Setelah Maklumat Kapolri, Polisi Nyatakan Siap Antisipasi FPI Gaya Baru

Setelah Maklumat Kapolri, Polisi Nyatakan Siap Antisipasi FPI Gaya Baru
Kabaharkam Polri, Komjen Agus Andrianto (tribunnews.com)
Editor : Donald Berita Anda — Jumat, 1 Januari 2021 16:08 WIB
terasjakarta.id


Setelah Kapolri Jenderal Idham Azis mengeluarkan Maklumat Nomor Mak/1/I/2021 tentang Kepatuhan Terhadap Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam (FPI), Polri menyatakan siap menangani kemungkinan muncul organisasi lain yang lebih berbahaya setelah Front Pembela Islam (FPI) dilarang. Polri juga menegaskan tidak akan tinggal diam.

Hal ini menyusul dideklarsikannya  Front Persatuan Islam oleh sejumlah eks pentolan FPI pada Rabu (30/12/2020) yang disampaikan lewat rilis pers tertulis oleh Munarman,  mantan sekretaris FPI.

 

Menurut Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam) Polri, Komjen Agus Andrianto, semua aparat yang mempunyai kaitan dengan unsur keamanan memiliki tanggung jawab untuk melakukan langkah-langkah antisipasi.

"Kita sebagai aparat negara tentunya harus segera melakukan langkah-langkah termasuk langkah-langkah antisipasi perkembangan dinamika situasi di lapangan," kata Agus dalam keterangan tertulis Jumat (1/1/2021).

Sementara itu, terkait pelanggaran hukum yang dilakukan anggota FPI, Agus mencatat ada sedikitnya 94 kasus laporan polisi yang sudah ditangani dimana ada 199 tersangka yang melibatkan anggota FPI, dan ada 35 anggota FPI yang terlibat organisasi teroris.

Merujuk pada video orasi pimpinan yang disebut Imam Besar FPI,  Rizieq Syihab,  terdengar jelas pernyataan kesiapan FPI melawan setiap yang dianggap musuh dengan apa saja, baik itu senjata api, amunisi, maupun bahan peledak.

"Artinya bahwa kalau mereka punya senjata api, punya amunisi, punya bahan peledak, terus kita mau diam saja? Mau jadi apa negara ini kalau kita diam?,” ujarnya.

Sebelumnya, Kapolri mengeluarkan maklumat larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut Front Pembela Islam (FPI) dalam Maklumat bernomor Mak/1/I/2021, Jumat (1/1/2021).

Dalam maklumat Kapolri itu, Kapolri menekankan masyarakat supaya tidak memfasilitasi kegiatan FPI maupun menggunakan simbol dan atribut FPI.

"Masyarakat tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam mendukung dan memfasilitasi kegiatan serta menggunakan simbol dan atribut FPI," kata Idham Azis dalam maklumat itu.

Dan apabila ditemukan perbuatan yang bertentangan dengan maklumat ini, maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ataupun diskresi Kepolisian.

Maklumat Kapolri dikeluarkan berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Mendagri, Menkum HAM, Menkominfo, Jaksa Agung Kapolri, dan Kepala BNPT Nomor 220-4780 Tahun 2020; M.HH 14.HH.05.05 Tahun 2020; 690 Tahun 2020; 264 Tahun 2020; KB/3/XII/2020; 320 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam. 

Kapolri terkait FPI:

  1. Masyarakat tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam mendukung dan memfasilitasi kegiatan serta menggunakan simbol dan atribut FPI.
  2. Masyarakat segera melaporkan kepada aparat yang berwenang apabila menemukan kegiatan, simbol, dan atribut FPI serta tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum.
  3. Mengedepankan Satpol PP dengan didukung sepenuhnya oleh TNI–POLRI untuk melakukan penertiban di lokasi-lokasi yang terpasang spanduk/banner, atribut, pamflet, dan hal lainnya terkait FPI.
  4. Masyarakat tidak mengakses, mengunggah, dan menyebarluaskan konten terkait FPI baik melalui website maupun media sosial. (don)

 

Polri menyatakan siap menangani kemungkinan muncul organisasi lain yang lebih berbahaya setelah Front Pembela Islam (FPI) dilarang. Polri juga menegaskan tidak akan tinggal diam.

Loading...

Related Post