“Ini Politik Bung!”, Politik Yang Membelenggu

“Ini Politik Bung!”, Politik Yang Membelenggu
Pemerhati Komunikasi Politik Helsi Dinafitri
Editor : Donald Anda Menulis — Minggu, 27 Desember 2020 00:34 WIB
terasjakarta.id


Helsi Dinafitri

Pemerhati Komunikasi Politik

Politik adalah hulu segala ilmu. Jika hulunya sehat maka aliran sungai membawa berkah bagi cabang-cabang ilmu kehidupan di hilir. Jika hulunya tercemar, air yang mengalir ke hilir akan membawa kutuk.

MELANJUTKAN peringatan Plato itu, Yudi Latif menulis, "Celakanya, sepanjang sejarah Indonesia, hulu politik tersebut lah yang tercemar” (Yang Laju dan Yang Layu, 2016: 199).

Pergantian atau perombakan Kabinet adalah hal yang biasa. Perombakan Kabinet Indonesia Maju (KIM) baru saja dilakukan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi). Adalah Hak prerogatif presiden untuk menentukan siapa yang bakal duduk dalam kabinetnya. Ia bebas menentukan pilihannya, tapi tentu saja orang-orang yang dipilihnya memang pantas. Pantas, artinya bukan cuma kapasitas dan kualitas, tapi juga attitude dan bermoral dalam bekerja untuk kemajuan rakyat yang telah memilih presidennya. Sayangnya, saya harus  menulis kata “sayangnya”. Sebab, pada kenyataannya harapan ini, barangkali untuk sebagian orang adalah sudah bukan harapan melainkan layaknya makanan permen karet yang sudah tak ada rasanya tapi terus saja dikunyah. Lantas, pilih dibuang atau ditelan saja. Dibuang kalau sembarang buang, akan menggangu lingkungan. Jika ditelan bukan saja tak ada manfaat bagi tubuh, tapi sangat mungkin malah mengganggu.

Kebebasan itu ada batasnya. Nyatanya, kebebasan memilih person kabinet itu banyak sekali pembatas sehingga membelenggu. Presiden bukan lagi tak bebas, melainkan terbelenggu oleh situasi kondisi politik Indonesia saat ini, ketika partai politik sangat berambisi mendapatkan porsi kursi jabatan tanpa rakyat bisa paham sebagus apa person yang dipilih itu. Jokowi punya kebiasaan “memamerkan” pilihannya sehari-dua hari sebelum melantik menterinya.  

Apa yang harus dikatakan oleh partai ketika menterinya ternyata di kemudian hari menjadi pesakitan korupsi? Tak ada korupsi yang tak direncanakan, maka bukan suatu kebetulan ketika kali ini yang tersambar adalah Gerindra dan PDIP yang masing-masing berada pada posisi  bergengsi sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan (Men-KP) dan Menteri Sosial (Mensos).

Siapa yang berhak memberi sanksi terhadap partai-partai ini? Bagaimana pertanggungjawaban partai-partai ini pada rakyat dan pada pemilihnya? Tak jelas dan juga tak bisa diserahkan begitu saja kepada masyarakat bahwa nanti akan terbukti pada Pemilu berikut apakah rakyat akan menghukum dengan cara tidak memilih kader Parpol tersebut. Yang kini terjadi malah jatah kursinya tetap eksis, cuma  ganti orang saja atau bertukar ke kursi selevel dengan portofolio yang beda. That’s all. Atau harus menunggu Pemilu mendatang ketika orang yang kecewa beralih ke partai lain, partai yang nyatanya juga menterinya pernah masuk jadi pesakitan KPK? 

Walah-walah, ibarat pindah kandang saja, dari kandang garong ke sarang penyamun.  Juga, entah berapa partai lagi yang bakal mempersembahkan kadernya jadi pesakitan KPK ketika Pemilu itu datang di tahun 2024.  Bahkan, dalam contoh yang lain, dalam waktu dekat ini akan dapat dilihat bagaimana dengan kader Parpol yang terpilih dalam Pilkada ( Desember 2020), kemudian dilantik menjadi kepala dan wakil kepala daerah.

Jadi, dalam konteks kabinet, apa sesungguhnya yang dimaksud dengan “ini adalah hak prerogatif Presiden”?.  Prerogatif itu diberikan kepada kebebasan dan kemandirian Presiden. Sungguh menjadi tidak jelas maksudnya. Bebas mandiri dari apa dan dari siapa? Kiranya Presiden yang mulanya yakin lebih bebas berbuat banyak di periode kedua, malahan menjadi mundur teratur saking banyaknya pertimbangan yang Ia masukkan. Ia bukan lagi mempertimbangkan baik-buruknya seorang calon bagi tugas mencapai cita-cita adil sejahtera, melainkan mempertimbangkan hal-hal di luar itu sehingga membuatnya terbelenggu.   

