Anies atau Sandiaga yang Dizholimi

Anies atau Sandiaga yang Dizholimi
ilustrasi (ist)
Editor : Potan Anda Menulis — Senin, 30 November 2020 16:01 WIB
terasjakarta.id

Oleh: Tomu Augustinus Pasaribu, S.H.
- Direktur Eksekutif KP3-I
- Mahasiswa MIH UKI

Usai perhelatan Pilkada tahun 2017, sebahagian pihak memberikan penilain yang sangat berlebihan, terhadap sang Gubernur yang memenangkan perhelatan Pilkada DKI Jakarta.

Kemenangan Anies-Sandi diartikan bak ibarat seorang Pahlawan dan Malaikat karena dianggap mampu mengalahkan incumbent, padahal dibalik itu semua dibutukan suatu strategi yang tidak diketahui pendukung dan tim-sukses, para pendukung maupun tim-sukses tidak memahami persis apa strategi serta bumbu-bumbu yang diramu untuk meraih kemenangan tersebut.

Anies-Sandi dapat meraih 58% suara dalam Pilkada DKI Jakarta, hal ini membuat pakar survei dan politikus kaget dan heran, sebab mulai putaran pertama sampai ke putaran dua hasil survey posisi Anies-Sandi, masih tetap berada dibawah incumbent.

Untuk mendongkrak elektabiltas Anies-Sandi beberapa kegiatan dilakukan seperti 411 dan 212, namun elektabiltas Anies-Sandi tetap berada dibawah incumbent.

Kemenangan Anis-Sandi pun diklaim oleh sebahagian pihak yang merasa berjasa atas usaha dan gerakan-gerakan yang telah dilakukan, sadar atau tidak sadar kemenangan yang diraih Anies-Sandi, telah dimanfaatkaan kelompok-kelompok tertentu dengan penggiringan opini terhadap perpecahan bangsa.

Seiring berjalannya waktu, sesuai aturan dan peraturan, maka pada tahun 2019 Pileg dan Pilpres dilaksanakan, Pilpres tahun 2019 di ikuti dua calon, yaitu Jokowi-Ma’ruf Amin dan Prabowo-Sandi.

Disaat Prabowo mencari pasangan untuk maju Pilpres, nama Anies sempat digadang-gadang untuk mendampingi Prabowo. Melihat peta politik saat itu bahwa posisi dan situasi bahwa Prabowo lebih besar kansnya kalah daripada menang, disaat bertemu dengan Anies, saya katakan tidak usah mau jadi pendamping Prabowo, bekerja saja yang benar untuk Warga Jakarta, nanti kalau rakyat menilai bagus kinerja gubernur, rakyat yang akan mengusulkan jadi capres.

Demikian juga saya ucapkan terhadap Sandiaga Uno, tidak usah diterima tawaran tersebut, bekerja saja sebagai wagub untuk rakyat DKI, dengan alasan perintah partai akhirnya Sandi mau menjadi pasangan Prabowo dalam Pilpres 2017.

Saya langsung ajak Sandi taruhan saat itu bahwa mereka kalah, tapi Sandi mengatakan dibantulah bang.

Skenario politik yang dibangun di DKI Jakarta saat itu, bagaimana Sandi maju menjadi Wapres Prabowo, agar posisi Anies terbebas dari pengaruh kekuatan politik yang dimiliki Sandi, sebab harus diakui disaat perhelatan Pilkada biaya yang dikeluarkan untuk kebutuhan Pilkada ¾ dibiayai oleh Sandi.

Konstelasi Pilkada DKI Jakarta tahun 2017, tidak jauh berbeda dengan konstelasi Pilpres tahun 2019, demikian juga dengan partai pendukung, Sebab gerbong partai yang mencalonkan gubernur pada Pilkada 2017, dan gerbong partai yang mencalonkan presiden tahun 2019 sama.

Hal inilah yang menjadi ujian, serta acuan sekaligus pembuktikan keberhasilan atas dagangan grup Anies, bahwa kemenangan Pilkada DKI Jakarta tahun 2017, dikarenakan adanya Gerakan 411 dan 212.

Hasil Pilpres 2019 Provinsi DKI Jakarta, dari total 6.345.684 suara yang sah, Jokowi-Ma’ruf Amin mendapatkan 3.279.547 suara, sedangkan Prabowo-Sandi mendapatkan 3.066.137 suara

Dibandingkan dengan hasil suara yang diraih dalam Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017, dimana Anies-Sandi memperoleh suara 58%, dengan hasil suara sah Pilpres Tahun 2019, ternyata Prabowo-Sandi kalah di Provinsi DKI Jakarta, suatu bukti bahwa Gerakan 411 dan 212 tidaklah memiliki pengaruh apa-apa dalam pemenangan Anies-Sandi.

Sayangnya sampai saat ini pendukung maupun partisipan Anies-Sandi tidak mengetahui apa sesungguhnya terjadi. Bahkan semakin terperosok jauh lebih dalam terjebak dengan agenda-agenda terselebung yang melakukan klaim tersebut.

Yang terzholimi saat ini sebenarnya adalah Sandiaga Uno, dengan segala skenario dimainkan agar Sandiga Uno terdepak dari posisi Wakil Gubernur DKI Jakarta, karena dianggap menjadi rival Anies yang paling kuat kedepan, terlebih dalam Pilpres 2024

Untuk memperkuat posisi Anies, kelompok ini menggiring opini agar seolah-olah Anies terzholimi, dengan isu yang dihembuskan “Anies di Zholimi dan diganjal karena satu-satunya calon terkuat dan yang paling mampu menjadi Presiden tahun 2024” padahal kenyataannya kemampuan dan kecakapan Anies dalam menjalankan tugas Gubernur, sesuai janji-janji dan ucapannya disaat kampanye jauh panggang dari api.

