Komisi A Minta Pemprov DKI Bayar Penuh TKD Satpol PP dan Damkar

Komisi A Minta Pemprov DKI Bayar Penuh TKD Satpol PP dan Damkar
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono (ist)
Editor : Potan Rumah Rakyat — Kamis, 12 November 2020 15:24 WIB
terasjakarta.id

DPRD DKI meminta Pemprov untuk segera membayarkan tunjangan kinerja daerah (TKD) kepada Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran (Damkar) dan lurah-lurah.

Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono mengatakan, pembayaran pada mitra Komisi A itu dapat dilakukan dari sisa lebih pagu anggaran pada perubahan APBD 2021 di komisi bidang pemerintahan hingga Rp 18,8 miliar. 

"Ada sisa lebih pagu dari pembahasan komisi A sebesar Rp 18,8 miliar. Tadinya mau dimasukkan ke belanja tak terduga karena ternyata tidak boleh untuk bayar utang pihak ketiga yang telah diaudit BPK RI. Karena kesepakatan rapat, semua hutang dibayar pada tahun anggaran 2021," kata Mujiyono, Kamis (12/11/2020).

Selain itu, Mujiyono jug mengusulkan agar sisa pagu itu digunakan untuk membiayai kebutuhan gugus tugas covid-19 tingkat RT/RW. Dalam jawaban atas pandangan fraksi-fraksi, pak Gubernur sudah menyetujui pembiayaan gugus tugas tingkat RT/RW ini.

"Kalau masih ada sisa, kami usulkan agar Pemprov membayar TKD secara penuh bagi petugas lapangan yang berhadapan langsung dengan penanganan Covid-19. Terutama petugas mitra komisi A, yakni Satpol PP, Damkar dan lurah. Yang sudah running ini baru Satpol PP dan Damkar, kalau lurah masih belum diajukan para wali kota," ujarya.

Lebih lanjut Mujiyono menambahkan, pada pendalaman rancangan perubahan APBD 2020 ini terdapat sisa pagu belanja langsung hingga Rp 433 juta. Sisa pagu belanja langsung hasil pengurangan dan penambahan anggaran mitra kerja komisi A ini dimasukkan ke dalam belanja tak terduga.

Pihaknya mengungkapkan, total Perubahan APBD 2020 mencapai Rp 63,2 triliun. Dari jumlah ini, ucapnya, anggaran belanja daerah Rp 58,7 triliun yang terdiri dari belanja langsung Rp 25,1 triliun dan belanja tidak langsung Rp 33,6 triliun. Untuk belanja langsung, proporsi anggaran yang dibahas di Komisi A mencapai Rp 4,3 triliun. 

Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Chaidir memastikan tidak ada perubahan, pemotongan, maupun penghapusan atas jumlah tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) atau tunjangan kinerja daerah (TKD) untuk Apatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Hal ini sesuai pada Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2020.

"Pada Pergub tersebut, diatur rasionalisasi 25 persen dan penundaan pembayaran sebesar 25 persen dari TPP atau TKD terhitung sejak April sampai Desember 2020. Saat ini, daftar penerima TPP atau TKD sudah keluar di semua SKPD, sore nanti sudah bisa dicairkan sesuai Pergub dimaksud," katanya.



Komisi A Pemprov DKI Bayar Penuh TKD Satpol PP

Loading...

Related Post