Buru Penyebar Hoaks Jakarta Lockdown Saat Imlek, Polisi: Pelaku Bisa Dipidana

Buru Penyebar Hoaks Jakarta Lockdown Saat Imlek, Polisi: Pelaku Bisa Dipidana
Kadiv Humas Polri Irjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono (poskota.co.id)
Editor : Donald News — Jumat, 5 Februari 2021 20:09 WIB
terasjakarta.id


Mabes Polri mengingatkan bahwa pelaku penyebar hoaks DKI Jakarta akan lockdown pada 12 Februari hingga 15 Februari atau bertepatan dengan Perayaan Imlek bisa dikenakan pasal pidana. Saat ini, Mabes Polri sedang menyeliki oknum yang telah menyebarkan informasi hoaks tersebut

 

Hal ini disampaikan Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono. Ia mengingatkan kepada masyarakat bahwa tindakan menyebarkan hoaks atau berita bohong, seperti pesan "lockdown" DKI Jakarta bisa dikenakan pasal dalam UU ITE dan diberikan sanksi pidana penjara.

"Untuk anggota masyarakat yang melakukan penyebaran berita hoaks tentunya ada ancaman pidananya. Yang pertama di Pasal 28 ayat 1 UU ITE tahun 2008, pasal tersebut mengatur mengenai penyebaran berita bohong di media elektronik termasuk media sosial," kata Argo dalam keterangannya pada wartawan dalam konferensi pers daring di Jakarta, Jumat (5/2/2021).

Dia mengatakan jika terbukti melanggar Pasal 28 ayat 1 UU ITE tersebut bisa dikenakan sanksi pidana penjara paling lama enam tahun atau denda maksimal Rp1 miliar.

Argo juga menyebutkan ancaman pidana bagi masyarakat yang menyebarkan berita bohong dari UU KUHP di Pasal 14 ayat 1 dengan ancaman pidana penjara setinggi-tingginya 10 tahun.

Pasal tersebut menyebutkan bahwa barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.

Ancaman pidana bagi orang yang menyebarkan berita bohong juga terdapat di Pasal 14 ayat 2 UU KUHP yang menyebutkan barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.

Argo menyebutkan, pada tahun 2020 saja, ada sekitar 352 kasus soal penyebaran berita hoaks.  Oleh karena itu, kata Argo, pihaknya dan Kemenkes berharap masyarakat untuk saring dulu informasi sebelum dibagikan lagi. Apabila informasi tersebut memang tidak benar jangan dibagikan kembali. Kemudian jika masih ragu, Argo minta masyarakat bisa menanyakan ke Kemenkes, ke Kepolisian atau ke instansi yang berwenang.

"Kepada masyarakat semua untuk selalu ada cek and ricek berkaitan dengan informasi broadcast atau media sosial lain," pesan Argo (don)



Hoaks Jakarta Lockdown Imlek Polisi Dipidana

Loading...

Related Post