Mahfud MD Minta Ridwan Kamil Jangan Panik Kalau Dipanggil Polisi, Berikut Kronologis Persetruan Keduanya

Mahfud MD Minta Ridwan Kamil Jangan Panik Kalau Dipanggil Polisi, Berikut Kronologis Persetruan Keduanya
Ridwan Kamil (kiri) Mahfud MD (kanan) (Merdeka.com)
Editor : Donald Berita Anda — Kamis, 17 Desember 2020 15:09 WIB
terasjakarta.id

Perseteruan antara Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan  Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD terus berlanjut.

Kali ini tanggapan datang dari Mahfud MD. Ia berpesan kepada  Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk tidak panik karena harus memberikan keterangan kepada pihak kepolisian terkait kerumunan massa acara Habib Rizieq Shihab.

Ia meyakini kalau kepala daerah yang dipanggil polisi tidak bersalah.

Pernyataan Mahfud ini menaggapi permintaan Kang Emil, sapaan Ridwan Kamil yang meminta agar Mahfud turut memberikan keterangan kepada pihak kepolisian terkait kerumunan yang timbul dari acara Rizieq beberapa waktu lalu. Emil menganggap kerumunan massa yang tercipta di beberapa daerah itu bersumber dari perizinan Mahfud.

"Saya ingin katakan, kalau seorang pejabat atau siapapun dipanggil oleh polisi itu enggak usah panik, karena dipanggil itu ada bermacam-macam, satu karena ingin diperiksa, dua karena dimintai keterangan," kata Mahfud dalam sebuah acara yang diunggah akun YouTube Kemenko Polhukam, Kamis (17/12).

Sekadar mencontohkan, Mahfud pun menceritakan pengalamannya saat dimintai keterangan berkali-kali ketika masih menjabat sebagai ketua Mahkamah Konstitusi (MK). Menurutnya dipanggil pihak kepolisian untuk dimintai keterangan itu merupakan hal yang lazim.

Karena itu, ia mengingatkan bahwasanya ketika Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Emil dipanggil pihak kepolisian jangan sampai malah membuat kehebohan. Mahfud meyakini kalau kepala daerah tidak akan tersandung hukum pidana.

"Saya yakin seyakinnya enggak akan ada masalah hukum pidana terhadap pak Anies terhadap pak Emil dan ini pun cuma diminta keterangan saja, anda saat itu ada di mana, anda mendengar enggak ada ini, menurut informasi yang masuk ada berapa, apakah mereka minta izin, nah gitu," jelasnya.

Lebih lanjut, Mahfud juga meminta untuk tidak berpikir kalau dimintai keterangan itu berarti akan diproses pidana. Ia memastikan pemanggilan polisi untuk Emil itu hanya sekedar diminta keterangan saja.

"Kalau dipanggil ya datang saja, saya juga enggak dipanggil minta diperiksa dulu pas ketua MK dulu. Dipanggil kok merasa dipindana, ndak gitu. Itu proses hukum biasa."

 

Perseteruan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil  dengan Menkopolhukam Mahfud MD soal kasus kerumunan massa yang diakibatkan oleh Habib Rizieq Shihab.

Pertikaian keduanya bahkan merembet ke media sosial.

Kronologinya berawal ketika Ridwan Kamil menyeret nama Menko Polhukam Mahfud MD usai memberikan keterangan terkait kasus Megamendung di Mapolda Jawa Barat, Rabu (16/12/2020).

Usai diperiksa, Emil memberikan keterangannya di hadapan media. Emil merasa tidak adil dengan pemeriksaan dirinya.

 

Pasalnya kata Emil, tidak semua pihak yang terkait diperiksa. Emil menyebut, kerumunan kegiatan Rizieq Shihab diawali dengan adanya pernyataan Mahfud MD yang memberikan izin kepada masyarakat untuk menjemput Rizieq sepulangnnya dari Arab Saudi.

"Pak Mahfud yang mengatakan penjemputan HRS itu diizinkan, di situlah menjadi tafsir dari ribuan orang yang datang ke bandara selama tertib dan damai boleh maka terjadi kerumunan luar biasa. Sehingga ada tafsir ini seolah ada diskresi dari Pak Mahfud kepada PSBB di Jakarta dan PSBB di Jabar dan lain sebagainya," kata Emil, di Gedung Ditreskrimum Polda Jabar, Rabu.

Menanggapi desakan Ridwan Kamil, Mahfud MD akhirnya bersuara dan menyatakan diri siap bertanggung jawab atas kasus tersebut.

"Siap, Kang RK. Saya bertanggungjawab. Saya yang umumkan HRS diizinkan pulang ke Indonesia karena dia punya hak hukum untuk pulang. Saya juga yang mengumumkan HRS boleh dijemput asal tertib dan tak melanggar protokol kesehatan. Saya juga yang minta HRS diantar sampai ke Petamburan," ungkap Mahfud MD melalui akun Twitternya, Rabu (17/12/2020).

Menurut Mahfud, pemerintah telah mengambil keputusan yang berkaitan dengan kepulangan Habib Rizieq Shihab.

"Diskresi pemerintah diberikan untuk penjemputan, pengamanan, dan pengantaran dari bandara sampai ke Petamburan," kata Mahfud.

meski begitu, tambah Mahfud, kerumunan massa yang terjadi malam harinya serta kerumunan susulan lainnya sudah di luar keputusan tersebut.

"Itu sudah berjalan tertib sampai HRS benar-benar tiba di Petamburan sore. Tapi acara pada malam dan hari-hari berikutnya yang menimbulkan ketumunan orang sudah di luar diskresi yang saya umumkan," urainya.

Kicauan Mahfud itu langsung disambar oleh Ridwan Kamil yang menilai pemerintah pusat dan daerah seharusnya bersama-sama memikul tanggung jawab atas kerumunan massa yang terjadi.

Bukan justru melemparkan tanggung jawab tersebut kepada kepala daerah setempat saja.

"Siap pak Mahfud. Pusat daerah harus sama-sama memikul tanggung jawab. Mengapa kepala daerah terus yang harus dimintai tanggung jawab. Mohon maaf jika tidak berkenan," ungkap Ridwan Kamil.

Atas kegaduhan tersebut, Ridwan berpesan kepada semua pihak untuk bahu-membahu dalam mengatasi pandemi corona.

"Pesan saya utk HRS & para pemimpin masy, keberhasilan atasi covid ini hrs dua arah, tdk semata pemerintah. Ayo produktif tapi taat prokes. Kasihan nakes tni polri. Harus ada ketaatan. "Ati’ullaha wa ati’ur rasula wa ulil amri minkum"-Taatlah kepadaNya, rasul & pemimpin diantaramu," tulisnya seperti dilansor suara.com. (don)



Menko Polhukam Mahfud MD Meminta Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk tidak panik karena dipanggil polisi terkait kerumumam massa Habib Rizieq Shihab.

Loading...

Related Post