Hamdan Zoelva: Edarkan Konten FPI Tidak Melanggar Hukum

Hamdan Zoelva: Edarkan Konten FPI Tidak Melanggar Hukum
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva (ist)
Editor : Potan News — Senin, 4 Januari 2021 15:28 WIB
terasjakarta.id

Maklumat Kapolri terkait organisasi masyarakat (ormas) Front Pembela Islam (FPI) masih terus berlanjut. Ormas bentukan Habib Rizieq Shihab itu secara resmi dibubarkan pemerintah. Namun kini tidak berhenti sampai disitu, polisi melarang menyebarkan semua konten yang berhubungan dengan FPI.

Terkait hal itu, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva angkat bicara. Dalam cuitan di media sosial Twitter pribadinya @hamdanzoeolva yang diunggah pada hari Minggu (3/1/2021), dia mengutakan beberapa pandangannya terkait larangan FPI untuk melakukan kegiatan dengan menggunakan simbol atau atribut FPI, dan pemerintah akan menghentikan jika FPI melakukan kegiatan.

"Maknanya, FPI bukan Ormas terlarang seperti PKI, tetapi organisasi yang dinyatakan bubar secara hukum dan dilarang melakukan kegiatan yang menggunakan lambang atau simbol FPI," kata Hamdan dalam cuitannya yang dikutip Senin (4/1/2021).

Menurut dia, FPI berbeda dengan Partai Komunis Indonesia yang merupakan partai terlarang, dan menurut UU 27/1999 (Pasal 107a KUHPidana) menyebarluaskan dan mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme, adalah merupakan tindak pidana yang dapat dipidana.

"Tidak ada ketentuan pidana yang melarang menyebarkan konten FPI karenanya siapa pun yang mengedarkan konten FPI tidak dapat dipidana. Sekali lagi objek larangan adalah kegiatan yang menggunakan simbol atau atribut FPI oleh FPI," ujarnya menegaskan.

Lebih jauh, Hamdan merujuk pada Putusan MK No. 82/PUU-XI/2013, ada tiga jenis Ormas yaitu Ormas berbadan Hukum, Ormas Terdaftar dan Ormas Tidak Terdaftar. Ormas tidak terdaftar tidak mendapat pelayanan pemerintah dalam segala kegiatannya, sedangkan Ormas terdaftar mendapat pelayanan negara.

Menurut dia, UU tidak mewajibkan suatu Ormas harus terdaftar atau harus berbadan hukum. Karena hak berkumpul dan bersyerikat dilindungi konstitusi. Negara hanya dapat melarang kegiatan Ormas jika kegiatannya mengganggu keamanan dan ketertiban umum atau melanggar nilai-nilai agama dan moral.

Selain itu, kata dia, negara juga dapat membatalkan badan hukum suatu Ormas atau mencabut pendaftaran suatu Ormas sehingga tidak berhak mendapat pelayanan dari negara jika melanggar larangan-larangan yang ditentukan UU.

"Negara dapat melarang suatu organisasi jika organisasi itu terbukti merupakan organisasi teroris atau berafiliasi dengan organisasi teroris, atau ternyata organisasi itu adalah organisasi komunis atau organisasi kejahatan," pungkasnya.



Hamdan Zoelva:m Edarkan Konten FPI Tidak Melanggar Hukum

Loading...

Related Post