FPPJ Minta KPK Periksa Walikota Jakarta Timur

FPPJ Minta KPK Periksa Walikota Jakarta Timur
Ketua Umum Forum Pemuda Peduli Jakarta (FPPJ) Edriansyah
Editor : Potan News — Selasa, 24 November 2020 16:51 WIB
terasjakarta.id

Forum Pemuda Peduli Jakarta (FPPJ) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera melakukan pemeriksaan kepada Walikota Jakarta Timur Anwar.

Pemeriksaan itu terkait masih banyak prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) diJakarta Timur yang belum diambil alih oleh Pemerintah Kota.

Ketua Umun FPPJ Edriansyah mengatakan, pihaknya mendesak agar KPK secepatnya turun tangan menyelesaikan PSU di Jakarta Timur. Ia kuatir lahan yang seharusnya milik pemerintah tersebut tidak bisa diperoleh.

"Kita dari FPPJ mendesak KPK supaya melakukan pemeriksaan Walikota Anwar, jangan sampai persoalan PSU ini menjadi bumerang pemerintah daerah Jakarta Timur," ujar Edriansyah.

Data yang diperoleh FPPJ masih banyak pengembang di Jakarta Timur yang belum menyerahkan fasilitas umum dan fasilitas sosial. Hal itu jelas Edriansyah, mengisaratkan adanya permainan antara pengembang dengan pemangku kebijakan.

"Kami punya datanya, masih banyak lahan yang seharusnya sudah seharusnya diambil pemerintah Jakarta Timur dari pengembang, tetapi kenyataannya hanya beberapa yang baru diselesaikan," kata pria yang akrab disapa Rian itu.

"Tidak menuduh, namun indikasi kongkalikong antara pengembang dengan pihak pemerintah setempat semakin terlihat. Hal ini tidak boleh terjadi, masyarakat akan rugi. Untuk itu KPK segera panggil Walikota Jakarta Timur agar menjelaskan persoalan PSU tersebut," imbuhnya.

Untuk diketahui sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan masih banyak prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) diJakarta Timur yang belum diambil alih oleh Pemerintah Kota.

“Kami minta Pemerintah Jakarta Timur segera menertibkan fasilitas sosial dan fasilitas umum di wilayahnya,” kata Penanggung Jawab Wilayah DKI Jakarta pada Satgas Koordinasi Pencegahan Wilayah III KPK Hendra Teja dikutip Tempo.co Jumat, 6 November 2020.

KPK mencatat 256 pengembang di Jakarta Timur. Hingga Oktober 2020, sudah ada 49 pengembang yang menyerahkan fasilitas umum dan fasilitas sosial dengan luas 1,8 juta meter persegi senilai Rp 5,4 triliun



FPPJ KPK Walikota Jakarta Timur

Loading...

Related Post