Fraksi PDIP DKI Dukung Langkah Pangdam Jaya dan Kapolda Dalam Penegakan Hukum Tegas

Fraksi PDIP DKI Dukung Langkah Pangdam Jaya dan Kapolda Dalam Penegakan Hukum Tegas
Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono
Editor : Potan Rumah Rakyat — Senin, 23 November 2020 13:00 WIB
terasjakarta.id

Langkah dan tindakan penegakan hukum yang tegas, profesional, dan terukur yang dimotori oleh Pangdam Jaya diapresiasi Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta. 

Ketua Fraksi DPRD DKI Gembong Warsono mengatakan, kebijakan aparat TNI sangat diapresiasi masyarakat. Hal itu terlihat dari berbagai pemberitaan yang tampak di media massa. 

"Kami rasa TNI dalam membersihkan baliho yang tidak berizin sangat diapresiasi oleh masyarakat. Kami anggap hal itu sebagai bagian penegakan hukum yang sesuai dengan hukum sebagai wujud negara hukum," ujar Gembong dalam pernyataan sikap Fraksi PDIP, yang dikeluarkan Minggu (22/11/2020).

Terkait hal itu Fraksi PDIP pada intinya menyampaikan 5 poin pernyataan sikap dalam menanggapi persoalan penurunan baliho Habib Rizieq Shihab. 

Berikut pernyataan sikap Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi DKI Jakarta: 

1. Bahwa langkah tegas berupa penurunan spanduk, baliho dan atribut lainnya yang bersifat provokatif adalah suatu langkah yang mestinya dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejak dahulu. Tindakan tegas dan berani dari Pangdam Jaya dan Polda Metro Jaya mesti dimaknai sebagai teguran keras atas pelanggaran terhadap pelanggaran hokum yang mensyaratkan ijin. Berdasarkan UU No 34 Tahun 2004 Tentang TNI  Bab IV  pasal 7 Ayat 9-10 “membantu pemda & kepolisian dalam ketertiban masyarakat”, Artinya dalam hal tugas TNI, selain Operasi Militer untuk perang, juga dapat melakukan tugas operasi militer selain perang.

2. Bahwa Gubernur Anies Baswedan selaku kepala daerah harus menjadi panglima dalam penegakan hukum nasional maupun lokal, seperti Peraturan Daerah di Provinsi DKI Jakarta dan organisasi perangkat daerah Satpol PP adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi itu, dengan demikian Pemda DKI Jakarta jangan lagi melakukan pembiaran atas segala bentuk pelanggaran hukum daerah, dalam hal ini pendirian, pemasangan spanduk, baliho dan atribut lainnya yang tidak sesuai peraturan.

3. Bahwa DKI Jakarta sudah mempunyai Peraturan Daerah (Perda) No 2 Tahun 2020 tentang penanganan Covid-19 di DKI Jakarta, Pemda DKI Jakarta  harus tegas untuk menegakan ini agar pandemi ini dapat di akhiri. Melalui langkah tegas yang diambil oleh Kodam Jaya, Pemda DKI Jakarta jangan ragu meminta dukungan aparat apabila didalam upaya penegakan hukum mendapatkan gangguan dan hambatan dari pihak manapun, sebab semua orang sama dihadapan hukum.

4. Sesuai dengan amanat Perda tersebut, Gubernur Anies Baswedan diberikan kewenangan untuk melaksanakan upaya terpadu penanggulangan Covid-19, melakukan pemeriksaan, pelacakan, isolasi dan pengobatan terhadap penderita, melakukan pengawasan aktivitas/kegiatan masyarakat, melakukan penegakan disiplin kepatuhan protokol pencegahan Covid- 19; hal ini ditujukan untuk menumbuhkan rasa kepercayaan publik terhadap pemerintah.

5. Langkah tegas, professional dan terukur seluruh aparatur sebagaimana yang dimaksud diatas harus ditempuh secara konsisten. 

Fraksi PDIP DKI Pangdam Jaya Kapolda Penegakan Hukum Tegas

Loading...

Related Post