Banyak ASN Ketahuan Menyumbang Organisasi Terlarang, Pemerintah Ambil Langkah Tegas

 Banyak ASN Ketahuan Menyumbang Organisasi Terlarang, Pemerintah Ambil Langkah Tegas
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PAN-RB) Tjahjo Kumolo (Foto: Poskota)
Editor : Donald News — Rabu, 10 Februari 2021 15:12 WIB
terasjakarta.id


Berdasarkan data yang dimiliki Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), ada sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang suka memberikan sumbangan kepada organisasi-orgaisasi terlarang. Pemerintah akan bersikap tegas terkait hal ini.

Pernyataan ini disampaikan  Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PAN-RB) Tjahjo Kumolo. Tjahjo Kumolopun memperingatkan para ASN agar berhati-hati karena pemerintah akan bertindak tegas dengan mempersiapkan sanksi.

 “Hati-hati, kami kemarin rapat kerja dengan PPATK keluar semua data ASN yang suka nyumbang ke rekening-rekening organisasi-organisasi yang terlarang,” ujar Tjahjo dalam acara Peresmian Mal Pelayanan Publik Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, Rabu (10/2/2021).

Tjahjo mengingatkan, ASN harus berhenti menyumbang ke organisasi-organisasi terlarang. “Kalau kemarin belum dilarang, sekarang sudah dilarang, stop. Karena saya setiap bulan pasti akan memberikan sanksi,” tutur mantan Menteri Dalam Negeri ini.


Politisi PDIP ini  mengatakan,  apabila ada ASN yang terlibat masalah radikal langsung dibebastugaskan dan dilakukan pembinaan. “Kalau terlibat masalah-masalah teror langsung kita pecat,” tuturnya.

Sebelumnya Tjahjo dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menerbitkan Surat Edaran (SE) Bersama tentang Larangan Bagi ASN untuk Berafiliasi dengan dan/atau Mendukung Organisasi Terlarang dan/atau Organisasi Kemasyarakatan yang Dicabut Status Badan Hukumnya.

Organisasi terlarang disebutkan dalam SE itu adalah  Partai Komunis Indonesia, Jamaah Islamiyah, Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Jamaah Ansharut Daulah (JAD), dan Front Pembela Islam (FPI).
Ada beberapa larangan bagi ASN terkait dengan organisasi terlarang dan ormas yang telah dicabut status hukumnya. Diantaranya adalah:

views: 729

  1. Menjadi anggota atau memiliki pertalian dengan organisasi terlarang dan/atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya

    2. Memberikan dukungan langsung dan tidak langsung kepada organisasi terlarang dan/atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya

    3. Menjadi simpatisan organisasi terlarang dan/atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya

    4. Terlibat dalam kegiatan-kegiatan organisasi terlarang dan/atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya

    5. Menggunakan simbol-simbol serta atribut organisasi terlarang dan/atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya

    6. Menggunakan berbagai media (media sosial dan media lainnya) untuk mengekspresikan dukungan, afiliasi, simpati, keterlibatan dalam kegiatan dan penggunaan simbol dan atribut organisasi terlarang dan/atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya

    7. Melakukan tindakan lain yang terkait dengan organisasi terlarang dan ormas yang dicabut badan hukumnya. (don)

ASN menyumbang organisasi terlarang pemerintah ambil langkah tegas

Loading...

Related Post