Usai menangkap dua menteri hanya dalam rentang waktu dua minggu terakhir, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingungatkan para menteri dana para pejabat lainnya di pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk tidak melakukan lagi tindakan korupsi.
Peringatan ini disampaikan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. “Kami berhara ini yang terakhir. Jangan lagi melakukan korupsi karena KPK akan betindak tegas,” kata Ghufron kepada wartawan, Minggu (6/12)
Seperti diketahui dalam rentang waktu dua minggu KPK sudah menangkap dua menteri. Setelah membekuk Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo di bekuk pada 21 November lali, kini giliran Menteri Sosial Juliari P Batubara menjadi tersangka di KPK.
Ghufron menegaskan, pihaknya akan menindak siapapun yang terlibat kasus tindak pidana korupsi tanpa pandang bulu.
Menurut dia, KPK akan terus berkomitmen untuk memberantas korupsi. "KPK berkomitmen untuk amanah terhadap tugas tersebut untuk memberantas korupsi, di hadapan hukum setiap warga adalah sama baik itu bupati, wali kota, atau pun menteri," katanya.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo pun telah menyatakan sikap tindak akan melindungi siapapun pejabat pemerintah yang terseret kasus korupsi. Termasuk, Mensos Juliari Batubara yang merupakan politikus PDI Perjuangan (PDIP).
"Saya tidak akan melindungi yang terlibat korupsi," kata Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Minggu siang
Menurut Kepala Negara, dia telah berulang kali mengingatkan menteri-menterinya untuk tidak menyalahgunakan kekuasaan dan melakukan tindak pidana korupsi. Bahakan, peringatan itu menurutnya telah disampaikan sejak awal.
"Perlu juga saya sampaikan bahwa saya sudah ingatkan sejak awal kepada para menteri Indonesia Maju jangan korupsi, sudah sejak awal," ujarnya.
Di sisi lain, Jokowi juga mengutarakan bahwa dirinya telah berkali-kali mengingatkan kepada seluruh pejabat negara untuk berhati-hati dalam menggunakan anggaran negara. Terlebih, terkait dana bansos Covid-19 yang sangat dibutuhkan oleh rakyat di masa pendemi ini.
Presiden mengaku sudah berulang kali mengingatkan pejabat negara untuk berhati-hati menggunakan anggaran. "Itu uang rakyat," pungkas Jokowi. (Donald)