Begini Tanggapan DPRD DKI Terhadap Instruksi Mendagri 

Begini Tanggapan DPRD DKI Terhadap Instruksi Mendagri 
Editor : Potan Rumah Rakyat — Kamis, 19 November 2020 21:28 WIB
terasjakarta.id

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengeluarkan Surat Instruksi Nomor 6 Tahun 2020 (Instruksi Prokes Mendagri). Dalam intruksi itu salah satu poinnya mengatur kepala daerah dapat dicopot jika tidak mematuhi ketentuan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Menanggapi instruksi itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik menilai, Mendagri Tito Karnavian tak bisa sembarangan mencopot kepala daerah yang mengabaikan protokol kesehatan.

Menurut Taufik, pencopotan kepala daerah, harus memenuhi syarat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

“Instruksi kan enggak bisa berlaku surut. Saya kira harus ada diskusi yang dalam, para ahli hukum tata negara mestinya. Kan ada syarat-syarat tertentu untuk mencopot gubernur,” kata Taufik saat dihubungi, Kamis (19/11/2020).

Taufik mengungkapkan, instruksi Tito harus di pelajari lebih lanjut apakah melebihi kewenangan undang-undang atau tidak soal pencopotan kepala daerah atau gubernur. Menurut dia, pencopotan kepala daerah harus sesuai dengan aturan yang jelas.

“Saya enggak tahu apa boleh mencopot gubernur karena mengabaikan kerumunan gitu atau protokol kesehatan,” ujar Taufik.

“Kan mesti dicari dulu titik letaknya kesalahannya itu. Saya kira mendagri enggak main asal copot aja,” tambahnya. 

Untuk diketahui, Mendagri Tito Karnavian menerbitkan instruksi penegakan protokol kesehatan kepada kepala daerah untuk mengendalikan penyebaran virus corona.

Instruksi itu dikeluarkan Tito merespons kerumunan massa yang terjadi di sejumlah wilayah dalam beberapa waktu terakhir, termasuk kerumunan massa pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.

Setidaknya terdapat enam poin dalam instruksi tersebut. Soal pencopotan kepala daerah tercantum dalam diktum keempat dan kelima.

Pada poin keempat instruksi tersebut mengingatkan kepala daerah tentang kewajiban dan sanksi bagi kepala daerah merukuk Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Beleid tersebut salah satunya menyatakan bahwa kepala daerah dapat dicopot jika tidak melaksanakan kewajiban, melanggar larangan, hingga melakukan perbuatan tercela.

Kemudian, dalam diktum kelima instruksi Mendagri, ditegaskan bahwa kepala daerah dapat dicopot jika tidak mengikuti aturan tersebut.

“Berdasarkan instruksi pada Diktum KEEMPAT, kepala daerah yang melanggar ketentuan perundang-undangan dapat dikenakan sanksi pemberhentian,” bunyi diktum kelima.



Tanggapan DPRD DKI Instruksi Mendagri 

Loading...

Related Post