Cegah Monopoli Bantuan Covid-19, FPPJ Minta Pemprov DKI Bentuk Tim Pemantau Penyaluran BLT

Cegah Monopoli Bantuan Covid-19, FPPJ Minta Pemprov DKI Bentuk Tim Pemantau Penyaluran BLT
Ketua Umum Forum Pemuda Peduli Jakarta (FPPJ) Edriansyah
Editor : Potan News — Selasa, 15 Desember 2020 18:57 WIB
terasjakarta.id

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah sepakat dengan DPRD DKI dalam anggaran 2021 bahwa untuk bantuan sosial (Bansos) akibat pandemi covid-19 akan diganti dengan bantuan langsung tunai (BLT).

Terkait hal itu, Forum Pemuda Peduli Jakarta (FPPJ) mendukung sepeduhnya kebijakan tersebut.

Menurut Ketua Umum FPPJ Endriansah, pihaknya berharap Gubernur Anies merealisasikan sekaligus mengucurkan dana BLT itu kepada warga Jakarta tepat waktu. Selain itu ia juga berharap harus dilakukan secara transparan.

"Kami dari FPPJ sangat mendukung kebijakan baru Pemprov DKI dalam membantu warga dalam mengatasi persoalan ekonomi dimasa pandemi covid-19 sekarang ini. Sebaiknya BLT itu disampaikan kepada warga tepat waktu yakni di mulai awal tahun," kata Endriansah dalam keterangan tertulisnya, Selasa (15/12/2020).

"Saya juga berharap, penyalurannya dilakukan secara transpran penuh dengan prinsip keadilan. Jangan sampai ada KKN dalam proses penyaluran," tambahnya.

Lebih lanjut pria yang akrab disapa Rian ini meminta, Pemprov DKI membentuk tim pemantau penyaluran BLT. Sebab saat ini sudah ada indikasi, adanya permainan pihak parpol yang mau memonopi penyaluran BLT kepada kader maupun simpatisan partai.

"Saya berharap sebaiknya Premprov DKI buat tim kecil, nantinya tim itu bisa memantau agar BLT tepat sasaran," ujar Rian.

"Sekarang ini, ada segelintiran isu soal BLT akan diberikan pada kader maupun simpatisan parpol. Nah, kami kuatir itu benar terjadi. Jadi sebaiknya di antisipasi di depan, sekaligus mencegah agar tidak terjadi. Marilah kita bersama menjaga semua amanah, tidak ada artinya segala yang diterima dari hak orang lain hanya demi kepentingan pribadi, selain berdosa juga tidak berkah buat keluarga," pungkas Rian.

Untuk diketahui sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengubah skema bantuan sosial (bansos) covid-19 bagi warga terdampak. Bantuan diberikan berupa bantuan langsung tunai (BLT).

"Iya, per Januari (2021) tiap kepala keluarga Rp600 ribu," kata Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono saat dikonfirmasi, Rabu, 9 Desember 2020.

Mujiyono mengungkapkan anggaran BLT mencapai Rp660 miliar dengan jumlah penerima sekitar 1,1 juta KK. Pembagian bakal diurus di tingkat RT dan RW.

"Pembagian tiap minggu mendapat Rp148.500," tambah dia.

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, mengungkapkan skema bansos diubah dari paket sembako menjadi BLT. Pelaksanaannya akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan Pemerintah Pusat.

Dia menyebut perubahan sesuai usulan dan pandangan fraksi di DPRD DKI. Partai NasDem, PDI Perjuangan, Golkar, PKS, Gerindra, PAN, PKB, PPP, dan PSI menyetujui hal tersebut.

"Eksekutif menyampaikan apresiasi dan terima kasih serta sependapat untuk mengganti penyaluran sembako menjadi BLT," kata Riza dalam keterangan tertulis, Minggu, 29 November 2020.

Cegah Monopoli Bantuan Covid-19 FPPJ Pemprov DKI Bentuk Tim Pemantau Penyaluran BLT

Loading...

Related Post