Banyak Pekerja di PHK Akibat Covid-19, Jupiter: Pemprov DKI Harus Lakukan Pemotongan Pajak

Banyak Pekerja di PHK Akibat Covid-19, Jupiter: Pemprov DKI Harus Lakukan Pemotongan Pajak
Anggota DPRD DKI Jakarta Komisi C Ahmad Lukman Jupiter
Editor : Potan Biz Up — Senin, 19 Oktober 2020 09:25 WIB
terasjakarta.id

Anggota DPRD DKI Jakarta Komisi C Ahmad Lukman Jupiter mengungkapkan, sebanyak 28 ribu pekerja di Jakarta telah mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena pandemi covid-19. Angka PHK ini paling banyak terjadi di sektor pariwisata. Untuk hotel saja sudah sekitar 38% hote di Jakarta tutup permanen.

“Kalau pekerja yang di-PHK di DKI Jakarta hingga kini sudah mencapai 28 ribu. Paling banyak di sektor pariwisata. Adapun hotel yang tutup di Jakarta 38%, ini ditutupnya secara permanen,” kata Jupiter saat dihubungi, Senin (19/10/2020).

Melihat kondisi ini, Jupiter mendorong Pemprov DKI Jakarta khususnya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk memberikan keringanan pajak daerah bagi pelaku usaha. Seperti pemilik mall, tenant mall, hingga perhotelan. Jika tidak dilakukan akan sangat berdampak pada rakyat, dalam hal ini adalah para pekerja.

"Saya berharap kepada Bapenda DKI Jakarta untuk memahami kondisi sektor usaha yang terdampak pandemi covid-19. Kondisi mereka sudah terpuruk. Sehingga Bapenda diharapkan memberikan kebijakan keringanan sebagai wajib pajak,” ujar pria yang akrab disapa Jupi itu. 

Lebih lanjut Jupiter menjelaskan, apabila tidak ada keringanan pajak daerah, pihaknya khawatir dunia usaha semakin terpuruk bahkan tutup permanen. Serta berdampak pada kesejahteraan karyawan atau pekerja.

"Pemprov DKI itu harus memikirkan juga bagaimana karyawan-karyawan yang kena PHK. Ketika dunia usaha ini tutup maka Pemprov DKI Jakarta juga tidak mendapatkan pendapatan berupa pendapatan pajak daerah,” jelas Jupiter.

Sehingga Pemprov DKI dimintanya tidak memberikan beban besar ini pada dunia usaha. terlebih sudah tertekan karena pandemi menekan bisnis mereka.

"Ketika tidak memberikan kelonggaran, Pemprov DKI akan dianggap menjadi tukang peras. Karena di tengah rakyat sedang menderita dan termausk pelaku usaha. maka perlu diberikan kebijakan stimulus relaksasi kepada pelaku usaha juga,” pungkasnya.

Akibat Covid-19 Jupiter Pemprov DKI Pemotongan Pajak

Loading...

Related Post