Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Nilai PSI Ngibul dan Tak Beretika

Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Nilai PSI Ngibul dan Tak Beretika
Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Basri Baco
Editor : Potan Rumah Rakyat — Selasa, 1 Desember 2020 15:38 WIB
terasjakarta.id

Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco membantah adanya kenaikan gaji anggota dewan, yang terjadi adalah kenaikan tunjangan yang selama ini belum ada penyesuaian.

Menurut Basri, sikap PSI yang bicara di belakang rapat menolak rancangan kenaikan Rencana Kerja Tahunan (RKT) anggota dewan sangat berlebihan. Padahal dalam rapat PSI setuju dengan kenaikan tersebut. 

"Saya tegaskan bahwa gaji tidak naik. Yang naik itu tunjangan yang sesuai ketentuan dan ada batasan serta aturan nya," kata Basri di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (1/12/2020).

"PSI ngibulin masyarakat. Mereka sebenarnya sejak awal setuju dan ikut dalam pembahasan penyusunan Rencana Kerja Tahunan atau RKT. Di ujung mereka atraksi ke publik seolah-olah menolak agar dapat simpati masyrakat. Ini perbuatan tercela, kejam dan tidak berertika. Apalagi info dan data yang mereka sajikan buat publik juga  salah provokatif dan demi mencari sensasi," tambahnya. 

Selain itu, Basri juga menegaskan ada wacana kenaikan nilai RKT tidak dikelola langsung oleh tiap anggota DPRD DKI, melainkan Sekretaris Dewan. Untuk itu, dia meminta masyarakat tidak salah sangka dengan kenaikan renumerasi RKT terhadap DPRD DKI 2021. 

“Jadi jangan salah sangka dulu, niat dewan baik dan mulia, mau lurus dan benar dalam urusan tunjangan dan kegiatan,” tegas Basri 

Sementara itu Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Achmad Nawawi mengatakan, pihaknya akan menggelar rapat semua anggota untuk membicarakan persoalan tersebut. 

"Memang belum ada laporan, namun kami di BK akan menggelar rapat anggota membicarakan persoalan PSI tersebut. Masukan dari anggota BK akan jadi bahan pertimbangan apabila nanti ada laporan," kata Nawawi, di gedung DPRD, Selasa (1/12/2020).

"Sebelum ada laporan, BK cuma memantau perkembangan. Dalam tatib disebutkan bahwa sebuah perkara harus ada yang melapor, baik perorangan, lewat fraksi maupun laporan dari komisi-komisi," imbuhnya. 

Untuk diketahui, PSI mendesak seluruh anggota DPRD dari partainya untuk menolak rancangan kenaikan Rencana Kerja Tahunan (RKT) anggota Dewan Parlemen Kebon Sirih menjadi Rp888 miliar.

Hal itu diungkap oleh Ketua Dewan Pimpinan Wilayah DKI Jakarta PSI, Michael Victor Sianipar pada Senin (30/11) kemarin.

Menurut Michael, tidak baik jika hak-hak anggota DPRD mengalami kenaikan di saat pandemi COVID-19 terjadi dan banyak orang sedang kehilangan pekerjaan atau mengalami penurunan pendapatan

"Kami dari pihak DPW PSI memutuskan menolak anggaran ini (RKT). Keadaan ekonomi sedang berat. Pengangguran melonjak. Saat ini publik membutuhkan keteladanan dari para pemimpinnya, dan itu perlu ditunjukkan juga oleh wakil rakyat yaitu dengan menolak kenaikan pendapatan,” tegas Michael.



Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI PSI Ngibul

Loading...

Related Post