Meskipun Dipilih Langsung, Kepala Daerah Tetap Dapat Diberhentikan

Meskipun Dipilih Langsung, Kepala Daerah Tetap Dapat Diberhentikan
Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar) Sugiyanto
Editor : Potan Anda Menulis — Selasa, 24 November 2020 09:44 WIB
terasjakarta.id
Oleh: Sugiyanto 
Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar) 

Ketentuan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah, Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil walikota telah termaktub dalam peraturan perundang-undangan. Di antaranya ada pada pasal 78 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Intruksi Mendari Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Diseases 2019 ( Covid-19) itu adalah hal yang benar karena hanya menegaskan bahwa kepala daerah dapat diberhentikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun tanggapan Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra terkait Intruksi Mendagri No 6 Tahun 2020 tersebut yang menegaskan bahwa seorang kepala daerah tak bisa diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) ataupun Presiden adalah juga pendapat yang tepat, yaitu dalam kontek pemberhentian melalui usulan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Aceng Fikri adalah contoh kepala daerah yang diberhentikan melalui proses usulan DPRD. Dari hasil proses itu, kemudian Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan pemakzulan Bupati Aceng Fikri yang diangap melanggar UU Pemerintahan Daerah dan UU Perkawinan karena menikah kilat dengan gadis berusia 18 tahun bernama Fany Oktora hanya dalam waktu 4 hari dan menceraikan lewat pesan singkat (SMS).

Sedangkan contoh lain ialah, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) yang diberhentian dari jabatan kepala daerah tampa melalui proses usulan DPRD. Ia dihukum 2 tahun penjara dan dinyatakan terbukti bersalah melakukan penodaan agama karena pernyataan soal Surat Al-Maidah 51 saat berkunjung ke Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu. 

Dari dua contoh pemberhentian kepala daerah tersebut diatas, maka jelas, meskipun kepala daerah diplih langsung oleh rakyat tetapi tetap dapat diberhentikan. Lalu hal-hal apa saja yang dapat menyebabkan kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat diberhentikan ?

Berdasarkan pada pasal 78 ayat (1) huruf (c) UU Noomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah berhenti karena, (a) berakhir masa jabatannya; (b) tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan; (c) dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah; (d) tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b;

Selain itu juga karena, (e) melanggar larangan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), kecuali hurf c, huruf i dan huruf j; (f) melakukan perbuatan tercelan; (g) diberi tugas dalam jabatan tertentu oleh presiden yang dilarang untuk dirangkap oleh ketentuan peraturan perundang-undangan; (h) mengunakan dokumen dan/atau keterangan palsu sebagai persyaratan pada saat pencalonan kepala daerah/wakil kepala daerah berdasarkan pembuktian dari lembaga yang berwenang menerbitkan dokumen dan/atau; (i) mendapatkan sanksi pemberhentian.

Adapun melanggar larangan pada huruf (e), sebagaimana disebutkan pada pasal 76 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang dapat menyebabkan kepala daerah dan/atau  wakil kepala daerah dapat diberhentikan adalah karena, (a) membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi, keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (b) membuat kebijakan yang merugikan kepentingan umum dan meresahkan sekelompok masyarakat atau mendiskriminasikan warga negara dan/atau golongan masyarakat lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 
Larangan lainnya yaitu, (c) menjadi pengurus suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik negara/daerah atau pengurus yayasan bidang apa pun ( Tidak termasuk Larangan ); (d) menyalahgunakan wewenang yang menguntungkan diri sendiri dan/atau merugikan daerah yang dipimpin; (e) melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan; (f) menjadi advokat atau kuasa hukum dalam suatu perkara di pengadilan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf e;

Termasuk juga laranggan dalam hal, (g) menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji jabatannya; (h) merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; (i) melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin dari Menteri ( Tidak Termasuk Larangan ); dan (j) meninggalkan tugas dan wilayah kerja lebih dari 7 (tujuh) Hari berturut-turut atau tidak berturut-turut dalam waktu 1 (satu) bulan tanpa izin Menteri untuk gubernur dan wakil gubernur serta tanpa izin gubernur untuk bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota ( Tidak Termasuk Larangan).

Yang jadi soal adalah, apakah wewenang pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dapat dikatakan bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip demokrasi ?  Sebagaimana kita ketahui bahwa  kepala daerah dan wakil kepala daerah, merupakan jabatan politik yang secara langsung dipilih melalui pemungutan suara pemilihaan umum kepala daerah (Pemilu Pilkada). Angapan ini, sekilas memang terlihat seakan meniadakan prinsip kedaulatan rakyat dan demokrasi.

Akan tetapi dalam prinsif negara kesatuan, tak boleh ada negara dalam negara. Hanya ada satu pemerintah, yaitu pemerintah pusat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang tertinggi dalam bidang pemerintahan negara, dan juga memegang pelaksanaannya baik di pusat maupun di daerah-daerah. Urusan pemerintahan yang disentralisasi, hanyalah pada urusan-urusan yang bersifat administrasi, bukan pada urusan yang sifatnya ketatanegaraan, seperti urusan peradilan dan pembentukan undang-undang. Dengan demikian maka wewenang pemberhentian  kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana diatur dalam UU Pemda adalah sebagai bentuk  pengawasan dan kontrol dari Pemerintah Pusat, dalam hal ini Presiden kepada  kepada pemerintah daerah.

Terkait pemangilan Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Bawesdan yang menyampaikan klarifikasi pada Polda Metro Jaya tentang dugaan terjadinya tindak pidana tidak mematuhi penyenggaraan kekarantinaan kesehatan atas  peristiwa yang terjadi pada hari Sabtu 14 November 2020 di Jl. Paksi Petamburan III Tanah Abang Jakarta Pusat adalah merupakan hal  yang wajar bila terdapat pendapat  pro dan kontra dimasyarakat. Sebab hal ini baru kali pertama terjadi dalam sejarah pemprov DKI Jakarta.
 
Untuk itu semua pihak sebaiknya tidak saling menyalahkan, dan mengangap bahwa pemangilan Gubernur DKI Jakarta Anis Rasyid Bawesdan oleh Polda Metro Jaya untuk klarifikasi adalah seolah-olah sebagai bentuk matinya demokrasi. Tetapi hendaknya melihat dari sudut pandang lain, yaitu negara kesatuan yang merupakan bentuk pengawsan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (Pemprov DKI Jakarta). Dalam hal Anies menjalankan pemerintahan daerah sesuai peraturan perundang maka tak ada hal yang perlu dikhawatirkan. Tentunya segalanya akan berakhir dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan.
 
Jakarta, 23 November 2020
 

Dipilih Langsung Kepala Daerah Dapat Diberhentikan

Loading...

Related Post