Haji Rasyidi: Jangan Terlalu Dini Tentukan Anggaran Pilkada

Haji Rasyidi: Jangan Terlalu Dini Tentukan Anggaran Pilkada
Haji Rasyidi
Editor : Potan Rumah Rakyat — Rabu, 27 Januari 2021 10:24 WIB
terasjakarta.id

Revisi UU Pemilu harus segera dirampungkan untuk memberikan kepastian penyelenggaraan Pilkada pada 2022 dan 2023. Sebab berkaitan dengan anggaran Pilkada.

"Revisi UU Pemilu harus segera memberikan kepastian soal pilkada 2022 dan 2023 khususnya untuk pilkada 2022 agar anggaran Pilkada di APBD karena anggaran Pilkada APBD harus sudah ketok palu pada 2021," ujar Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini dalam diskusi daring, kemarin.

Pada UU Pilkada yang berlaku, Pilkada akan digelar pada 2024. Digelar serentak dengan Pilpres, serta Pileg. Titi menilai, Pilkada 2024 tidak dimungkinkan. Khawatir akan mempengaruhi kualitas dan integritas pemilihan serta potensi memicu terjadinya kekacauan teknis manajemen kepemiluan.

"Dari segi teknis dan beban serta isu, Pilkada tidak feasible atau tidak memungkinkan untuk digelar pada 2024," jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPD PDIP DKI, Haji Rasyidi menilai terlalu dini jika anggaran pilkada 2022 diminta untuk dirampungkan.

"Kalau ada yang meminta untuk membahas anggaran pilkada. Saya kira itu sangat terburu-buru," kata Haji Rasyidi, saat dikonfirmasi, Rabu (27/1/2021)

Menurut Anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan dari dapil Jaktim itu, saat ini pemerintah masih fokus dalam penanggulangan covid 19.

Disamping itu, DPR RI sambung dia belum ada keputusan untuk perubahan UU pilkada. "Setahu saya, UU tahun 2016 masih menjadi landasan pelaksanaan pilkada DKI. Karena UU pelaksaan pilkada belum ada keputusan apakah 2022 atau dilaksanakan 2024," beber Wakil Ketua Komisi C DPRD itu.(tan)

Haji Rasyidi Jangan Terlalu Dini Tentukan Anggaran Pilkada

Loading...

Related Post