Sebagai sebuah penjelasan kepada publik, misalnya, bagaimana Presiden bisa menjelaskan seputar menteri berkinerja baik di kabinet sebelumnya, lantas dilepas. Kemudian, digantikan dengan menteri  pengganti yang nyatanya kemudian menjadi pesakitan KPK.  Hal ini bisa dilihat pada fakta Edhy Prabowo yang menggantikan Susi Pujiastuti sebagai Men-KP yang kinerjanya cukup fenomenal dan dihormati dunia.  Bagaimana menjelaskan hal ini? Tidak bisa Parpol dan Presiden bersilepas tangan, bahwa sampai ketika dipilih rekam jejaknya bagus, dan selanjutnya “terserah Anda” . Ada sebuah mekanisme kontrol yang managable yang berujung pada sebuah pertanggungjawaban konkret oleh Presiden dan Parpol si penyedia sumber daya manusia (SDM) politisi.   

Ketika sebelum memilih menteri-menteri di periode kedua masa kepresidenannya, Presiden Jokowi menegaskan bahwa menteri-menterinya adalah yang mampu bekerja sama. Akan tetapi, fakta berbicara lain. Dua di antaranya menjadi pesakitan KPK. Tidak bisa itu adalah perbuatan oknum, karena hal ini menyangkut sebuah “sistem lingkungan”. Lingkungan itu “membiarkan”, “memelihara”, atau otomatically mampu mengontrol dimulai sejak dari perencanaan dibuat. 

Konsep “mampu bekerja sama” dapat diterjemahkan publik sebagai konsep “Tahu dirilah jangan ganggu kepentingan saya”. Inilah yang antara lain membuat Presiden terbaca sebagai orang yang terbelenggu oleh kekuatan-kekuatan partai, yang sesungguhnya tidak kuat-kuat amat karakter dan ideologinya yang banyak yang siap tergerus oleh dominasi orientasi yang tak sejalan dengan tujuan “adanya Pemerintah bagi rakyat”. Bukankah sepanjang kiprah Pemerintah adalah demi menyejahterakan rakyat?

Menteri menteri yang berkinerja baik dan terlempar keluar itu, sebut saja antara lain Susi Pudjiastuti, juga mantan menteri ESDM Ignatius Jonan, sudah  menunjukkan “bahasa” yang sangat jelas dalam kinerjanya:   "Saya bekerja untuk rakyat, bukan untuk partai atau untuk kelompok." Masyarakat awam berupaya sendiri menjelaskan maknanya dalam bahasa mereka yang sederhana, “Ini Politik Bung". Artinya, rakyat sengaja dibuat mencari tahu sendiri makna di dalam komunikasi politik seorang Presiden; memahami sendiri apa hambatan yang dihadapi oleh seorang Presiden yang pada posisinya menggunakan hak Prerogatif.  

Adagium “Ini Politik Bung!” bukanlah sebuah pendidikan politik yang baik. Hasilnya, sebagian  anak muda milenial jadi mual politik lalu gampang dihasut oleh para damegog yang menggunakan simbol-simbol  agama yang bikin orang melambung ke dunia fatamorgana berkat retorika, plus aksi-aksi perlawanan yang konsisten bertahun-tahun dilakukan dan bersedia pasang badan untuk itu.   

Retorika Frontal

KINI, bahkan belenggu Presiden bertambah satu lagi yang ia kreasikan sendiri yaitu, upaya rekonsiliasi bangsa yg terpecah. Bangsa terpecah belah oleh retorika politik frontal menegasikan satu kelompok dari yang lainnya ketika berlangsung Kampanye Pilpres 2014, 2019 dan juga Pilkada DKI 2017. Gubernur DKI Jakarta, Anies R Baswedan, sampai hari ini tetap tak mampu menyatukan dua kelompok yang terbelah di masa kampanye Pilkada DKI yang ia menangi. Jakarta terbelah, belum lagi daerah-daerah lainnya sebagai dampak kampanye menggunakan politik identitas saat Pemilu dan Pilkada tersebut. 

