Pakai Topi dan Jaket Hitam, Mensos Juliari Batubara Menyerahkan Diri Kepada KPK

Pakai Topi dan Jaket Hitam, Mensos Juliari Batubara Menyerahkan Diri  Kepada KPK
Mensos Juliari Batubara (Poskota.co.id)
Editor : Donald Berita Anda — Minggu, 6 Desember 2020 04:27 WIB
terasjakarta.id


Menteri Sosial (Mensos)  Juliari Peter Batubara akhirnya menyerahkan diri ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Minggu (6/12) dinihari. Juliari tiba di kantor lembaga antirasuha itu sekitar pukul 02.45 mengenakan jaket hitam, celana cokelat, topi hitam dan masker masuk ke gedung KPK didampingi oleh sejumlah petugas KPK.

Tak sepatah kata pun yang keluar dari mulut Juliari. Didampingi petugas, ia  langsung naik menggunakan tangga menuju ruang pemeriksaan KPK di lantai 2. Saat awak media mencoba bertanya, Juliari hanya melambaikan tangan dan melanjutkan langkah menaiki tangga gedung KPK.

Seperti diketahui, beberapa jam sebelumnya KPK telah menetapkan Juliari sebagai tersangka karena diduga menerima suap senilai sekitar Rp 17 miliar dari rekanan pengadaan bansos Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek.

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan perkara tersebut diawali adanya pengadaan bansos penanganan Covid-19 berupa paket sembako di Kementerian Sosial tahun 2020 dengan nilai sekitar Rp 5,9 triliun dengan total 272 kontrak pengadaan dan dilaksanakan dengan 2 periode.

"JPB (Juliari P Batubara) selaku menteri sosial menunjuk MJS (Matheus Joko Santoso) dan AW (Adi Wahyono) sebagai pejabat pembuat komitmen) dalam pelaksanaan proyek tersebut dengan cara penunjukkan langsung para rekanan," ungkap Ketua KPK Firli.

Ia mengatakan, diiduga disepakati adanya fee dari tiap-tiap paket pekerjaan yang harus disetorkan para rekanan kepada Kementerian Sosial melalui MJS.

"Untuk fee tiap paket bansos disepakati oleh MJS dan AW sebesar Rp 10.000 per paket sembako dari nilai Rp 300.000 per paket bansos," tambah Firli.

Pada Mei sampai Novenber, Matheus dan Adi pada Mei membuat kontrak pekerjaan dengan beberapa suplier sebagai rekanan, di antaranya Ardian IM, Harry Sidabuke dan juga PT Rajawali Parama Indonesia (RPI) yang diduga milik Matheus.

"Penunjukan PT RPI sebagai salah satu rekanan tersebut diduga diketahui JPB dan disetujui oleh AW," ungkap Firli.

Pada pelaksanaan paket bansos sembako periode pertama diduga diterima fee Rp 12 miliar yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh Matheus kepada Juliari Batubara melalui Adi dengan nilai sekitar Rp 8,2 miliar.

"Pemberian uang tersebut selanjutnya dikelola oleh EK (Eko) dan SH (Shelvy N) selaku orang kepercayaan Juliari untuk digunakan membayar berbagai keperluan pribadi JPB (Juliari Peter Batubara)," lanjut Firli.

Untuk periode kedua pelaksanaan paket bansos sembako terkumpul uang fee dari Oktober 2020 sampai Desember 2020 sejumlah sekitar Rp 8,8 miliar yang juga diduga akan dipergunakan untuk keperluan Juliari.

Dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Sabtu, 5 Desember 2020, di beberapa tempat di Jakarta, petugas KPK mengamankan uang dengan jumlah sekitar Rp 14,5 miliar dalam berbagai pecahan mata uang, yaitu sekitar Rp 11, 9 miliar, sekitar 171,085 dolar AS (setara Rp 2,420 miliar) dan sekitar 23.000 dolar Singapura (setara Rp 243 juta

Lebih jauh  Ketua KPK Firli Bahuri  menjelaskan,  penyerahan uang sedianya  akan dilakukan pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 sekitar jam 02.00 WIB di salah satu tempat di Jakarta.

Uang itu, jelas Ketua KPK,  sebelumnya telah disiapkan Ardian dan Harry di salah satu apartemen di Jakarta dan di Bandung. Uang disimpan di dalam tujuh koper, tiga tas ransel dan amplop kecil yang jumlahnya sekitar Rp 14,5 miliar.

"Selanjutnya Tim KPK langsung mengamankan MJS, SN dan pihak-pihak lain di beberapa tempat di Jakarta untuk selanjutnya pihak-pihak yang diamankan.

Berikut Identitas Para Tersangka:

Sebagai Penerima
1. Mensos Juliari Peter Batubara
2. Pejabat Pembuat Komitmen Kemensos Matheus Joko Santoso
3. Pejabat Pembuat Komitmen Kemensos Adi Wahyono

Sebagai Pemberi
1. Ardian I M (Swasta)
2. Harry Sidabuke (swasta)

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan pihaknya sudah membidik adanya potensi penyelewengan dana bantuan sosial untuk pandemi virus Corona (Covid-19). Firli mengatakan KPK telah memetakan daerah yang menjadi titik rawan korupsi.

Mantan Kapolda Sumatera Selatan ini mengatakan, sejak awal KPK setelah pandemi Covid-19 itu melanda seluruh dunia dan melanda Indonesia,  tentu pemerintah sangat concern untuk penyelamatan manusia.

Makanya, kata dia,  berbagai program dalam rangka penyelamatan tersebut digelontorkan oleh pemerintah. KPK sejak awal sudah menyampaikan daerah atau titik rawan akan terjadi korupsi, salah satunya adalah terkait pelaksanaan perlindung sosial dalam hal ini adalah pemberian bantuan sosial. “Karenanya KPK sudah mendeteksi dari awal," ujar Firli. (Donald)

 

 

Menteri Sosial Juliari Peter Batubara akhirnya menyerahkan diri ke petugas Pemberantasan Korupsi pada Minggu (6/12) dinihari.

Loading...

Related Post