Rekan Indonesia DKI Jakarta Minta RS Swasta Tidak Asal Dianogsa Penyakit Pasien

Rekan Indonesia DKI Jakarta Minta RS Swasta Tidak Asal Dianogsa Penyakit Pasien
Editor : Potan News — Rabu, 20 Januari 2021 17:20 WIB
terasjakarta.id

Relawan Kesehatan (Rekan) Indonesia Provinsi DKI Jakarta telah sukses menggelar rapat kerja wilayah (Rakerwil) pada tanggal 17 Januari 2021 di Kantor Rekan Indonesia, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jaksel.

Rakerwil yang mengangkat tema “Perluasan dan Perkuat Organisasi Menuju Pembangunan Preventif Dan Promotif Kesehatan Berbasis Partisipasi Aktif Warga” menjadi landasan KPW Rekan Indonesia DKI Jakarta untuk melakukan evaluasi organisasi, membahas situasi politik kesehatan DKI Jakarta, serta menyusun program kerja yang sesuai dengan rekomendasi evaluasi organisasi dan situasi politik kesehatan DKI Jakarta.

Berbagai hal dibahas dalam rakerwil KPW DKI, salah satunya situasi terakhir pelayanan kesehatan di DKI Jakarta. Terutama selama masa pandemi covid19 ini, pembahasan dibagi menjadi 4 sesi yaitu ; sistem rujukan, koordinasi antar RS, respon petugas RS, dan ketersediaan fasilitas kesehatan di RS.

“Sistem rujukan praktis tidak berjalan dengan baik, rujukan berjenjang tidak berjalan. RS lebih memilih menyuruh keluarga pasien mencari RS rujukan yang bisa menerima. Padahal dalam pasal 29 ayat 1 UU No 44 Tahun 2009 poin J, yang memiliki kewajiban untuk melakukan rujukan adalah rumah sakit.” kata Ketua Kolektif Pimpinan Wilayah (KPW) Rekan Indonesia DKI Jakarta, Martha Tiana Hermawan, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (20/1/2921).

Menurut Tian biasa disapa, banyak RS dalam situasi pandemi covid ini melakukan rujuk lepas, tanpa menuntaskan observasi penyakitnya terlebih dahulu. Sehingga warga yang sakit akhirnya malah berkeliling kota bersama keluarganya mencari RS yang bisa menerima.

“Terutama RS Swasta, sering kali langsung menganggap warga yang sakit di diagnosa covid19, tanpa didasari hasil swab. Dan parahnya tindakan rujuk lepas tersebut oleh RS, keluarga pasien justru diarahkan ke RSUD khusus covid. Ya jelas oleh RSUD khusus covid tidak dapat diterima karena tidak menggunakan rujukan” jelas Tian.

Demikian juga koordinasi antar RS yang tidak terjalin dengan baik, dimana RS sangat sulit menghubungi SPGDT RS rujukan. Sehingga menjadi hambatan dalam melakukan rujukan.

“Perlu diatur kembali koordinasi antar RS dengan dinkes, sehingga dalam melakukan rujukan tidak terjadi hambatan dalam berkomunikasi antar RS. Yang fatal adalah jika kondisi pasien dalam kondisi darurat dan butuh segera ditangani semetara RS rujukannya susah dihubungi bisa menyebakan kematian pada orang sakit” tandas Tian.

Sementara pada saat menggelar rakerwil, Tian menjelaskan pihaknya membatasi jumlah peserta, hal itu Mengingat Jakarta dalam suasana PSBB Ketat se-Jawa Bali yang diterapkan oleh pemrpov DKI Jakarta.

Rakerwil Rekan indonesia DKI Jakarta hanya dapat diikuti oleh Ketua, Sekretaris, dan Bendahara dari 6 kolekteif Pimpinan Daerah (KPD) Kotamadya/Kabupaten se DKI, Pengurus KPW DKI, Pengurus Nasional, dan peserta peninjau dari KPD Kab. Bekasi, KPD. Kab. Bogor, KPD Kota Tangerang, dan Sekretaris Wilayah Banten. Rakerwil KPW Rekan Indonesia DKI Jakarta dibuka secara resmi oleh Sekretaris Nasional Rekan Indonesia, Adjie Rimbawan. (tan)

Rekan Indonesia DKI Jakarta RS Swasta Tidak Asal Dianogsa Penyakit Pasien

Loading...

Related Post