Advertisement

Kapolri, Polri, dan Kesejahteraan Rakyat

Kapolri, Polri,  dan Kesejahteraan Rakyat
Suryadi, Ketua Dewan Pembina Pusat Studi Komunikasi Kepolisian (Puskompol)
Editor : Donald Anda Menulis — Sabtu, 2 Januari 2021 15:06 WIB
terasjakarta.id


Suryadi

Ketua Dewan Pembina Pusat Studi Komunikasi Kepolisian (Puskompol)

 

Boleh jadi satu atau dua nama bakal calon Kapolri pengganti  Jenderal Pol. Drs. Idham Azis, M.Si  sudah diputuskan Presiden RI, Joko Widodo. Tinggal resminya saja, ia umumkan dan kirim ke DPR RI,  untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan (UKK).

“SIAPA calon Kapolri itu?” seorang teman di ujung telepon bertanya. Teman masa remaja di Bandar Lampung itu, bagian dari “orang-orang penting” di negeri ini. Jimmy namanya. 

Jangan lihat ia dengan sebelah mata hanya lantaran sehari-hari ia seorang pedagang kuliner pemula kecil-kecilan. Siapa pun, dia pasti merupakan bagian dari sekitar 272 juta jiwa rakyat rakyat Indonesia. 

Sama seperti rakyat pada umumnya, ia “orang penting”, karena: Pertama,  rakyat  pemilik daulat tertinggi di negeri  yang memilih demokrasi dalam ruang kehidupan politiknya, sehingga rakyat pula yang menentukan terpilih atau tidaknya seorang Presiden/ Kepala Negara. Lugunya begitu. Kedua,  rakyat butuh jaminan  kepastian hukum, ayoman, dan  keamanan.

Dalam hal memberikan jaminan tegaknya hukum dan rasa aman menjalani hidup kepada warga negara, Negara dan Pemerintah direpresentasikan oleh Polri. Itu semua diatur oleh UU 2 No 2002 tentang Kepolisian. Ini pasti dibuat berlandas pada Konstitusi UUD ’45.

Termaktub dalam UUD ’45, tujuan akhir Negara ini menyejahterakan rakyat. Sejahtera bukan cuma materi, tapi sejahtera lantaran dijaga dan dipelihara oleh:  kepastian hukum,  selalu mendapat jaminan keamanan, dan ayoman dari Polri di setiap aktivitas kehidupannya.    

Dinamika organisasi dan sejarah Polri termasuk pemimpinnya, tak bisa dilepaskan dari ekosistem politik di negeri ini. Terkait itu, saya menjadi antusias menjawab pertanyaan  ”siapa sosok kapolri baru” pengganti Jenderal Idham. Putra Kendari. Sultra ini akan mencapai usia pensiun 58 tahun pada 30 Januari 2020. Keesokan harinya, 1 Februari 2021, ia bukan lagi anggota aktif Polri.

Para Bintang

SETIDAKNYA, menurut amatan penulis, saat ini ada dua kemungkinan sosok yang layak diajukan Presiden  --sesuai hak prerogatif yang diatur oleh UU No. 2 tahun 2002-- untuk menjalani UKK di DPR RI. 

Mereka itu bisa dipandang dari jenjang kepangkatan dan karir serta “track record”. 

Alasannya, Pertama, perwira tinggi berpangkat komisaris jenderal (komjen, bintang tiga) yang kini berada pada jabatan tinggi di Polri atau di luar organisasi Polri. 

Kedua, jika bukan pilihan petama, maka mungkin saja perwira tinggi berpangkat inspektur jenderal (irjen, bintang dua). Saat ini mereka ada pada jabatan strategis. Coba amati apakah dua-tiga pekan sebelum Jenderal Idham sampai pada usia pensiun 58 tahun (30 Januari 2021), mereka dipromosi untuk jabatan yang membuat mereka otomatis menjadi komjen polisi? Hal serupa ini pernah terjadi di era reformasi dan di masa Orde Baru yang absolut sangat tergantung pada Presiden. 

Melihat kenyataan tersebut, adalah pasti bahwa saat ini, Polri memiliki banyak “stock” jenderal bintang tiga dan bintang dua yang layak. Kapasitas mereka terkonfirmasi oleh kriteria untuk diajukan menjalani UKK di DPR. Selanjutnya, DPR akan mengembalikan nama-nama atau nama calon kepada keputusan akhir Presiden. 

Lantaran kriteria sudah baku, pasti dan terang-benderang, saya lebih tertarik membicarakan faktor  lain yang memengaruhi presiden mengirim seorang atau lebih penyandang bintang tiga dan bintang dua, yang layak dikirim ke UKK DPR. Konon, lebih populer bila disebut dalam frasa bahasa asing disebut “fit and proper test”.  

Mereka yang berpangkat komjen itu mulai dari lulusan Akpol tahun 1991 sampai dengan tahun 1987. Dilihat dari jabatan tinggi, mereka kini berada pada posisi kepala badan sampai kepada wakapolri. Selain itu, juga ada yang sedang ditugasi Negara di luar struktur Organisasi Polri yaitu lembaga/ badan setingkat kementerian.

