FPPJ: Biarkan Gubernur Bekerja Tanpa Intervensi

FPPJ: Biarkan Gubernur Bekerja Tanpa Intervensi
Gedung Balai Kota DKI Jakarta (ist)
Editor : Potan Berita Anda — Kamis, 11 Februari 2021 10:25 WIB
terasjakarta.id
Forum Pemuda Peduli Jakarta (FPPJ), menilai tidak tepat sikap DPRD DKI Jakarta yang menolak tiga nama calon walikota Jakarta Selatan yang disodorkan Gubernur Anies.
 

Ketua FPPJ Endriansah mengatakan, penolakan tersebut tidak berdasar, apalagi saat ini pimpinan daerah sangat dibutuhkan secara definif.

"Saya rasa sikap dewan tidak tepat untuk situasi sekarang. Pemimpin wilayah saat ini dibutuhkan secara definitif, status plt tidak bisa secara keseluruhan mengambil keputusan," kata Endriansah, saat dihubungi, Kamis (11/2/2021).

Menurut Endriansah, ada yang tidak tepat dalam pengajuan nama calon walikota. Selama ini jelasnya, gubernur dapat memajukan satu nama calon, akan tetapi dewan punya pertimbangan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. 

"Pertimbangan dewan yang dimaksud oleh peraturan perundangan adalah argumentasi untuk dewan terima atau tolak, tapi masalah. Yang ada sekarang hanyalah perbedaan kepentingan antara gub dan dewan. Dewan maunya cawalkot yang diajukan gub harus lebih dari satu orang, tapi gub bertahan dengan kebiasaan yang sudah mentradisi dengan hanya mengajukan 1 calon, jadi itu persoalan sebenarnya," jelas Rian. 

"Masalahnya adalah dalam peraturan tatib DPRD DKI no 1 THN 2020 pada pasal 208 ayat dinyatakan bahwa calon walikota dan atau calon bupati Kepulauan Seribu yang diajukan oleh gub ke DPRD minimal 2 orang, jadi kalau menerima dari gub hanya 1 calon itu berarti mereka langgar tatibbya sendiri," sambungnya.

Untuk itu pria yang akrab disapa Rian itu, meminta semua pihak harus memberikan peran sesuai dengan aturan dan tugas pokok masing-masing. 

"Untuk masalah pencalonan walkot sekarang, pejabat di lingkungan Pemprov juga menyampaikan masukan kepada gubernur dengan baik. Sekda harusnya bisa menerangkan masalah itu. Apalagi TGUPP mereka yang ada di dalam, bekerja sebaiknya tidak melampaui kebijakan gubernur," pungkas Rian. 

Untuk diketahui sebelumnya, muncul kabar DPRD DKI Jakarta, menolak tiga nama yang diusulkan Gubernur Anies Baswedan untuk mengisi jabatan wali kota Jakarta Selatan yang saat ini kosong, dan jabatan wali kota Jakarta Utara yang akan kosong karena Sigit Wijatmoko yang saat ini menduduki jabatan itu, akan dimutasi menjadi Asisten Pemerintahan (Aspem).

Ketiga nama yang ditolak untuk menduduki jabatan wali kota Jaksel adalah Yani Wahyu Purwoko yang saat ini menjabat sebagai wakil wali kota Jakarta Barat, dan Isnawa Adji yang saat ini menjabat sebagai Plt wali kota Jaksel.

Sedang calon walikota Jakarta Utara yang diusulkan Anies dan ditolak DPRD adalah Ali Maulana Hakim yang saat ini menjabat sebagai wakil wali kota Jakarta Utara.

Yani diusulkan menjadi walikota Jaksel berdasarkan surat bernomor 26/-082.7 tanggal 21 Januari 2021. Nama ini ditolak DPRD pekan lalu.

Kemudian, pada 4 Februari 2021, melalui surat bernomor 47/-082.71 Anies mengusulkan nama baru untuk menjadi walikota Jaksel, yakni Isnawa Adji, dan Ali Maulana untuk menjadi walikota Jakut, tapi kedua nama itu pada Rabu (10/2/2021), juga ditolak DPRD.

FPPJ Biarkan Gubernur Bekerja Tanpa Intervensi

Loading...

Related Post