Advertisement

Soal Aturan Pembatasan Jawa - Bali, Pemprov DKI Sesuaikan Kebijakan Pusat

Soal Aturan Pembatasan Jawa - Bali, Pemprov DKI Sesuaikan Kebijakan Pusat
Editor : Potan Balaikota — Kamis, 7 Januari 2021 20:01 WIB
terasjakarta.id

Pemprov DKI Jakarta, mengikuti arahan pemerintah pusat untuk menerapkan kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dilaksanakan mulai tanggal 11 - 25 Januari 2021.

Peraturannya atau Surat Edarannya (SE) pun , segera diterbitkan Gubernur Anies Baswedan.

"Sebagaimana adanya kebijakan dari pusat yang akan memberlakukan pengetatan di Jawa dan Bali, maka kami pun bergerak cepat. Pak Gubernur telah mengeluarkan Pergub, untuk menyesuaikan jadwalnya dengan pusat," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, Kamis (7/1/2021).

Sebagaimana diketahui, Jakarta sendiri saat ini masih menerapkan PSBB transisi hingga tanggal 14 Januari 2021. Dengan adanya kebijakan pusat, DKI pun kini menyesuaikan kembali menjadi 11 - 25 Januari 2021.

"Pada kebijakan ini juga beberapa point-point subtansi yang kita sesuaikan seperti penerapan 50 - 50 pekerja perkantoran yang kerja di rumah, menjadi 25 - 75 . Begitupun dengan makan di tempat kapasitasnya hanya 20 persen," jelasnya.

Menurut Riza, kebijakan pusat menerapkan PPKM di Jawa dan Bali sebagai pengendalian penyebaran Covid-19 sesuai harapannya bersama Gubernur Anies Baswedan selama ini.

Sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menerapkan kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dilaksanakan mulai tanggal 11 - 25 Januari 2021.

Langkah tersebut, dilakukan untuk menekan kasus penyebaran Covid-19 yang sampai saat ini jumlahnya terus melonjak. (adt)

Soal Aturan Pembatasan Jawa - Bali Pemprov DKI Sesuaikan Kebijakan Pusat

Loading...

Related Post