Mereka berada dalam rentang kelahiran mulai dari 1969 sampai 1965, sehingga menyisakan waktu menuju usia pensiun antara tiga dan enam tahun. Ini dapat dibandingkan dengan Idham yang menjadi Kapolri ke-24 di antara rentang 14 bulan menuju usia pensiun 30 Januari 2021. 

Tak main-main, dari segi pendidikan dan intelektualitas, dua di antara mereka  peraih penghargaan Adhimakayasa saat lulus dari taruna Akpol. Bahkan, tiga orang bergelar  doktor. 

Jika pernah menjadi Kapolda dan Kapolres juga dijadikan parameter kemampuan manajerial kepemimpinan Polri, satu sampai tiga kali di antara mereka pernah menjadi Kapolda atau jabatan setara. Pernah pula mereka melalui tugas-tugas mulai dari dunia lalu-lintas, SDM, hukum, pendidikan, intelijen, dan reserse. Bahkan, ada pula yang pernah dipercaya bergabung dengan pasukan perdamaian PBB di Bosnia (eks Yugoslavia) atau menangani persoalan-persoalan kejahatan di tingkat Asia.

Nama-nama mereka yang berpangkat Komjen itu seperti Wakapolri Dr. Gatot Edy Pramono (mantan Kapolda Metro jaya dan Kabareskrim, Akpol 1988A), Drs. Agung Budi Maryoto, M.Si (Akpol 1987, Irwasum, orang ketiga Polri), Dr. Boy Rafli Amar (Akpol 1988A, Kepala BNPT etelah sebelumnya Kapolda Banten, Kapolda Papua, dan Waalemdiklat), Drs. Sigit Listyo Prabowo (Akpol 1991, Kabareskrim), dan Dr. Drs. Rycko Amelza Dahniel, M.Si (peraih Adhimakayasa Akpol 1988B, Kabaintelkam setelah sebelumnya menjadi Kapolda Jateng dan Gubernur Akpol dan STIK-PTIK ).

Selain itu, juga Drs. Agus Andrianto, S.H., M.H (Akpol 1986, Kapolda sumut, kemudian Kabaharkam),  Andap Budi Revianto, S.I.K. (Akpol 1988B, tiga kali kapolda termasuk Kapolda Kepri, kini Irjen Kemenkumham), Dr. Drs. Petrus Reinhard Golose (Akpol 1988A, Kepala BNPT), Komjen Drs. Dharma Pongrengkum (peraih Adhimakayasa sebagai lulusan 1988A, Waka Badan Siber dan Sandi Nasional), dan Drs. Bambang Sunarwibowo, M.Si (Akpol 1988B, Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara).

Berbeda bintang di pundak mereka itu,  mereka yang menyandang bintag dua di pundak juga patut dicermati. Sebut saja Drs. Purwadi Ariyanto, M.Si, kelahiran Jakarta 2 Oktonber 1966 ini, lulusan  Akpol 1988. Dalam karirnya yang banyak dilalui di dunia reserse, mantan wakapolda Metro Jaya ini kini Kapoda Lampung. Ada pula Drs. Dhofiri, M.Si,  peraih Adhimakayasa lulusan Akpol 1989 ini, tiga kali menjadi Kapolda termasuk kini  Kapolda Jabar yang dijabatnya. Juga, Dr. Drs. Muhammad Fadil Imran, lulusan Akpol 1991,  yang kini Kapolda setelah sebelumnya dipercaya menjadi Kapolda Jatim. 

Jadi menjawab siapa Kapolri baru pengganti Jenderal Idham Azis, dengan menyebut bahwa di antara mereka itu ada dalam kubu-kubuan atau geng-gengan di tubuh Polri, jelas spekulasi yang bisa memerosokkan ke dalam ruang subyektivitas amat dalam.

Akan tetapi, menyebut sekadar “itu adalah hak prerogatif Presiden”, juga menjadi seolah buta bahwa hak istimewa itu ada di dalam ruang politik. Dalam hal ini, kemandirian dapat dibaca bukan sebagai sesuatu yang kaku, melainkan “proses peduli pada apa yang berkembang” dalam rangka menuju keputusan akhir Presiden. 

Itulah realitas Pemerintahan koalisi. Namun, itu harus dipertanggungjawabkan secara mandiri oleh Presiden. Akhir-akhir ini Kita sering mendengar ungkapan latin yang berbunyi “Salus Populi Suprema Lex Esto” yang  diartikan  “hendaknya kesejahteraan rakyat menjadi hukum tertinggi” (‘Proverbia Latina’, 2006: 237).  

Sejahtera itu, tulis Setiyono, secara umum mengacu kepada “well being” atau kehidupan yang baik. Kaitannya dengan kenyamanan, kesehatan, kemakmuran, keamanan, ketertiban, dan rasa percaya diri menempuh kehidupan (‘Model desain Negara Kesejahteraan, 2018: 32). 

Polri berperan sangat strategis selama perjalanan “setiap Jimmy” Indonesia  menuju sejahtera itu.***

 

Boleh jadi satu atau dua nama bakal calon Kapolri pengganti Jenderal Pol. Drs. Idham Azis M.Si sudah diputuskan Presiden RI Joko Widodo. Tinggal resminya saja ia umumkan dan kirim ke DPR RI untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan (UKK).

Loading...

Related Post