Kominfo Berencana Blokir Medsos, Begini Reaksi Kalangan DPR RI

Kominfo Berencana Blokir Medsos, Begini Reaksi Kalangan DPR RI
ilustrasi (ist)
Editor : Potan News — Rabu, 21 Oktober 2020 16:03 WIB
terasjakarta.id


Anggota Komisi I DPR Sukamta menilai, rencana pembuatan peraturan menteri atau Permen Kementerian Komunikasi dan Informatika soal pemblokiran media sosial (Medsos), di tengah maraknya unjuk rasa, merupakan upaya pembungkaman kebebasan berekpresi.

Sukamta menduga, munculnya rencana itu merupakan reaksi atas banyaknya suara kritis masyarakat terhadap pemerintah yang alami masalah dalam komunikasi soal pandemi Covid-19, termasuk timbulnya beragam opini publik terkait pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

“Pemerintah kan punya kuasa untuk menyatakan yang hoaks dan bukan seperti pernyataan pak Menkominfo beberapa waktu lalu. Tentu ini akan menimbulkan kekhawatiran jika nantinya kebijakan pemblokiran ini dilakukan dengan pertimbangan yang subjektif akan bahayakan kebebasan bereskpresi,” kata Sukamta di Jakarta, Rabu (21/10/2020).

Sukamta mengaku sepakat dilakukan pemblokiran terhadap medsos yang menyebarkan fitnah, hoaks, pornografi, tindakan kekerasan, penipuan dan hal-hal lain yang melanggar hukum.

Namun, rencana penerbitan Permen Kominfo tersebut justru tidak akan efektif berjalan, jika tak dibarengi edukasi secara masif ke masyarakat bagaimana berperilaku positif di medsos.

“Pendekatan pemerintah saat ini terlihat ramai di penegakan hukum. Penegakan hukum ini hanya bagian hilir, ini pun kadang terkesan tebang pilih. UU ITE lebih dikenal sebagai UU untuk memidana masyarakat dan tokoh yang kritis dan berseberangan dengan pemerintah,” ujar Wakil Ketua Fraksi PKS ini.

Lebih lanjut, Sukamta mengingatkan ada satu tugas kominfo yang selama ini seakan dilupakan. Peran yang selama ini dilakukan lebih banyak pada sisi informatika. Padahal peran komunikasi sangat penting sebagai jembatan antara pemerintah kepada rakyat.

Karena, masyarakat selama ini dibingungkan dengan pernyataan para pejabat pemerintah yang tidak konsisten. Padahal ini berpotensi memunculkan respons yang bersifat spekulasi di media sosial, yang kemudian distigma oleh pemerintah sebagai hoaks.

“Kalau pemerintah perbaiki komunikasinya ke masyarakat, saya yakin akan menekan banyaknya hoaks yang muncul,” pungkas Anggota DPR RI asal Yogyakarta itu.


Kominfo Blokir Medsos DPR RI

Loading...

Related Post