Ini Fakta Baru Temuan DPRD DKI Dalam Sidak ke Kawasan Berikat Nusantara

Ini Fakta Baru Temuan DPRD DKI Dalam Sidak ke Kawasan Berikat Nusantara
ist
Editor : Potan News — Rabu, 21 Oktober 2020 08:35 WIB
terasjakarta.id

Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRD) Provinsi DKI Jakarta menemukan fakta baru pada kisruh pembangunan Pelabuhan Marunda antara PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Persero dan PT Karya Citra Nusantara (KCN).

Hal ini diperoleh setelah hari ini, Selasa (20/10/2020), anggota Pansus KBN DPRD DKI Jakarta melakukan sidak ke lokasi pembangunan Pelabuhan Marunda, Cilincing, Jakarta Utara.

Ketua Pansus KBN DPRD DKI Jakarta Pandapotan Sinaga mengungkapkan, batas pelabuhan yang sedang dibangun PT KCN menjadi salah satu pemicu polemik yang terjadi. Dengan peninjauan langsung yang dilakukan ke TKP ini, dewan kini bisa melengkapi data-data terbaru yang dibutuhkan.

“Selama ini kami baru dapat informasi, gambaran dan foto-foto saja. Makanya hari ini kami langsung melihat lokasi untuk mengumpulkan semua data-data yang akan kita dalami lagi,” kata Pandapotan di lokasi pembangunan Pelabuhan Marunda, Cilincing Jakarta Utara, Selasa (20/10/2020).

Pandapotan mengakui adanya ketidaksesuaian batas kanal antara Pelabuhan yang dibangun PT KCN dan lahan PT KBN. Dengan demikian, dalam waktu dekat Pansus pun akan mengkonfrontasi informasi dari kedua belah pihak.

“Setelah peninjauan, ditemukan adanya kanal antara batas KBN dan reklamasi yang ternyata tidak lengkap, hanya sepotong. Terus pembangunan masih berjalan terus. Minggu depan kita panggil lagi semua pihak, dari PT KTU, PT KBN dan juga PT KCN untuk menjelaskan,” ungkapnya.

Pandapotan berupaya agar rekomendasi Pansus KBN bisa secepatnya rampung, sehingga dapat menyelesaian polemik yang terjadi sejak tahun 2015 silam.

“Harapannya kita ingin memberikan win-win solution yang terbaik supaya tidak ada yang dirugikan. Artinya pihak swasta juga tidak terganggu dia punya investasi, pihak KBN juga tidak terganggu sebagai BUMN kita, begitupun Pemprov juga tidak merasa teraniaya dengan perlakuan sepihak yang katanya berkali-kali surat yang dikeluarkan tidak ditaati,” tuturnya.

Dilokasi yang sama, Direktur Utama PT KCN Widodo Setiadi mengaku, pihaknya telah menjelaskan secara detail bahwa tidak ada tumpang tindih antara lahan Pelabuhan dengan lahan milik KBN.

“Hari ini kita beritahu batas Laut Jawa, Sungai Blencong, Cakung Drain, dan sisi selatan C01 bahwa ini dua hal yamg berbeda. Kita bangun sisi perairan yang memang untuk pelabuhan, seperti awal tender. Kita tunjukkan ini lho progresnya, tidak ada tumpang tindih dengan sisi daratnya KBN. Semua jelas karena kita tidak nempel dengan bibir pantai, ada jarak,” ucapnya.

Widodo pun mengaku akan terus melakukan pembangunan Pelabuhan Marunda pier 2 dan tiga sehingga bisa sesuai target awal yakni tahun 2024.

“Pier 2 tetap dilanjutkan pembangunannya, karena kita punya komitmen untuk menunjukan bahwa proyek ini harus selesai. Target kami tiga sampai empat tahun lagi seluruhnya selesai karena ini pembangunan yang berkelanjutan, bersimultan,” tandasnya.

Diketahui saat ini Dermaga Pelabuhan Marunda pier 1 sudah selesai 100%, sementara pier 2 baru mencapai tahap 35% dan pier 3 belum dilakukan pembangunan.


Fakta Baru Temuan DPRD DKI Sidak Kawasan Berikat Nusantara

Loading...

Related Post