Tolak Kenaikan Anggaran, PSI Boikot Paripurna DPRD DKI

Tolak Kenaikan Anggaran, PSI Boikot Paripurna DPRD DKI
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah DKI Jakarta Partai Solidaritas Indonesia, Michael Victor Sianipar (ist)
Editor : Potan Rumah Rakyat — Senin, 7 Desember 2020 13:54 WIB
terasjakarta.id

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyikapi usulan Gubernur DKI Anies Baswedan terkait kenaikan APBD besar-besaran di tengah pandemi, dengan menginstruksikan kadernya di DPRD DKI untuk melakukan boikot rapat Paripurna Persetujuan APBD DKI, Senin (7/12) di Gedung DPRD Kebon Sirih.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah DKI Jakarta Partai Solidaritas Indonesia, Michael Victor Sianipar mengatakan instruksi tersebut merupakan bentuk protes keras PSI terhadap Gubernur Anies Baswedan.

"Kami dari pihak DPW PSI mempertanyakan bagaimana mungkin anggota-anggota DPRD dari Fraksi kami menghadiri rapat yang rinciannya sendiri belum bisa dipertanggung jawabkan secara terbuka kepada publik," kata Michael dalam keterangan tertulisnya, Senin (7/12/2020).

Michael menjelaskan bahwa seharusnya pembahasan anggaran dilakukan dengan seksama dan seluruh rincian data sampai tingkat komponen tersedia kepada publik sebelum Rapat Paripurna mengesahkan APBD tersebut.

“Jangan sampai DPRD dan Gubernur menandatangani dokumen yang isinya tidak banyak diketahui orang. Bahkan, jangan-jangan tidak semua anggota DPRD yang hadir pun mengetahui apa-apa saja yang tertuang dalam dokumen yang ditanda tangani di Rapat Paripurna itu,” tambah Michael.

PSI menilai publik punya hak untuk mendapatkan kepastian, uang rakyat akan dialokasikan untuk apa saja. Informasi itu biasanya sudah ditampilkan di website apbd.jakarta.go.id. Namun, sejak transisi ke sistem “Smart Budgeting”, rincian itu masih juga belum bisa diakses publik.

Pengalaman pembahasan APBD selama ini, baik di tahun lalu di mana ditemukan usulan pengadaan lem aibon senilai 80 miliar Rupiah lebih dan juga di tahun ini di mana terdapat usulan kenaikan RKT senilai 888 miliar Rupiah, seharusnya menjadi momen pembenahan proses penganggaran di Jakarta.

“Kami tegas menolak kenaikan RKT, dan suara dari publik juga sudah sangat tegas soal itu. Kami berharap hasil-hasil rapat pembahasan anggaran dibuka ke publik secara rinci. Bahkan, bukan hanya RKT tapi seluruhnya, demi transparansi dan partisipasi publik,” tukasnya.

Michael mengapresiasi aspirasi publik yang sudah disampaikan oleh berbagai unsur masyarakat baik di media sosial dan juga secara nyata melalui diskusi-diskusi dan aksi-aksi publik. Bagi PSI, partisipasi seperti ini adalah proses yang diperlukan dalam mengawal demokrasi Jakarta.

“Demokrasi kita harus naik kelas, PSI mengapresiasi partisipasi publik. Kami harap pembahasan anggaran di tahun depan akan lebih berkualitas lagi, lebih bertanggung jawab, transparan, dan juga partisipatif,” pungkasnya.(adt)

Tolak Kenaikan Anggaran PSI Boikot Paripurna DPRD DKI

Loading...

Related Post