Pilkada Serentak 2020 Saat Pandemi Tak Dongkrak Perekonomian Tanah Air

Pilkada Serentak 2020 Saat Pandemi Tak Dongkrak Perekonomian Tanah Air
Ketua Umum HIPPI DKI Jakarta Sarman Simanjorang (ist)
Editor : Potan News — Kamis, 10 Desember 2020 17:01 WIB
terasjakarta.id


Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta, menilai ajang Pilkada serentak yang dilaksanakan di 270 daerah tingkat provinsi, kabupaten dan kota pada Rabu (9/12/2020) lalu, tidak berpengaruh terhadap perekonomian tanah air. Sebab ajang Pilkada itu digelar saat pandemi Covid-19, di mana masyarakat harus menghindari kerumunan untuk menghindari penularan sehingga potensi perputaran uang relatif sedikit.

Ketua Umum HIPPI DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan, berkaca pada Pilkada serentak sebelum pandemi, tahapan Pilkada umumnya mampu menggerakkan ekonomi di daerah dan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional. Soalnya tahapan Pilkada diramaikan dengan kampanye terbuka yang secara langsung sehingga terjadi transaksi bisnis seperti belanja atribut kampanye, pembuatan baliho, panduk, umbul-umbul, banner, kaos, topi, stiker dan sebagainya.

“Di sana juga ada keterlibatan pengusaha lokal seperti EO yang mengatur pembuatan panggung hiburan, sewa tenda, kursi, pengeras suara, artis, pelaku UMKM dan sebagainya,” kata Sarman berdasarkan keterangan yang diterima pada Kamis (10/12/2020).

Menurutnya, bila hal itu terjadi maka semuanya akan menambah omzet UMKM di daerah yang berkontribusi terhadap naiknya transaksi bisnis dan konsumsi rumah tangga. Jika dalam kondisi normal dengan peserta Pilkada mencapai 735 paslon, lalu rata-rata paslon memiliki biaya kampanye paling sedikit Rp 1 miliar maka perputaran uang bisa mencapai Rp 735 miliar.

“Itu jumlah minimal, wajarnya bisa mencapai Rp 5 triliun karena melihat karateristik daerah masing-masing. Jumlah ini sangat signifkan menggerakkan ekonomi daerah dan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan nasional,” jelasnya.

Namun, katanya, Pilkada serentak tahun ini tidak dapat memberikan dampak ekonomi tersebut karena keterbatasan ruang kampanye yang berpedoman terhadap protokol kesehatan. Tahapan Pilkada tahun ini banyak diramaikan via sosmed dan virtual sehingga transaksi ekonomi sangat minim terjadi, para pasangan calon lebih banyak berbelanja alat alat kesehatan seperti handsanitizer, maskerdan sebagainta untuk dibagikan kepada masyarakat.

Sedangkan atribut kampanye lainnya tetap dibelanjakan namun sangat minim jumlahnya. Pilkada tahun ini bisa disebut Pilkada paket hemat, para paslon sangat membatasi belanja kampanye mungkin juga karena keterbatasan dana sebab tidak mendapat dukungan dari pelaku usaha akibat pandemi Covid-19.

“Dana kampanye yang digelontorkan pemerintah sebesar Rp 20 triliun perputarannya sangat terbatas karena dipakai untuk pengadaan surat dan kotak suara, peralatan kesehatan dan berbagai persiapan Pilkada lainnya. Jadi hanya sedikit yang sampai ke tangan warga berupa honor para petugas KPPS, sehingga tidak signifikan dampaknya terhadap kenaikan konsumsi rumah tangga,” imbuhnya.

Karena itu, dunia usaha berharap agar para kepala daerah yang terpilih nantinya mampu menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif dengan kebijakan yang pro bisnis dan pro dunia usaha. Para kepala daerah juga harus memiliki jiwa entrepreneuer yang mampu menggali berbagai potensi di daerahnya untuk dijadikan peluang usaha dan bisnis dari skala lokal maupun luar negeri.

“Pertumbuhan ekonomi nasional akan cepat tumbuh positif apabila ditopang oleh pertumbuhan ekonomi yang positif dari daerah. Para kepala daerah harus berani keluar dari zona nyaman, dan tidak melulu mengandalkan dana APBD namun bagaimana mampu mendatangkan investor ke daerahnya,” ungkapnya.

Dia menambahkan, para kepala daerah yang terpilih harus berorientasi jangka menengah dan panjang, karena kehadiran investor di suatu daerah akan membawa efek domino. Di antaranya menaikkan pertumbuhan ekonomi, aktivitas bisnis yang semakin bergairah, tersedianya lapangan pekerjaan, terbukanya peluang usaha bagi UMKM dan naiknya konsumsi rumah tangga.

“Semangat reformasi birokrasi dari pemerintah pusat ke daerah harus sinergi dan terintegrasi, sehingga berbagai perizinan usaha dan investasi akan lebih baik dan memiliki kepastian,” katanya.(adt)

Pilkada Serentak 2020 Pandemi Tak Dongkrak Perekonomian Tanah Air

Loading...

Related Post