Pendaftaran Anggota FKDM Jakarta Timur Dibuka, ini Persyaratannya

Pendaftaran Anggota FKDM Jakarta Timur Dibuka, ini Persyaratannya
ist
Editor : Potan News — Kamis, 12 November 2020 11:03 WIB
terasjakarta.id

Tahapan seleksi calon anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) untuk tingkat kecamatan dan kelurahan di Jakarta Timur mulai dibuka. 

Ketua Panitia Seleksi (Pansel) dari unsur independen/pakar, Budi Siswanto mengatakan, pendaftaran sekaligus seleksi sudah mulai dilaksanakan hari ini Kamis (12/11). Ia menjelaskan panitia akan melakukan tujuh tahapan seleksi. 

"Seleksi dilakukan dalam tujuh tahapan, tahapan pertama, yaitu pengumuman penerimaan calon anggota FKDM, dilakukan mulai hari ini hingga 18 November 2020," kata Ketua Panitia Seleksi (Pansel) dari unsur independen/pakar, Budi Siswanto, melalui pesan WhatsApp, Kamis (12/11/2020). 

Tahap II, yaitu tahap pendaftaran, pada 18-24 November di kantor-kantor kecamatan dan kelurahan. 

Tahap III, yaitu pengumuman hasil seleksi administrasi pada 30 November di kantor-kantor kecamatan dan kelurahan.

Tahap IV,  yaitu pelaksanaan seleksi tertulis, pada 2-3 Desember 2020 di   kantor-kantor kecamatan.

Tahap V,  yaitu pengumuman hasil seleksi tertulis pada 9 Desember 2020 di kantor Suban Kesbangpol Jaktim dan kantor-kantor kecamatan/kelurahan.

Tahap VI, yaitu seleksi lisan (wawancara) pada 14-15 Desember 2020 di kantor-kantor kecamatan. 

Tahap VII, yaitu pengumuman hasil seleksi lisan (wawancara) pada 22 Desember 2020 di kantor Suban Kesbangpol Jaktim dan kantor-kantor kecamatan/kelurahan.


"Pelaksanaan seleksi ini berdasarkan Pengumuman Subhan Kesbangpol Jaktim Nomor 01/PANSEL-FKDM-JT/XI/2020, dan menggunakan sistem gugur. Artinya, peserta yang tidak lulus seleksi administrasi tidak bisa mengikuti seleksi tertulis, dan yang digugur di seleksi tertulis tidak dapat mengikuti seleksi wawancara," jelas Budi. 

Persyaratan yang ditetapkan untuk mengikuti seleksi adalah:
1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Esa dan setia kepada Negara Kesatuian Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

2. Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah berusia minimal 25 (Dua Puluh Lima) tahun dan maksimal 60 (Enam Puluh) tahun pada tanggal 31 Desember 2020.

3. Bertempat tinggal secara fisik dan administrasi di wilayah/tingkat masing-masing yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK); yang dikuatkan oleh RT/RW dan Lurah. 

4. Berpendidikan minimal Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat yang dibuktikan dengan foto copi ijazah.

5. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan ancaman pidana minimal 5 (lima) tahun. 

6. Menandatangani surat pernyataan bermaterai Rp 6.000, isinya sbb :
- Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan ancaman pidana minimal 5 (lima) tahun.
- Tidak merangkap jabatan (Sedang) sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Anggota FPK, Anggota FKUB, Dewan Kota/Kabupaten, Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK), Ketua RT, Ketua RW, Petugas Sarana dan Prasarana Umum (PPSU), Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP), Petugas Pengkajian Wawasan Kebangsaan (PPWK),Petugas Pelayanan Pengawasan dan Pengendalian Sosial (P3S) dan atau kelembagaan lain bersumber dari APBD Provinsi DKI Jakarta.
- Tidak dalam status sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara) PNS (Pegawai Negeri Sipil), PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak), TNI (Tentara Nasional Indonesia) dan POLRI (Kepolisian Republik Indonesia).
- Tidak menjadi Anggota/Pengurus Partai Politik dan Ormas Terlarang. 

7. Surat Pengunduran Diri bila sedang aktif menduduki dalam satu kelembagaan sebagai sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Anggota FPK, Anggota FKUB, Dewan Kota/Kabupaten, Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK), Ketua RT, Ketua RW, Petugas Sarana dan Prasarana Umum (PPSU), Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP), Petugas Pengkajian Wawasan Kebangsaan (PPWK),Petugas Pelayanan Pengawasan dan Pengendalian Sosial (P3S) dan atau kelembagaan lain bersumber dari APBD Provinsi DKI Jakarta.

8. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku dari Polres/Polsek.

9. Mengajukan surat permohonan sebagai calon Anggota FKDM Kecamatan atau FKDM Kelurahan hanya memilih salah satu.

10. Memiliki pengalaman berorganisai minimal 3 (tiga) tahun.

11. Menyerahkan Pas Poto terbaru Ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar, dengan latarbelakang warna merah bagi kecamatan dan warna biru bagi Kelurahan

12. Seluruh dokumen pendaftaran dimasukan kedalam map berwarna Merah bagi Kecamatan dan warna Biru bagi Kelurahan.

Jakarta Timur memiliki 10 kecamatan dan 65 kelurahan. Dengan demikian.  Sesuai Pergub Nomor 138 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dari setiap kecamatan dipilih 9 anggota FKDM, dan dari setiap kelurahan dipilih 7 anggota FKDM, total 545 anggota FKDM. 

Pendaftaran FKDM Jakarta Timur Persyaratannya

Loading...

Related Post