Kini, kabinet memiliki lengkap duet pesaing Jokowi-Ma’ruf Amin (MA), yaitu Prbowo Subianto-Sandiaga Uno. Sebelumnya, Jokowi merangkul MA. Pada Pilkada DKI 2017, MA adalah Ketua MUI yang membenarkan bahwa cagub Basuki Tjahaja Purnama (BTP) –terkait mengutip surah Al Maidah ayat 51 dengan cara yang kemudian menjadi kontroversial--, telah melakukan penistaan terhadap agama. Nyatanya, langkah-langkah merangkul MA, juga Prabowo Subianto tidak juga membuat bangsa ini sembuh dari luka-luka Pilkada DKI dan Pilpres. 

Bahkan, sebaliknya, sebagian bangsa kian mudah saja dihasut oleh demagog berjubah agama dengan retorika perlawanan, menyerang Pemerintah. Kini, masuk juga Sandiaga Uno. Sudah tentu, masuknya Sandi tidaklah lagi dimaksudkan untuk menyatukan dua kelompok yang terbelah di negeri ini. Karena sebelumnyanya saja, dengan merangkul Prabowo, keterbelahan tetap eksis, untuk tak hendak mengatakan tak ada manfaatnya.  

Masuknya Prabowo, juga Sandi, malahan dapat dianggap sebagai cara jitu (yang nyatanya tidak jitu) dalam upaya rekonsiliasi. Sebaliknya, demagog berjubah agama kian mendapat tempat dan kian dipuja, karena pentolan mereka sudah masuk dalam jajaran kabinet, di bawah pengaruh Jokowi, Presiden yang tidak pernah berprestasi di mata mereka.

Bahasa lain yg disampaikan ke publik dari cara Presiden memilih menteri adalah, bahwa kekuasaan Presiden bukanlah jalan masuk bagi upaya mewujudkan cita-cita Indonesia yan adil dan sejahtera. Karena sesungguhnya, gurita kekuatan Parpol jauh lebih berkuasa daripada kekuasaan Presiden itu sendiri. Presiden hanya lima tahunan. Syukur-syukur terpilih lagi jadi 10 tahun. Sedangkan partai terus berkiprah. Inikah koalisi? Presiden  hendaklah dibaca sebagai sebuah harapan, bukan sebaliknya. 

Sebuah realitas terus-menerus mewujud bahwa Parpol sampai saat ini telah mampu mematrikan diri sebagai sumber besar kader pemimpin bangsa, baik di eksekutif maupun legislatif. Sayangnya, Parpol tak pernah bertanggungjawab atas kader-kader pilihannya yang menjadi pesakitan KPK, kecuali sebatas memecat kader atau berupaya memberikan bantuan hukum untuk kasusnya. Bahkan, jika mungkin, regulasi-regulasi pun sebisanya dimainkan juga. 

Adagium “Ini Politik Bung!” bisa dipahami oleh awam. Namun, dengan caranya sendiri. Sebagian mereka bahkan menempuh cara-cara perlawanan “nan sumbang” termasuk dengan memelihara semangat berjuang di bawah panji-panji eksklusif yang menegasikan orang di luarnya, sambil pada saat yang sama  mengkamuflase diri sebagai orang yang paling nomor satu menerima Pancasila, UUD ’45, NKRI dan keberagaman. Padahal, pada sikap-sikap yang setidaknya dinyatakan secara verbal menunjukkan hal yang berbeda. 

Politisi cuma bisa ikut-ikutan menghantam kelompok ini tanpa melakukan upaya pertanggungjawaban atas semua yang sudah dilakukannya, kecuali sebatas tunggu di Pemilu mendatang. Padahal, kita tahu biaya politik yang mahal tetap tak terpecahkan.

Tugas Negara, melalui mekanisme yang ada termasuk penganggaran oleh Negara, bukan membinasakan Parpol, tapi membina dan membenahi Parpol.  Pada mekanisme ini, hendaklah dipahami benar bahwa salah satu di antaranya  bertujuan menutup rapat-rapat “pintu kejahatan” bagi kader dan Parpol untuk memeroleh keuntungan bersifat materi dari Negara. Masih banyak orang yang tak cuma pintar dan lihai, tapi baik dan berintegritas sehingga mampu melawan kehendak jahat berselingkuh mengerogoti  kekayaan Negara. Sebab, kaderisasi Parpol itu bukan membuka jalan untuk “berselingkuh” memperkaya diri sendiri atau orang dan pihak lain atau kelompok.  Pandemi politik ini haruslah dijawab oleh Negara   juga oleh Parpol. ***

 

 

Politik adalah hulu segala ilmu. Jika hulunya sehat maka aliran sungai membawa berkah bagi cabang-cabang ilmu kehidupan di hilir. Jika hulunya tercemar air yang mengalir ke hilir akan membawa kutuk.

Loading...

Related Post