Mulai Besok, PemerintahTerapkam PPKM Mikro Jawa-Bali

Mulai Besok, PemerintahTerapkam PPKM Mikro Jawa-Bali
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden)
Editor : Donald Berita Anda — Senin, 8 Februari 2021 17:27 WIB
terasjakarta.id


 

Pemerintah kembali menerapkan  pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Jawa-Bali  mulai Selasa (9/2/2021) hingga Senin (22/2/2021). Kebijakan ini diberlakukan setelah PPKM yang diterapkan sebelumnya efektif  mengendalikan laju penularan Covid-19.

Mennurut Menteri Koordinator bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto, total jumlah kasus aktif Covid-19 di Indonesia, Pulau Jawa dan Bali memberikan kontribusi sebesar 66 persen. Sementara itu, tingkat positivity rate Covid-19 per 7 Februari 2021 secara kumulatif mencapai 17,96 persen.

Berdasarkan data penambahan kasus baru, lanjut Airlangga, dapat dilihat hasil PPKM yang telah dilaksanakan empat pekan, yakni dua pekan pertama dari 11-25 Januari dan dua pekan kedua dari 25 Januari hingga 8 Februari 2021, telah menunjukkan hasil yang positif dan efektif dalam menekan laju penularan Covid-19 di Pulau Jawa dan Bali.

“Kita melihat dari hasil PPKM itu, di DKI Jakarta sudah mulai flat (penambahan kasus baru). Kemudian Jawa Barat masih ada peningkatan. Kemudian Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten dan Yogyakarta menurun. Dan Bali masih ada kenaikan sedikit,” kata Airlangga Hartarto saat memberikan keterangan pers secara virtual, Senin (8/2/2021).

Melihat penambahan kasus baru di DKI Jakarta yang sudah flat, namun Jawa Barat dan Bali yang masih mengalami peningkatan, maka perlu ada pendekatan yang lebih mikro untuk pengendalian Covid-19 di dua pulau ini. Tentunya sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yakni PPKM sampai ke tingkat desa atau kelurahan.

Lebih jauh Airlangga menjelaskan,  PPKM Mikro ini untuk meenakan kasus positih dan  kurva Covid-19 sebagai syarat pemulihan ekonomi nasional.

Sejauh ini, sudah ada tujuh  provinsi yang sudah membuat posko atau pos jaga dalam menjalankan kebijakan PPKM Mikro. Diantaranya, DKI Jakarta dengan program Kampung Tangguh, kemudian Jawa Barat dan Banten sudah hampir 80 persen di desa memiliki posko. Sedangkan di Jawa Timur dan Yogyakarta telah membuat Desa Tangguh. Lalu di Jawa Tengah membentuk Satgas Jogo Tonggo dan Bali dengan Desa Adat Bali.

Terkait dengan pengendalian, menurut Airlangga, pelaksanaan 3T (testing, tracing dan treatment) menjadi kunci yang sangat penting. Didukung dengan pembatasan mobilitas atau pergerakan penduduk.

Adapun cakupan pelaksanaan PPKM mikro, Airlangga menerangkan, perkantoran harus menerapkan Working From Home (WFH) 50 persen dengan pemberlakuan protokol kesehatan secara ketat. Kegiatan belajar mengajar masih dilakukan secara daring.

Sedangkan sektor yang terkait kebutuhan utama masyarakat, industrinya dapat beroperasi 100 persen dengan pengaturan kapasitas dan operasionalisasi sesuai protokol kesehatan. Kemudian, kegiatan di pusat perbelanjaan atau mall dapat beroperasi hingga pukul 21.00 WIB.

Restoran sudah bisa membuka layanan dine in kapasitas maksimal 50 persen dengan menerapkan protokol kesehatan. Pesan antar atau dibawa pulang tetap diperbolehkan.

Sektor konstruksi dapat beroperasi 100 persen, sementara pelaksanaan kegiatan di tempat ibadah hanya boleh maksimal 50 persen dari kuota. Sedangkan, fasilitas umum ataupun kegiatan sosial budaya dihentikan sementara.

Sementara itu, untuk transportasi umum, pengaturan kapasitas dan jam operasional harus diberlakukan dengan protokol kesehatan. (don)

 

 

Mulai besok Pemerintah terapkan PPKM Mikro Jawa-Bali

Loading...

Related Post