Ada Celah Perda APBD-P DKI Jakarta Tahun Anggaran 2020 Dapat Digugat

Ada Celah Perda APBD-P DKI Jakarta Tahun Anggaran 2020 Dapat Digugat
Gedung Balai Kota DKI Jakarta (ist)
Editor : Potan Anda Menulis — Rabu, 16 Desember 2020 09:37 WIB
terasjakarta.id
Adanya celah Perda APBD-P DKI Jakarta Tahun Anggaran 2020 dapat digugat karena diawali dari Pembahasan bersama Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) antara DPRD dan pemprov DKI Jakarta yang baru dimulai pada tanggal 20-21 Oktober 2020 di Hotel Grand Cempaka, Jalan Raya Puncak Bogor, Jawa Barat. 

Selain itu kesepakatan bersama DPRD DKI Jakarta dan Gubernur Anies Bawesdan tentang nilai plafon sebesar Rp 63,3 triliun, baru diputuskan dalam rapat paripurna penandatanganan MoU dokumen KUA-PPAS APBD-P tahun anggaran 2020 pada tanggal 2 Nopember tahun 2020. Lalu Anies Bawesdan menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD tahun anggaran 2020 dalam Rapar Paripurna DPRD DKI Jakarta tanggal 3 Nopember 2020. 

Kemudian pembahasan diteruskan dan pengesahan Peraturan Daerah (Perda) APBD-P dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta pada  tanggal 16 Nopember 2020. RAPBD-P tersebut disahkan dengan nilai Rp 63.232.806.186.085 termasuk dana pinjaman program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang telah diterima Pemprov DKI Jakarta sebesar Rp 3,26 triliun dari pemerintah pusat. 

Keterlambatan pembahasan rancangan perubahan KUA-PPAS sangat fatal lantaran baru dimulai pada tanggal 20-21 Oktober 2020. Sedangkan batas waktu persetujuan bersama Gubernur Anies Bawesdan dan DPRD DKI Jakarta tentang Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) harus sudah tercapai paling lambat pada tanggal 30 September 2020.

Karena telah kadarluarsa maka Pemprov DKI Jakarta tidak boleh melakukan perubahan APBD untuk tahun anggaran 2020. Seharusnya Anies hanya melanjutkan dan melaksanakan pengeluaran yang dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan (APBD 2020).  

Atas kesalahan fatal ini, maka dapat diketahui bahwa ada jalan untuk melakukan gugatan atas masalah tersebut. Masyarakat dapat melakukan gugatan tentang kadaluarsa dari proses dimulainya pembahasan perubahan APBD tahun anggaran 2020. 

Namun yang jadi soal adalah; Siapa yang melanggar?  Untuk apa digugat? Siapa yang dirugikan? Siapa yang berhak mengugat? Kemana gugatan diajukan?  Pertanyaan ini adalah sebagai gambaran untuk melihat celah gugatan dari masalah ini. 

Untuk mengetahui siapa yang melakukan kesalahan, maka harus dilihat dari awal mulai proses pembahasan perubahan KUA-PPAS dilakukan. Dalam hal ini bila Gubernur DKI Jakarta Anies Bawesdan yang melakukan keterlambatan pengajuan KUA-PPAS, maka kesalahan terletak pada Anies Bawesdan. 

Namun bila DPRD yang melakukan keterlambat membahas perubahan KUA-PPAS, maka masalahnya ada pada DPRD DKI Jakarta. Apabila kealpaan itu dilakukan bersama-sama, maka Gubernur Anies dan DPRD DKI Jakarta lah yang menjadi sumber masalahnya.

