Pemerintah Tolak Bentuk TGPF Tewasnya 6 Lakskar FPI, Jubir Habib Rizieq: Kami Tak Puas Kinerja Komnas HAM

Pemerintah Tolak Bentuk TGPF Tewasnya 6 Lakskar FPI, Jubir Habib Rizieq: Kami Tak Puas  Kinerja Komnas HAM
Menko Polhukam Mahfud MD (Jabar.poskota.co.id).
Editor : Donald Berita Anda — Senin, 28 Desember 2020 21:26 WIB
terasjakarta.id


Desakan berbagai pihak agar pemerintah membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kasus penembakan enam anak buah Habib Rizieq yang tergabung dalam  laskar Front Pembela Islam (FPI) ditolak pemerintah.

 

Melalui Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, pemerintah  menegaskan tak akan membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kasus tewasnya enam orang laskar FPI beberapa waktu lalu.

"Pemerintah memang tidak akan membentuk TGPF tentang itu. Karena apa? Menurut hukum, pelanggaran HAM seperti itu, menurut UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, itu urusan Komnas HAM," kata Mahfud seperti dikutip dari kanal YouTube Dewan Pakar KAHMI Official, Jakarta, Senin (28/12).
Menurut Mahfud,  pemerintah lebih memercayakan proses investigasi kasus tewasnya enam laskar FPI kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
Oleh karena itu, dia mendorong Komnas HAM bekerja semaksimal mungkin mengusut kasus ini.
Mahfud  mempersilakan Komnas HAM mengumumkan hasil investigasi mereka. Pemerintah pun akan mengikuti apapun temuan Komnas HAM nanti.

"Saya sudah ketemu dengan Komnas HAM. Sehingga kita katakan ayo Komnas HAM, Anda bekerja apa saja, silakan selidiki, kami tidak akan mempengaruhi, tidak akan intervensi. Nanti kita 'follow up'. Kalau Anda perlu pengawalan dari polisi, kami bantu, begitu," kata Mahfud.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini juga menegaskan bahwa pemerintah tidak tinggal diam ketika proses investigasi Komnas HAM menyatakan terdapat pelanggaran dalam kasus tewasnya enam laskar FPI itu.

"Tewasnya enam laskar itu kita akan selesaikan. Kalau itu ada pelanggaran HAM dari polisi, kami akan selesaikan. Tapi, pemerintah memang tidak akan bentuk TGPF," tegas Mahfud.

 

Jubir Habib Rizieq Tak Puas

Smentara itu, Juru Bicara Habib Rizieq Shihab, Abdul Chair Ramadhan angkat bicara terkait hasil investigasi sementara Komnas HAM terhadap insiden tewasnya enam Laskar FPI.

Direktur Habib Rizieq Shihab (HRS) Center itu mengharapkan Komnas HAM tidak tersandera kepentingan apa pun dalam melakukan investigasi.

"HRS Center mendukung penuh upaya yang dilakukan oleh Komnas HAM. Sepanjang dilakukan dengan dasar kebenaran tanpa ada tekanan, pengaruh dan intervensi dari pihak mana pun," kata Abdul, Selasa (28/12).

Abdul menilai hasil investigasi Komnas HAM saat ini belum cukup. Dia mendorong Komnas HAM meningkatkan perkara tersebut lebih jauh lagi.

"Dalam hal penembakan maut dan adanya petunjuk dugaan penyiksaan sebagian besar tubuh anggota laskar pengawal HRS, Komnas HAM harus mampu mengungkap aktor intelektual dan motifnya.

Di sini tentu harus pula diungkap hubungan kausalitas," jelas dia.

Abdul juga menganggap publik perlu mendapatkan keterangan yang jelas tentang keadaan yang sebenarnya terjadi di dalam mobil dengan peristiwa penembakan. Sebab, polisi mengklaim adanya penyerangan dan upaya perebutan pistol oleh anggota FPI.

"Apakah hal tersebut benar adanya? Lalu bagaimana dengan tanda tanda bekas penyiksaan? Di sini klaim Polda Metro Jaya dipertanyakan publik," kata Abdul.

Lebih lanjut kata Abdul, Komnas HAM juga harus mampu mengupayakan terselenggaranya peradilan HAM. Hal itu untuk mewujudkan kepastian hukum yang adil.

"Menyangkut klaim pembelaan terpaksa dari pihak kepolisian harus dibuktikan di pengadilan HAM. Apakah terpenuhi atau tidak syarat-syarat pembelaan terpaksa dan atau pembelaan terpaksa yang melampui batas sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 49 Ayat 1 dan Ayat 2 KUHP," jelas dia

Seperti diketahui,  Komnas HAM pada Selasa siang sudah mengadakan konferensi pers mengenai penyelidikan kasus itu. Komnas HAM menyebut telah menemukan 7 proyektil peluru dan 4 selongsong di sekitar lokasi kejadian. Namun Komnas HAM saat ini belum memberikan kesimpulan apapun.

"Saya menambahkan saja detail-detail. Yang pertama proyektil jumlahnya 7, tapi 1 kami tidak terlalu yakin. Jadi dari 7 itu, kami 1 tidak terlalu yakin. Jadi yang yakin 6, yang 1 kita nggak yakin," kata Ketua Penyelidikan Komnas HAM Choirul Anam dalam konferensi pers di kantor Komnas HAM.

Seperti diketahui dalam menginvestigasi insiden antara polisi dan laskar FPI itu, Komnas HAM memeriksa sejumlah pihak. Sejumlah pihak yang diperiksa, yakni saksi dari FPI, polisi yang bertugas saat kejadian, hingga ahli.

Insiden antara polisi dan laskar FPI di Tol Jakarta-Cikampek Km 50 terjadi pada 7 Desember 2020. Kejadian bermula saat aparat melakukan penyelidikan terhadap pengikut Habib Rizieq Shihab di Tol Jakarta-Cikampek. Dalam peristiwa tersebut, 6 laskar FPI tewas. (Don)

 

Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan pemerintah tak akan membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kasus tewasnya enam orang laskar FPI beberapa waktu lalu. Pemerintah menyerahkan kasus itu kep

Loading...

Related Post