APBD-P DKI Bermasalah, SGY: Ombudsman dan APIP Segera Bertindak

 APBD-P DKI Bermasalah, SGY: Ombudsman dan APIP Segera Bertindak
ist
Editor : Potan News — Sabtu, 7 November 2020 20:31 WIB
terasjakarta.id
Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar) Sugiyanto meminta Ombudsman Perwakilan DKI Jakarta dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) untuk merespon permasalahan APBD Perubahan DKI Jakarta 2020.

Pasalnya, pembahasan itu telah jauh melewati batas waktu yang ditetapkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah (PP)  Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri RI) Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 Tanggal 11 Juni Tahun 20019.

"Sesuai ketiga aturan perundang-undangan itu, APBD Perubahan kan harus dibahas putus pada akhir September, nah ini sudah November. DPRD bahkan menargetkan, APBD-P itu akan disahkan pertengahan November," kata Sugiyanto melalui keterangan tertulis, Sabtu (7/11/2020). 

Menurut dia, jika Ombudman dan APIP diam saja, maka kinerjanya patut dipertanyakan. Apalagi karena keterlambatan DPRD dan Pemprov DKI dalam mengesahkan APBD Perubahan, bukan baru kali ini saja. 

Keterlambatan itu, tegas Sugiyanto, berimplikasi pada masalah tingkat kepatuhan para pejabat negara terhadap aturan perundang-undangan yang mengatur kinerja mereka. 

Jika aturan selalu dilanggar, tegas aktivis yang akrab disapa SGY itu, untuk apa peraturan dibuat? 

"Lagipula pejabat harus memberi contoh dan teladan kepada masyarakatnya. Kalau pejabat sendiri tidak patuh pada aturan perundang-undangan, jangan salahkan masyarakat jika melakukan hal yang sama," tegas dia. 

Seperti diketahui, pasal 169 ayat (1) PP Nomor 12 Tahun 2019  menyatakan; "Rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud dalam pasal 162 ayat (2) disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu pertama bulan Agustus dalam tahun anggaran berkenaan", namun hingga pekan kedua Oktober 2020, KUA/PPAS APBD Perubahan 2020 DKI belum diserahkan Pemprov DKI Jakarta ke DPRD, dan baru dapat dibahas DPRD pada 20 Oktober 2020.

Padahal, pasal 317 ayat (1), (2), dan  (3) UU Nomor 23 Tahun 2014, dan pasal 179 ayat (1) dan (2)m PP Nomor 12 Tahun 2019 mengamanatkan bahwa batas waktu pengambilan keputusan Perda tentang perubahan APBD paling lambat tiga bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir atau pada akhir September. 

Karena KUA/PPAS APBD Perubahan 2020 baru dibahas pada 20 Oktober, DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI Jakarta pun ngebut membahasnya, karena pada saat yang bersamaan KUA/PPAS APBD 2021 belum dibahas. 

Saking ekspresnya pembahasan, pada 2 November 2020 lalu Gubernur Anies Baswedan dan pimpinan DPRD dapat menandatangani MoU KUA/PPAS APBD Perubahan 2020. Padahal dokumen itu berisi  ribuan program/kegiatan dari seluruh SKPD di Jakarta. Dan sehari kemudian, atau pada 3 November 2020, Anies membacakan Rancangan APBD Perubahan 2020 dalam sidang paripurna DPRD. 

Data yang diperoleh menyebutkan, sepanjang Senin (9/11/2020) hingga Jumat (13/11/2020) pekan depan TAPD dan DPRD DKI masih akan sibuk membahas RAPBD Perubahan 2020 di Grand Cempaka Resort, Puncak, Bogor, Jawa Barat. 

Pada Jumat (13/11/2020), pembahasan sampai pada tahap Penelitian Akhir dan Persetujuan RAPBD Perubahan 2020.

Menurut SGY, karena sudah melampaui batas waktu pengesehan, Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri pun seharusnya menghentikan pembahasan RAPBD 2020, dan memerintahkan Gubernur Anies Baswedan menggunakan pagu anggaran APBD 2020, agar TAPD dan DPRD DKI fokus membahas APBD 2021 yang juga sudah telat dibahas. 

APBD-P DKI Bermasalah SGY Ombudsman

Loading...

Related Post