Tanggapi Penetapan Tersangka Habib Rizieq, Aziz Yanuar: Kami Suda Duga, Ini Bentuk Kriminalisasi

Tanggapi Penetapan Tersangka Habib Rizieq, Aziz Yanuar: Kami Suda Duga, Ini Bentuk Kriminalisasi
Aziz Yanuar, Pengacara Habib Rizieq Shihab (Poskota.co.id)
Editor : Donald Berita Anda — Kamis, 10 Desember 2020 14:09 WIB
terasjakarta.id


Pengecara Habib Rizieq Shihab langsung bereaksi begitu mendengar kliennya ditetapkan sebagai tersangka. Mereka pun menuding penetapan itu sebai sebuah tindakan kriminalisasi.

Anggota tim pengacara Rizieq Aziz Yanuar mengatakan, penetapan tersangka itu sebagai kriminalisasi terhadap Habib Rizieq. Dia juga memastikan Habib Rizieq sudah mengetahui hal tersebut.

"Kami masih berdiskusi dengan tim lainnya terkait penetapan tersangka tersebut," kata Aziz yang juga Wasekum FPI ini.

Menurut Aziz, sudah memperkirakan sejak awal kasusnya akan berjalan seperti ini, Untuk itu, pihaknya masih berkoordinasi dan belum bisa mengungkapkan langkah apa yang akan ditempuh terkait penetapan tersangka itu.

Seperti diketahui, meski belum melakukan pemeriksaan terhadap Habib Rizieq Shihab, namun Polda Metro Jaya resmi menetapkan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) itu sebagai tersangka kasus kerumunan massa dan pelanggaran  protokol kesehatan dalam acara pernikahan putrinya, Syariah Najwa Shihab. Rizieq.

Atas penetapan status tersangka ini, Rizieq  terancam hukuman pidana enam tahun penjara.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus kepada wartawan, Kamis 10/12)  mengatakan, Rizieq dipersangkakan dengan Pasal 160 dan 216 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

"Pelanggaran yang dilakukan saudara MRS (Muhammad Rizieq Shihab) terkait ketentuan yang  ada di Pasal 160 dan 216 KUHP," kata Yusri di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (10/12).

Yusri menjelaskan, Pasal 160 KUHP berbunyi; Barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak Rp4.500.

Sedangkan, Pasal 216 ayat (1) berbunyi; Barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Rp9.000.

Sementara  lima tersangka lainnya yakni Ketua Pantia Haris Ubaidillah, Sektretaris Panitia Ali Bin Alwi Alatas, Penanggung Jawab Keamanan Maman Suryadin, Penanggung Jawab Acara Sobri Lubis, serta Kepala Seksi Acara Habib Idrus. Mereka dipersangkakan dengan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Dalam kasus ini, polisi pun telah menyatakan akan menggunakan upaya pemanggilan atau penangkapan paksa terhadap Rizieq dan tersangka lainnya.

Yusri menjelaskan,  upaya pemanggilan atau penangkapan paksa itu bisa dilakukan oleh penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) KUHAP. Pasal 112 ayat (2) itu berbunyi; orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya.

Terlebih, dalam perkara ini Rizieq telah dua kali mangkir dari panggilan pemeriksaan penyidik sebelum ditetapkan sebagai tersangka.

"Polri dalam hal ini akan menggunakan kewenangan upaya paksa yang dimiliki oleh Polri sesuai aturan perundang-undangan. Kan ada dua, pemanggilan atau dengan penangkapan itu upaya paksa," tegas Yusri.dikutip dari Suara.com (Donald)

 

Tim Pengacara Habib Rizieq sudah menduga sejak awal kalau kliennya akan ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya. Saat ini pihaknya masih berkoorfdinasi untuk memutuskan langkah yang akan ditempuh.

Loading...

Related Post