Seminar DPD Korps Alumni KNPI DKI, Taufik: Belanda Sudah Mikir Kedepan Jadikan Jakarta Sebagai Pusat Pemerintahan

Seminar DPD Korps Alumni KNPI DKI, Taufik: Belanda Sudah Mikir Kedepan Jadikan Jakarta Sebagai Pusat Pemerintahan
Editor : Potan News — Jumat, 13 Desember 2019 10:04 WIB
terasjakarta.id

DPD Korps Alumni KNPI DKI Jakarta menggelar diskusi dengan tema 'Bagaimana Masa Depan Jakarta Pasca Ibukota Pindah'. Dua mantan Gubernur DKI Sutiyoso dan Fauzi Bowo hadir sebagai pembicara termasuk Wakil Ketua DPRD DKI Mohamad Taufik, berlangsung di Gedung Lemhanas, Jakarta Pusat, Kamis (12/12/2019).

Dalam seminar itu Gubernur DKI Jakarta periode 2007-2012, Fauzi Bowo mengingatkan pemerintah pusat agar pemindahan ibu kota ke Kaltim harus memberikan win-win solution bagi Jakarta. Ia bahkan meminta agar status Jakarta sebagai daerah khusus, tetap dipertahankan.

"Pemerintah harus memberikan Win-Win Solution bagi Jakarta. Bahkan status Jakarta sebagai daerah khusus harus tetap dipertahankan," kata Foke, sapaan akrab Fauzi Bowo, Kamis (12/12/2019).

Lebih lanjut pria yang akrab disapa Foke itu mengatakan, solusi dari pemindahan ibukota harus dilihat juga aspek kalau Jakarta tidak lagi sebagai Ibukota. Foke menilai para pemimpin saat ini cenderung berpura-pura diam dan terkesan telat berpikir.

Sementara itu Wakil Ketua DPRD DKI Mohammad Taufik menjelaskan bahwa pemindahan ibukota harus melihat sisi lain dari perkembangan pembangunan.

“Kita sekarang ini jangan beranggapan kalau banyak pembangunan dan banyak gedung bertingkat itu, bisa dibilang negara itu akan maju, tidak benar juga sepenuhnya seperti itu. Ada Aspek lain yang harus dilihat dari rencana pemindahan ibukota,” ujar Taufik.

“Jakarta ini memang sudah ditakdirkan menjadi kota maju dan berkembang. Belanda juga sudah memperhitungkan masuk ke Indonesia bahwa Jakarta layak dijadikan sebagai wilayah yang tepat untuk menjalankan roda pemerintahan,” tambahnya.

Lebih lanjut dikatakan Taufik yang juga Ketua DPD Korp Alumni KNP DKI itu bahwa, pemerintah diharapkan membuat kebijakan baru soal status Jakarta maupun penerapan pola pemerintahan di Jakarta.

“Kita ketahui, Jakarta selama ini terlalu banyak memberi kepada pemerintah pusat. Bayangkan Pemprov DKI sekarang mensubsidi lembaga keamanan dalam mendukung ketertiban di ibukota. Nah, nanti kalau sudah pindah apa mesti tetap dilakukan,” jelasnya.

“Tidak sampai disitu, soal pemilihan Walikota dan lembaga legislatif, apa masih tetap dengan jumlah saat ini 106 orang, itu juga harus dilakukan kajian mendala. Jangan sampai ibukota pindah Jakarta menjadi kota terbuang,” pungkasnya.

Sementara itu mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso menilai, jika pemerintah memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kaltim, maka kehidupan masyarakat Jakarta akan menjadi lebih nyaman.

Sutiyoso pun menilai, jika pemerintah memindahkan ibu kota ke Kaltim, maka kehidupan warga Jakarta akan lebih nyaman, karena selain lembaga-lembaga pemerintahan akan pindah, sehingga Jakarta tidak lagi menjadi padat, arus lalu lintas pun tak lagi terganggu oleh lewatnya iring-iringan pejabat pemerintahan dan tamu negara.

"Tapi bagaimana status Jakarta setelah tak lagi berstatus ibukota, itu yang harus dipikirkan. Apakah akan tetap menjadi provinsi, kota, atau kota megapolitan dengan bergabung dengan Bogor dan Bekasi," terangnya.

 

Seminar DPD Korps Alumni KNPI DKI Mohamad Taufik Belanda Jadikan Jakarta Sebagai Pusat Pemerintahan

Loading...

Related Post