberlakuan sanksi karena masih ada masyarakat yang enggan divaksinasi, Nadia menyebut sebagai antisipasi. (adt)

Vaksinasi Covid-19 Keppres Sanksi

Loading...

Related Post