Untuk memperkuat opini tersebut, dibangunlah skenario bagaimana Anies sesering mungkin mendapat penghargaan sebagai Gubernur DKI Jakarta, walaupun penghargaan tersebut tidak jelas substansi dan predikatnya, atau mengabaikan ide dan kinerja gubernur yang sebelumnya.

Tanpa disadari kelompok ini menyematkan lebel kepada Anies, sebagai “Tuhan” yang bisa menciptakan segalanya dengan sempurna, seperti predikat Sustainable Transport Award (STA) 2021, kalau dilihat dari penghargaan tersebut, DKI Jakarta mendapat Award karena pembangunan Transportasi di jakarta yang berkesinambungan untuk mengantisipasi kemacetan. Pertanyaannya apakah ide dan pembangunannya diawali oleh Anies? Jawabannya tidak.

Pembangungan transportasi pertama di Jakarta yang berhasil adalah moda transportasi Busway diera Gubernur Sutiyoso, kemudian dilanjutkan Gubernur Fauzi Bowo, pada saat kepemimpinan Gub Fauzi Bowo di rancang pembangunan MRT, Ketika kepemimpinan Joko widodo Gub DKI Jakarta dilanjutkan, selanjutnya di teruskan di saat ke pemimpinan Basuki Tjahaya Purnama, demikian juga dengan pembangunan monorail. Lalu bagaimana penilaian dan pertanggungjawaban terhadap E-Formula yang sudah dibayar pelaksanaannya sebesar 600 miliar lebih.

Lalu pertanyaannya moda transportasi apa yang dibangun Anis Baswedan mulai dari awal? Atau Anis hanya menerima penghargaan dari hasil kinerja Gubernur DKI yang sebelumnya.

Pemprov DKI juga mendapatkan Indonesia Government Procurement dari LKPP, sementara BPPBJ DKI, dalam mejalankan tugasnya BPPBJ DKI Jakarta lebih cenderung melanggar aturan dan peraturan yang telah ditetapkan oleh LKPP.

Sebagai contoh dalam pengadaan barang jasa, lelang beton yang terjadi tahun 2019, demikian juga tahun 2020, pengadaan barang jasa sumur resapan yang sampai saat ini belum dijalankan BPPBJ karena perusahaan yang dijagokan tidak dapat lulus disaat lelang pengadaan barang dan jasa dibuka, maka untuk memenuhi keinginan sponsor, BPPBJ berencana membuka kembali lelang pengadaan barang dan jasa khusus untuk sumur resapan bulan 12 tahun 2020, meskipun pemenang lelang tahap pertama belum mendapatkan haknya sebagai pemenang lelang.

Keberhasilan-keberhasilan Gubernur terdahulu menjadi klaim keberhasilan Anies, permasalahan yang sangat konyolpun direkayasa menjadi sebuah hasil yang baik, yang terpenting gelar “Demang yang disandang saat ini harus berubah menjadi Yang di Pertuan Agung”. Akhirnya masyarakat yang tidak mengerti dan mengetahuinya menelan mentah-mentah kalimat “Anies Baswedan di Zholimi”.

Apakah Anis benar-benar Capres yang paling kuat tahun 2024? Jawabannya, tidak.

Ditinjau dari 23 janji kampanye Anies, serta komitmennya disaat kampanye Pilkada DKI untuk mempertahankan posisi gubernur saja Anies sudah berat, kalaupun Anies bertarung sebagai incumbent partai apa yang akan mengusung Anies di pilkada berikutnya? Ataupun kalau Anies maju Pilpres tahun 2024 partai apa yang akan mengusung Anies? Katakanlah Anies murid kesayangan Yusuf Kalla, apakah Golkar bersedia mengusung Anies jadi Capres? Atau partai Nasdem yang saat ini melakukan pendekatan kepada Anies. Bukankah beralihnya partai Nasdem kepada Anies hanya karena ketidak puasan Partai Nasdem dengan pembagian posisi di pemerintahan saat ini?

Bagaimana dengan keberhasilan kinerja sebagai gubernur? Apakah layak disebutkan Anies seorang gubernur yang berhasil? Jawabannya ya, dalam Menyusun kata-kata dan berucap Anies berhasil mengalahkan Gubernur Ahok, namun dalam kinerja Anis tertinggal jauh.

Yang di Pertuan Agung saat ini betul-betul menunjukkan dirinya sebagai orang yang sangat demokratis dengan mencopot Wali Kota Jakarta Pusat dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, akibat kerumunan di Petamburan. Yang di Pertuan Agung lebih memilih mengorbankan pejabat Pemprov DKI Jakarta dari pada melakukan intropeksi diri atas kehadirannya di Petamburan.

Beginilah kondisi yang sebenarnya, situasi dan keadaan yang sedang dihadapi tuan demang yang sedang bermimpi menjadi Yang di Pertuan Agung, semoga bermanfaat bagi rakyat Indonesia dan pembaca setia KP3-I.


Jakarta, 28 November 2020

Anies Sandiaga Dizholimi

Loading...

Related Post