Wah, Pemprov DKI Bakal Beri Sanksi Perusahaan Tanpa Sumur Resapan

Wah, Pemprov DKI Bakal Beri Sanksi Perusahaan Tanpa Sumur Resapan
ist
Editor : Potan Balaikota — Jumat, 4 Desember 2020 17:07 WIB
terasjakarta.id


Masuki musim penghujan, Pemprov DKI gencar melakukan upaya penanggulangan banjir. Bahkan, Pemprov DKI menegaskan, perusahaan diwajibkan membuat sumur resapan jika ingin mendapatkan izin.

Pasalnya, dalam penanganan banjir tak bisa dilakukan pemerintah, tapi perlu adanya kesadaran dan keterlibatan semua pihak dalam rangka mengantisipasi dan mengendalikan banjir tersebut.

Demikian ditegaskan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Sri Haryati. Menurutnya, seluruh lapisan masyarakat, termasuk pengusaha memiliki andil dalam mengatasi banjir. Pengusaha pun wajib membangun sumur resapan atau drainase vertikal jika ingin memperoleh izin.

"Dunia usaha sebenarnya punya kewajiban. Dalam setiap izin dia juga harus menyiapkan sumur resapan dan lain-lain," kata Sri, Kamis (3/12/2020) malam.

Sri menyebut, pemerintah DKI akan mengawasi pembangunan sumur resapan oleh pelaku usaha. Hukum juga bakal ditegakkan jika pengusaha tidak menjalankan kewajibannya.

Sumur resapan merupakan salah satu program DKI guna mencegah banjir. Konsepnya, air akan tertampung dalam sumur resapan yang telah dibenamkan di tanah. Dengan begitu, air diharapkan cepat surut.

"Air datang bisa turun (ke tanah). Jadi tidak ke jalan," ungkapnya.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menargetkan 2 juta sumur resapan hingga 2022. Target ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI. Namun, Dinas Sumber Daya Air baru menyelesaikan 4 ribu sumur resapan hingga September 2020.(adt)



Pemprov DKI Beri Sanksi Perusahaan Sumur Resapan

Loading...

Related Post