Jika Jakarta Ingin Lockdown, Ini Saran Ketua DPRD DKI

Jika Jakarta Ingin Lockdown, Ini Saran Ketua DPRD DKI
Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi (Poskota)
Editor : Donald News — Rabu, 3 Februari 2021 17:10 WIB
terasjakarta.id


Opsi untuk melakukan lockdown di Kota Jakarta untu menekan penyebaran Covid-19 harus dipikirkan secara matang. Saran ini disampaukan Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi

Prasetio meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memikirkan matang-matang opsi melakukan lockdown di Ibu Kota. Pasalnya, kata Prasetio, semua sektor telah terdampak oleh pandemi Covid-19.

“Jadi kalau lockdown harus dipikirkan matang-matang sekarang, kan semua tersentuh, semua masalah, ekonomi tersentuh juga kita sangat anjlok di dalam pendapatan,” ujar Prasetio di Jakarta, Rabu (3/2/2021). T

Ketua DPRD DKI ini meminta agar kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) atau PSBB di Jakarta sebaiknya diperketat lagi sehingga bisa efektif. Selama ini yang mungkin agak kurang, lanjutnya, adalah  perlu koordinasi yang kuat dan sinergis dengan daerah-daerah penyangga di Jakarta sehingga penerapan kebijakannya tidak timpang.

 “Pak Gubernur tolong itu yang namanya gugus tugasnya, TNI-Polri dengan pemda itu digiatkan, diperketat lagi, jadi daerah mana situ yang terpapar klaster, kalau perlu orang itu tidak boleh keluar dari area itu, sekarang kan menjamah ke mana-mana,” tandas dia.

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI, Ahmad Riza Patria pun mengaku akan mengkaji dan melakukan analisa terlebih dulu wacana pemberlakuan lockdown.  Mengingat saat ini, DKI tengah menjalankan aturan PSBB 

"Kalau nanti presiden, satgas pusat dan jajaran lainnya termasuk hari ini nanti siang akan ada rapat, apapun kebijakan yang diambil kami akan laksanakan sepenuhnya," ucap Riza di Polda Metro Jaya, Rabu (03/02/2021).

Meski demikian, Riza berharap pada pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berikutnya ada peningkatan upaya  pencegahan dan penanganan bersama sehingga bisa mengurangi secara bertahap penyebaran virus Covid. 

Sejak Senin, 11 Januari 2021 lalu, pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Pulau Jawa-Bali.

Dengan adanya PPKM Pulau Jawa-Bali, periodisasi dan kebijakannya kini dilakukan serentak dari tingkat kota/kabupaten hingga provinsi di Pulau Jawa-Bali. (don)

Jakarta Lockdown Saran Ketua DPRD DKI

Loading...

Related Post