Akan tetapi bila telah diketahui terjadi kesalahan pelanggaran peraturan perundang-undangan namun pembahasan tetap dilanjutkan bahkan hingga terbit Peraturan Daerah APBD-P tahun anggaran 2020, maka dapat dikatakan bahwa, Gubenur Anies Bawesdan dan DPRD DKI Jakarta serta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia, secara bersama-sama melakukan kesalahan pelanggaran peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, maka ada celah bagi masyarakat melakukan gugatan baik Perda APBD-P tahun anggaran 2020 dan/atau Pergub tentang Penjabaran APBD-P tersebut. Langkah ini dapat bertujuan agar pemerintah patuh menjalankan pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Disamping itu, juga sebagai pembelajaran dan efek jera kepada DPRD, dan Gubernur Anies serta Mendagri agar tidak mengulangi kesalahan serupa dalam pembahasan, baik perubahan APBD atau APBD DKI Jakarta lainnya. 

Akibat keterlambatan pembahasan perubahan APBD tahun anggaran 2020 maka dapat berdampak merugikan masyarakat. Sebab disamping dapat mengurangi kwalitas hasil pembasan dan program kegiatan pemprov DKI Jakarta, juga dapat berakibat tertundanya program kegiatan permprov DKI Jakarta pada masyarakat.

Agar kesalahan ini tidak kembali terulang, maka sebaiknya masyarakat yang khususnya berdomisili di DKI Jakarta dapat melakukan gugatan atas terbitnya Peraturan Daerah APBD-P tahun anggaran 2020.  

Gugatan dapat disampaikan kepada Mahkamah Agung (MA) untuk hal permemintaan pembatalan Perda APBD-P tahun anggaran 2020. Atau gugatan dapat diajukan pada Pengadilan Umum atau Pengadian Tata Usaha Negara (PTUN). Meskipun ada jalan untuk dapat melakukan gugatan, tetapi akan sangat berat bagi masyarakat untuk melawan pemerintah, walaupun peluang memenangkan gugatan atas kadarluasa pembahas perubahan APBD tahun anggaran 2020 ini tetap ada.  

Benar bahwa apabila gugatan pembatan Perda APBD-P tahun anggaran 2020 dikabulkan, maka akan berdampak buruk bagi Pemprov DKI Jakarta, yaitu tak ada lagi payung hukum untuk pengunaan dana bantuan pemerintah pusat PEN sebesar Rp 3,26 Triliun. Tetapi wajib diketahui bahwa  Gubenur Anies Bawesdan dan DPRD DKI Jakarta serta Mendagri harus taat melaksakan peraturan perundang-undangan, bukan malah memberi contoh kepada masyarakat melanggar aturan. Sejatinya harus ada keadilan, yaitu berupa sanksi bagi siapapun baik masyarakat atau pemerintah  yang dengan secara nyata-nyata melanggar peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana diketahui bahwa aturan penyusunan perubahan APBD telah jelas dan dapat dilihat pada pasal 317 ayat (1), (2), dan ayat (3) dalam UU N0 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dan pada Pasal 179 ayat (1), (2) dalam PP No 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolahan Keuangan Daerah. Intinya adalah, batas waktu pengambilan keputusan tentang perubahan rancangan perda APBD yang dilakukan oleh DPRD  bersama kepala daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir. Dalam ketentuan aturan pada pasal tersebut diatas juga juga disebutkan bahwa, apabila DPRD sampai batas waktu  yang ditentukan, namun DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan kepala daerah terhadap rancangan perda tentang perubahan APBD, maka kepala daerah melaksanakan pengeluaran yang dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan.

Sedangkan dalam lampiran I peraturan Mendagri No 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 Tanggal 11 Juni Tahun 2019 dijelaskan bahwa, dalam hal persetujuan bersama antara Pemerintah daerah dan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2020 ditetapkan setelah akhir bulan September, maka pemerintah daerah tidak melakukan perubahan APBD tahun anggaran 2020 dan kepala daerah  melaksanakan pengeluaran yang dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan. Sebab persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2020 harus sudah ditetapkan paling lambat pada akhir bulan September 2020.

Jakarta, 15 Desember 2020

Wassalam,

SGY

Perda APBD-P DKI Jakarta Tahun Anggaran 2020 Dapat Digugat

Loading...

Related Post