Sudah 3.346 Buruh di Kota Bekasi Dirumahkan, Walkot Bekasi Minta Perusahaan Bikin Sistem Kerja Bergilir

Sudah 3.346 Buruh di Kota Bekasi Dirumahkan, Walkot Bekasi Minta Perusahaan  Bikin Sistem Kerja Bergilir
Walikota Bekasi Rahmat Effendi (Poskota.co.id)
Editor : Donald Berita Anda — Jumat, 29 Januari 2021 14:39 WIB
terasjakarta.id


 

Sebanyak 3.346 buruh di Kota Bekasi dikabarkan terdampak pandemic Covid-19 berupa kehilangan pekerjaan akibat  terkena pemutusan hubungan kerhja (PHK) hingga dirumahkan sementara. .  Penyebabnya,sejumlah perusahaan mengalami penurunan produksi bahkan berhenti produksi.

Menyikapi hal ini,  Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi mengatakan, dalam menghadapi tantangan pandemi ini telah berupaya dalam penanganan dan pencegahan penularan (bidang kesehatan) serta berupaya juga melakukan pemulihan atau menjaga iklim ekonomi agar tetap berjalan dengan baik.

"Kami mengeluarkan atau menerbitkan beberapan intruksi, surat edaran Walikota bahkan Peraturan Daerah Kota Bekasi yang kesemuanya merupakan upaya penanganan dan pencegahan Covid-19," katanya.

Hal itu dilakukan agar kondisi sektor ekonomi di Kota Bekasi tetap berjalan dan berdampingan dengan Covid-19. 

Terkait dengan hal ketenagakerjaan perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Bekasi, pemerintah bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat melakukan Monev terhadap kegiatan-kegiatan produksi perusahaan pada masa ATHB (Adaptasi Tatanan Hidup Baru).

Upaya dan langkah-langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah sudah sesuai dengan ketentuan pasal 151 UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah dimana pemerintah berupaya menghindari timbulnya atau terjadinya PHK, yang dalam hal ini sebagai akibat dampak pandemi Covid-19 ini.

Mengacu kepada Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : SE-907/MEN/PHI-PPHI/X/2004 tentang Pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja Massal dan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04/III/2020 tahun 2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid 19.

Rahmat mengimbau agar perusahaan menerapkan mekanisme penyesuain upah pekerja berdasarkan kemampuan, jumlah produksi dan mengatur skema libur atau dirumahkan. Pekerjaan dengan sistem kerja bergiliran, serta jam kerja yang di sesuaikan mengikuti pemberlakuan PSBB.

Dalam meredam terjadinya gelombang PHK, kata Rahmat, pemerintah daerah senantiasa mengimbau melaksanakan mekanisme perundingan dengan pekerja terkait Upah, jam kerja, Libur/dirumahkan yang disesuaikan dengan kemampuan perusahaan tersebut. (don)

Buruh Kota Bekasi Dirumahkan Walikota Bekasi Perusahaan Sistem Kerja Bergilir

Loading...

Related Post