F-PDIP Pertanyakan Sikap Gubernur Anies Hentikan Program Normalisasi Sungai

F-PDIP Pertanyakan Sikap Gubernur Anies Hentikan Program Normalisasi Sungai
Normalisasi Sungai Ciliwung di Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (26/10/2017) / Foto kompas.com
Editor : Potan Rumah Rakyat — Rabu, 10 Februari 2021 11:13 WIB
terasjakarta.id

Gubernur DKI Anies Baswedan berencana menghapus program normalisasi sungai. Anies akan mengganti dengan program naturalisasi. 

Menanggapi kebijakan Anies itu, Anggota Fraksi PDIP yang juga Ketua Komisi D, Ida Mahmuda menilai, kebijakan baru Anies itu lebih kepada tidak bersedia meneruskan program gubernur sebelumnya. 

“Jangan karena ini program gubernur lama, yang akhirnya mau diubah. Karena saya perhatikan Pak Anies ini tidak tertarik meneruskan program gubernur yang lama,” kata Ida, Rabu (10/2/2021).

Dalam draf perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Anies tak lagi mencantumkan program normalisasi sungai sebagai upaya mencegah banjir di Jakarta.

Program normalisasi sungai untuk mengatasi banjir Jakarta merupakan program yang dicetuskan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) saat menjadi Gubernur DKI.

Kegiatan normalisasi diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi, dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030.

Normalisasi dilakukan dengan pengerukan sungai untuk memperlebar dan memperdalam, pemasangan sheetpile atau batu kali untuk pengerasan dinding sungai, pembangunan sodetan, hingga pembangunan tanggul.

Ida menyatakan program gubernur sebelumnya seharusnya dapat dilanjutkan Anies ketimbang menjalankan program baru yang akan sulit terealisasi mengingat masa jabatan mantan menteri pendidikan dan kebudayaan itu hanya sampai 2022.

“Kalau ini diteruskan kan seharusnya ini lebih mudah. Daripada buat konsep baru yang memang tidak bisa terealisasi,” cetusnya.



F-PDIP Pertanyakan Sikap Gubernur Anies Hentikan Program Normalisasi Sungai

Loading...

Related Post