Mendagri Tito Wajib Meminta Gubernur Anies Terbitkan Pergub APBD 2021

Mendagri Tito Wajib Meminta Gubernur Anies Terbitkan Pergub APBD 2021
SGY
Editor : Potan Anda Menulis — Kamis, 10 Desember 2020 15:41 WIB
terasjakarta.id

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia, Tito Karnavian harus menolak Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapataan Dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta untuk tahun anggaran  2021. Raperda tersebut akan dikirim kepada Mendagri untuk proses evaluasi dan koreksi. Kemudian Mendagri akan mengembalikan kepada Gubernur  untuk proses penyesuaian dan akan diterbitkan Perda APBD tahun anggaran  2021 paling lambat pada tanggal 31 Desember 2020. 

Alasan permintaan tersebut karena tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD tahun anggaran 2021 telah melanggar peraturan perundang-undangan. Persetujuan bersama Gubernur Anies dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta untuk Raperda APBD 2021, baru tercapai pada Rapat Paripurna tanggal 7 Desember 2020. Seharusnya batas akhir  waktu persetujuan bersama tersebut adalah pada tanggal 30 Nopember 2021.

Sejak awal DPRD dan Gubernur telah melanggar  aturan tentang tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD 2021. Ketika pada tanggal 30 November 2020 Raperda APBD 2021 belum disetuji bersama, maka yang harus dilakukan Anies adalah mempersipakan Peraturan Gubernur (Pergub) APBD 2021. Namun ia bergeming dan melanjutkan menyusunan dan membahas Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dan Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelolah Keuangan Daerah (RKA PPKD)  untuk  dijadikan dasar dalam menyusun Raperda APBD 2021. 

Peraturan perundang-undangan tentang penyusunan APBD telah jelas adanya, dan dapat dilihat dalam  UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah (PP)  Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri RI) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Bila DPRD dan Pemprov DKI Jakarta beralasan keterlambatan pembahasan APBD karena terkendala akibat wabah Covid-19, maka jelas tidak bisa dijadikan dasar pembenaran, sebab semua kegiatan DPRD dan Pemprov DKI Jakarta tetap berjalan.  DPRD selalu Kunker, reses dan Sosper,  dan juga kegiatan Pemprov lainnya. Kejadian ini selalu berulang. Tahun lalu saat pembahasan Perda APBD 2020 juga melanggar aturan. Pembahasan perubahan APBD 2020 menjadi Perda pun  juga melanggar aturan. 

Ketentuan tentang aturan penyusunanan APBD sangat jelas diatur dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Republik Indonesia Nomor 64  Tahun 2020  Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
 
Uraiannya dapat dilihat dalam UU N0 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 312 ayat (1) dan  Pasal 313 ayat(1).  Dalam PP No 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolahan Keuangan Daerah juga disebutkan pada Pasal 104 ayat (1), Pasal 106 ayat (1) dan Pasal 107 ayat (1) . Intinya adalah, batas waktu persetujuan bersama kepala daerah dan DPRD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun, yaitu pada tanggal 30 Nopember 2020.  Dalam lampiran Permendagri diuraikan dengan gamblang tentang tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD untuk  tahun anggaran 2021 tersebut.

Dalam ketentuan aturan pada pasal tersebut diatas juga juga disebutkan bahwa, apabila kepala daerah dan DPRD tidak mengambil persetujuan bersama dalam waktu 60 (enam puluh hari) hari sejak disampaikannya rancangan Perda APBD oleh kepala daerah kepada DPRD, kepala daerah menyusun dan menetapkan Perkada tentang APBD paling tinggi sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan. 

Pelanggaran peraturan perundang-undangan ini terjadi karena keterlambatan pembahasan APBD tahun anggaran 2021. KPU-PPAS 2021 saja baru mulai dibahas pada tanggal 3 November 2020. Berdasarkan ketentuan aturan, Anies wajib mengajukan Raperda APBD 2021 kepada DPRD DKI Jakarta itu paling lambat minggu ke 2 (dua) bulan September, atau 60 (enam puluh) hari sebelum 1 (satu) bulan tahun anggaran berakhir sudah harus memperoleh persetujuan bersama, yaitu pada tanggal 30 November. 

Tetapi persetujuan bersama Anies dan DPRD tentang Raperda APBD 2021 telah melewati batas waktu, 
 karena baru tercapai pada tanggal 7 Desember 2020.  Oleh karenanya, demi untuk menegakkan peraturan perundang-undangan, maka Mendagri Tito Karnavian wajib  meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan Pergub APBD 2021. Bila  Perda APBD 2021 dipaksakan terbit, maka Gubenur  Anies Bawesdan dan DPRD DKI Jakarta,  serta Mendagri Tito Karnavian dapat dikatakan melanggar peraturan perundang-undangan. 

Jakarta, 10 Desember 2020

Wassalam,

SGY



Mendagri Tito Wajib Gubernur Anies Terbitkan Pergub APBD 2021

Loading...

Related Post