Survei Rekan Indonesia Menyebut Pemprov DKI Maksimal Dalam Penanganan Kasus Covid-19

Survei Rekan Indonesia Menyebut Pemprov DKI Maksimal Dalam Penanganan Kasus Covid-19
Memasang spanduk di berbagai sudut kota salah satu bentuk kampanye Rekan Indonesia mengingatkan warga untuk selalu terapkan protokol kesehatan 3M (ist)
Editor : Potan Berita Anda — Rabu, 27 Januari 2021 06:51 WIB
terasjakarta.id

Penambahan kasus covid-19 di tanah air terus menunjukan peningkatan. Jakarta tercatat sebagai provinsi yang paling banyak jumlah kasus.

Namun catatan tersebut tidak seluruhnya berasal dari warga Jakarta. Daerah penyangga seperti Bogor, Depok dan Tengerang termasuk di dalamnya.

Terkait masalah itu, pemerintah pusat mengeluarkan aturan baru dan ada langkah yang jelas, terkonsep yang terukur serta agar ledakan kasus corona bisa ditekan.

Sementara dari survei yang dilakukan Relawan Kesehatan (Rekan) Indonesia, DKI Jakarta dibawah Gubernur Anies bersama Wagub Riza Patria sudah melakukan terobosan yang signifikan dengan penambahan ruang isolasi, penambahan jumlah laboratorium dan penambahan ruang khusus seperti ICU.

Sekretaris Nasional Rekan Indonesia, Adjie Rimbawan mengungkapkan, langkah cepat yang dilakukan Pemprov DKI sudah sangat baik.

"DKI sudah melakukan antisipasi sebelum daerah lain bergerak," kata Adjie saat dihubungi, Rabu (27/1/2021).

Data Rekan Indonesia menyebutkan Pemprov DKI Jakarta akan menambah 1.941 tempat tidur isolasi. Dengan demikian, total tempat tidur isolasi untuk pasien Covid-19 di Jakarta nantinya menjadi 9.996 tempat tidur. Dan penambahan kapasitas ICU hingga 1.362 tempat tidur ICU.

Hanya saja penambahan tersebut akan menjadi kendala jika daerah penyanggah seperti Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Bodetabek) tidak melakukan penambahan ruang isolasi.

"Fasilitas kesehatan Corona 30 persen dipakai oleh warga Bodetabek. Tentunya pemprov DKI tidak dapat melarang penggunaan dari luar Jakarta karena pelayanan kesehatan itu tidak boleh diskriminatif. Namun akan jadi kendala juga ketika warga DKI sulit mendapatkan ruang isolasi dan ICU untuk menyembuhkan dirinya dari Corona," ujar Adjie.

Jadi menurut Adjie, ketika Anies meminta pemerintah pusat untuk mengambil alih pengendalian Covid-19 di Bodetabek agar dapat selaras dengan kebijakan pengendalian di Jakarta sudah tepat.

"Wewenang untuk memerintahkan pemerintah daerah itu adalah wewenang pusat. Artinya, kalau Jakarta bagus tapi di Bodetabek kusut ya berdampak pada Jakarta," beber Adjie.

Kebijakan Corona di Jabodetabek lanjut Adjie harus segera disinkronkan oleh pemerintah pusat. "Karena warga luar seperti Bodetabek banyak memakai fasilitas rumah sakit di Jakarta. Dan yang harus mengendalikan inikan pemerintah pusat bukan Pemprov DKI karena bersinggungan dengan Banten dan Jawa Barat," tambahnya.

Hingga Selasa (26/1), pemerintah melaporkan penambahan kasus positif sudah tembus 1.012.350. Secara kumulatif kasus positif DKI Jakarta mencapai 254.580 kasus, Jawa Barat 131.322 kasus dan Banten 24.961 kasus.(tan)

Rekan Indonesia Pemprov DKI Penanganan Kasus Covid-19

Loading...

Related Post