Kapolresta Bogor: Walikota Tak Bisa Asal Cabut Laporan

Kapolresta Bogor: Walikota Tak Bisa Asal Cabut Laporan
ist
Editor : Potan News — Senin, 30 November 2020 16:49 WIB
terasjakarta.id


Kapolresta Bogor Kota, Kombes Hendri Fiuser mengatakan, laporan pidana murni tidak mudah untuk dicabut seseorang. Polisi punya hak untuk melanjutkan laporan itu. 

Hal tersebut disampaikan Hendri dalam menanggapi rencana Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto yang akan mencabut laporan di Polresta Bogor Kota terkait RS Ummi Bogor yang dinilai menghalang-halangi tugas Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 terhadap pasien Habib Rizieq Shihab.

Menurut Hendri, laporan itu merupakan dari Satgas Covid-19 Kota Bogor, dan bukan laporan pribadi walikota. 

"Nggak bisa (Dicabut), ini bukan pidana aduan. Ini pidana murni dan kita dari pihak kepolisian berkewajiban menyelesaikan laporan tersebut," jelasnya kepada wartawan di Maporesta Bogor Kota, Senin (30/11/2020).

"Aturannya ini pidana murni bukan aduan, jadi tidak bisa dicabut dan siapapun bisa melaporkan. Bukan hanya Satgas Covid-19 saja. Jadi pak Wali ini bertindak bukan (sebagai) pribadi. Tapi ini Satgas," sambungnya.

Menurutnya, ada sebanyak tiga saksi yang saat ini dimintai keterangan terkait RS Ummi yang diduga menghalang-halangi tugas dari Satgas Covid-19 Kota Bogor.

Tidak hanya itu, pihaknya juga turut memanggil Tim Medis dari MER-C dan jajaran direktur dan dokter di RS Ummi Bogor.

"Saksi dari satgas itu ada tiga, yakni di RSUD Kota Bogor ada tiga orang. Ini kasus tetap berlanjut, karena ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, yang mengatur tentang jenis penyakit yang dapat menimbulkan wabah. Itu diatur semuanya disitu, dan ancamannya satu tahun penjara," paparnya.(adt) 



Kapolresta Bogor Walikota Cabut Laporan

Loading...

Related Post