Ini Alasan Dibalik Penetapan PSBB Jawa Bali Mulai 11-25 Januari 2021, Pemerintah Minta Masyarakat Tidak Panik

Ini Alasan Dibalik Penetapan PSBB Jawa Bali Mulai 11-25 Januari 2021, Pemerintah Minta Masyarakat Tidak Panik
Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto. (Foto: istimewa)
Editor : Donald Berita Anda — Kamis, 7 Januari 2021 12:34 WIB
terasjakarta.id


 

Guna menekang angka penyebaran Covid-1, Pemerintah memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat di sejumlah daerah khususnya di Jawa-Bali PSBB Jawa-Bali ) per tanggal 11-25 Januari 2021. Ini alasan pemerintah

 

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Konferensi Pers Update Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Berbagai Daerah Jawa dan Bali secara virtual dari Media Center Graha BNPB, Jakarta, Kamis (7/1/2021),  menjelaskan alas am penetapam PSBB Jawa-Bali  dilakukan pada tanggal tersebut.

Ia mengatakan, penetapan tanggal  11 sampai tanggal 25, karena masyarakat Indonesia  baru saja libur Natal dan Tahun Baru. Berdasarkan pengalaman data yang ada, sehabis libur besar itu ada kenaikan 25 sampai 30%. “Kalau kita hitung dari Tahun Baru, itu jatuhnya pertengahan bulan Januari," jelas Menko Perekonomian yang juga Airlangga Hartarto .

Berdasarkan fakta ini, kata Airlangga, sektor kesehatan harus ditingkatkan. "Nah tentu ini kita harus jaga bersama dengan keterbatasan fasilitas yang akan ditingkatkan sektor kesehatan. Dengan kapasitas Rumah Sakit didorong menjadi 25 sampai 30% untuk penanganan Covid, maka tentu ini yang mendorong pemerintah untuk mengingatkan masyarakat untuk pentingnya kedisiplinan. Jadi itu sebetulnya kuncinya kedisiplinan penanganan kesehatan," ungkapnya.
Alasan lainnya, pada pekan depan tepatnya tanggal 13 Januari juga mulai dilaksanakan program vaksinasi Covid-19. "Dan memang beberapa negara seperti di Inggris misalnya pada saat menjelang vaksinasi mereka juga melakukan lockdown di kota. Sekali lagi kita bukan melakukan lockdown , kita hanya pembatasan. Bukan pelarangan," katanya.

Airlangga pun menegaskan bahwa pertimbangan pembatasan ini sudah berdasarkan data-data yang ada dan mengantisipasi lonjakan akibat liburan. "Yang berikutnya tentu memperhitungkan situasi kegiatan sosial ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Erlangga yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN) menegaskan bahwa kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat (PKM) di sejumlah kota dan kabupaten di Jawa dan Bali bukan pelarangan kegiatan masyarakat. Airlangga juga menyatakan agar masyarakat jangan panik.

.Pemerintah, kata dia,  melihat di sejumlah daerah mempunyai risiko tinggi dan menjadi episentrum peningkatan kasus Covid-19, terutama di ibu kota provinsi dan daerah di sekitarnya. Namun di sisi lain juga menjadi sumber pertumbuhan ekonomi, sehingga pemerintah memandang perlu segera melakukan pengendalian Covid-19, dengan tetap menjaga momentum mulainya pemulihan ekonomi di daerah tersebut.

Karena itu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tidak melakukan pelarangan, namun pembatasan kegiatan masyarakat, terutama aktivitas yang berpotensi meningkatkan kasus Covid-19.

Pemerintah mengatur beberapa kegiatan masyarakat, agar tidak menjadi klaster baru dan sumber peningkatan kasus positif.

Pemberlakuan pembatasan di beberapa kota/kabupaten tersebut, telah diatur melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2021 tanggal 6 Januari 2021 mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Adapun kota/kabupaten yang menjadi prioritas adalah seluruh wilayah DKI Jakarta. Di Jawa Barat, yakni Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Cimahi, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, dan wilayah Bandung Raya. Sementara Banten dengan prioritas wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan.

Jawa Tengah dengan prioritas wilayah Semarang Raya, Banyumas Raya dan Kota Surakarta sekitarnya. DI Yogyakarta dengan prioritas wilayah Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Kulonprogo.

Sementara, Jawa Timur dengan prioritas wilayah Surabaya Raya dan Malang Raya. Sedangkan, Bali dengan prioritas wilayah Kabupaten Badung dan Kota Denpasar serta sekitarnya. don)

Guna menekan angka penyebaran Covid-1 Pemerintah memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat di sejumlah daerah khususnya di Jawa-Bali PSBB Jawa-Bali ) per tanggal 11-25 Januari 2021. Ini alasan pemerintah

Loading...

Related Post