SYG: Pembahasan APBD-P dan APBD Membuktikan Jakarta Amburadul

SYG: Pembahasan APBD-P dan APBD Membuktikan Jakarta Amburadul
Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar) Sugiyanto
Editor : Potan News — Sabtu, 14 November 2020 13:47 WIB
terasjakarta.id


Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar) Sugiyanto menilai pernyataan Megawati soal Jakarta amburadul terbukti. Ia menggambarkan dari soal pembahasan pembahasan APBD Perubahan 2020 dan APBD 2021 DKI Jakarta.

Menurut aktivis yang akrab disapa SGY itu, dalam pembahasan APBD yang tidak sesuai dengan waktu yang diatur dalam perundang-undangan salah satu bentuk amburadulnya pola pemerintahan di Pemprov DKI.  

"Kalau mau dibilang ada yang amburadul di Jakarta, ya jadwal pembahasan APBD Perubahan 2020 dan APBD 2021," kata SGY melalui pesan singkatnya kepada jakarta.poskota.co.id, Sabtu (14/11/2020). 

SGY menjelaskan, sesuai pasal 169 ayat (1) PP Nomor 12 Tahun 2019  Pengelolaan Keuangan Daerah, Rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS telah harus disampaikan eksekutif kepada DPRD paling lambat minggu pertama bulan Agustus, namun faktanya  KUA/PPAS APBD Perubahan 2020 baru diserahkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI Jakarta setelah pekan kedua Oktober 2020, sehingga baru dapat dibahas DPRD pada 20 Oktober 2020.

Sementara untuk APBD 2021, pada pasal 90 ayat (1) PP Nomor 12 Tahun 2019 menyatakan bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 pada ayat (1) kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.

Faktanya, KUA/PPAS APBD DKI 2020 baru diserahkan TAPD ke DPRD pada awal November 2020, sehingga baru mulai dibahas pada 4 November 2020.

Pada 16-17 November 2020, pembahasan akan dilakukan di tingkat komisi, dan pada 18 November 2020, digelar sidang paripurna dengan agenda penyampaian laporan hasil pembahasan komisi-komisi, sekaligus penelitian akhir dan persetujuan terhadap KUA-PPAS APBD 2020.

Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) KUA/PPAS APBD DKI 2021 dijadwalkan pada 20 November 2020.

"Padahal, pasal 90 ayat (2) PP 12 Tahun 2019 menyatakan bahwa kesepakatan terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Daerah dan pimpinan DPRD paling lambat minggu kedua bulan Agustus," tegasnya.

Gubernur Anies Baswedan dijadwalkan akan menyampaikan Raperda APBD 2021 dalam sidang paripurna setelah pengesahan KUA/PPAS APBD 2021 pada 20 November 2020, sementara pasal 104 ayat (1) PP 12 Tahun 2019 menyatakan bahwa Kepala Daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum 1 (satu) bulan tahun anggaran berakhir untuk memperoleh persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD, atau pada awal Oktober 2020.

DPRD menargetkan Raperda APBD 2021 telah disahkan DPRD paling lambat akhir Desember 2020, dan SGY mengatakan, waktu itu bisa saja dikejar. Hanya saja dengan risiko APBD 2021 yang dihasilkan menjadi tidak berkualitas karena dokumen yang berisi ribuan item program dan kegiatan dari seluruuh SKPD di DKI itu dibahas dengan sekedarnya dan sangat cepat. 

"Tapi pengesahan pada bulan Desember itu juga melanggar PP 12 Tahun 2019 menyatakan, karena pasal 106 ayat (1) PP itu menyatakan bahwa Kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun, atau pada akhir November," pungkas SGY. 


SYG Pembahasan APBD-P APBD Jakarta Amburadul

Loading...

Related Post