Mahkamah Konstitusi Bukan Institusi Pemerintah

Mahkamah Konstitusi Bukan Institusi Pemerintah
Mahkamah Konstitusi (ist)
Editor : Potan Anda Menulis — Sabtu, 30 Januari 2021 07:56 WIB
terasjakarta.id
Oleh: Adian Radiatus
Pemerhati Sosial dan Praktisi Hukum


Wibawa dan kredibilitas Mahkamah Konstitusi cenderung melandai dan memberi sinyal mengambangnya kepastian kekuatan konstitusi khususnya dalam perlindungan demokrasi yang sehat dan terawat dalam bingkai Pancasila.

Semestinya sama atau setara dengan Tentara Nasional Indonesia yang memiliki integritas sangat tinggi dalam melindungi teritorial NKRI, maka Mahkamah Konstitusi adalah pelindung tertinggi dalam integritas kehidupan ketatanegaraan didalamnya. Diumpakan TNI pelindung fisik, maka MK adalah pelindung nafas kehidupan berbangsa dan bernegaranya.

Pemerintahan selaku penyelenggara mengurus diberbagai aspek kehidupan ideologi politik sosial budaya hukum dan pertahanan keamanan atau  ipoleksosbudhankam negara Indonesia dan bukanlah penguasa mutlak sebagai pemilik Negara ini. 

Para Hakim Konstitusi yang mulia tentu tidak perlu lagi dibrieffing tentang apa itu 'Nation Character Building' terkait dengan peranan dan kekuasaan yang diamanatkan kepadanya. Dan tentunya tanggung jawab itu seharusnya mendasari segala keputusan Hukum Konstitusi yang ditetapkannya, bukan hanya bersandar pada standar yang telah berlaku semata.

Dalam kaitan ini maka apa yang diajukan berbagai pihak termasuk oleh ekonom senior Rizal Ramli tentang penghapusan sistem electoral treshold Pemilu akan menjadi barometer demokrasi Pancasila yang paling masuk akal dan masuk moral dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara yang kuat dan sehat secara logika sederhana berdemokrasi.

Legal standing yang comprehensif dan solid tentunya menjadi alasan mendasar bagi MK untuk mengadakan suatu sidang khusus 'Extra Ordinary Court for Presidential Treshold Law' dan menolaknya adalah bentuk pengingkaran terhadap amanat UUD 45 yang paling menyedihkan bagi kehidupan demokrasi Pancasila sekaligus melemahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara NKRI.

Sangat tidak tepat MK mencari-cari alasan penolakan untuk kebenaran azas demokrasi bagi rakyat multi majemuk ini memilih pemimpinnya secara 'fair trial' dilahan demokrasi pilpres yang potensi politik transaksionalnya sangat kentara saat ini.

Independensi kedudukan MK sebagai abdi negara yang menjadi tiang kokoh kemuliaan Hukum dan UU haruslah melekat penuh kesadaran dalam jiwa seluruh Hakim MK sehingga menjadi salah satu penopang kebangkitan akan kekuatan keadilan bagi rakyat Indonesia karena sejatinya Mahkamah Konstitusi milik Negara bukan Institusi Pemerintah...


(catatan: tulisan dalam artikel ini sepenuhnya tanggung jawab penulis) 

Mahkamah Konstitusi Bukan Institusi Pemerintah

Loading...

Related Post